Lompat ke konten utama
Korupsi

UU Perampasan Aset Disahkan, Aktivis 98 Minta Transparan

DPR mengesahkan UU Perampasan Aset; aktivis 98 Andrianto Andri meminta pelaksanaannya transparan, profesional, dan tidak diskriminatif.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: UU Perampasan Aset Disahkan, Aktivis 98 Minta Transparan
Ilustrasi berita: UU Perampasan Aset Disahkan, Aktivis 98 Minta TransparanFoto: SINDOnews — Nasional

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Menurut laporan SINDOnews, pengesahan itu mendapat apresiasi Aktivis 1998 Andrianto Andri. Ia menyebut keputusan DPR bersama pemerintah pada era Presiden Prabowo Subianto sebagai momentum memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Andrianto, Sekretaris Jenderal Jaga Republik Indonesia, menilai negara kini punya instrumen untuk menelusuri dan merampas aset yang diduga hasil tindak pidana melalui pengadilan, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana terhadap pihak yang diduga. Ia menyinggung masalah ketika pihak yang diduga meninggal, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan sehingga aset diduga hasil kejahatan tetap dinikmati pihak tertentu.

Perdebatan Mekanisme Perampasan Aset

Perampasan aset dalam pemberantasan korupsi tidak selalu berarti menghukum orang lebih dulu. Dalam praktik hukum, ada mekanisme yang menargetkan harta benda, sementara ada pula mekanisme yang menempel pada vonis pidana terhadap orang yang diduga. Mekanisme pertama sering disebut perampasan aset tanpa pemidanaan atau penuntutan terhadap benda, karena fokusnya pada keterkaitan aset dengan tindak pidana. Mekanisme kedua lebih umum di Indonesia: aset dirampas setelah pengadilan menyatakan seseorang bersalah. Karena itu, istilah aset tidak selalu berarti uang yang langsung ditemukan, tetapi juga nilai ekonomi yang dapat ditelusuri melalui dokumen dan transaksi.

RUU yang baru disahkan ini memberi ruang bagi negara untuk mengejar kekayaan yang diduga berasal dari korupsi dan kejahatan lain melalui pengadilan, termasuk dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana terhadap pihak yang diduga. Karena itu, perdebatan lama di parlemen biasanya berkisar pada keseimbangan antara pemulihan kerugian negara dan perlindungan hak warga. Negara perlu membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana, sementara pemilik harta berhak membela diri di persidangan.

Dalam konteks politik Indonesia, pengesahan ini juga memperlihatkan perubahan posisi lembaga legislatif. DPR, pemerintah, dan aparat penegak hukum selama bertahun-tahun membahas kebutuhan instrumen yang lebih kuat untuk mengembalikan aset negara. Kritik terhadap regulasi semacam ini biasanya muncul dari dua arah: sebagian menilai hukum pidana konvensional terlalu lambat, sedangkan sebagian lain khawatir mekanisme baru disalahgunakan jika pengawasan pengadilan dan transparansi publik lemah. Dalam sistem ketatanegaraan, kewenangan seperti ini harus dijalankan dengan mekanisme kontrol agar tidak menjadi alat politik.

Secara teknis, keberhasilan instrumen ini bergantung pada kemampuan penelusuran finansial, kerja sama antar-lembaga, dan kualitas data. Aset yang diduga hasil kejahatan dapat berupa uang tunai, tanah, kendaraan, saham, atau properti yang telah dialihkan ke pihak lain. Karena itu, mekanisme pengadilan menjadi penting agar setiap perampasan memiliki dasar pembuktian, bukan sekadar tindakan administratif yang dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan di kemudian hari. Tanpa data yang akurat, negara bisa kalah dalam persidangan, sementara harta tetap berpindah.

Yang Perlu Dipantau Publik

Bagi pembaca di Indonesia, dampak paling nyata dari undang-undang ini bukan pada hukuman badan, melainkan pada kemampuan negara mengembalikan uang dan harta yang hilang dari kas negara. Jika aset yang diduga hasil korupsi dapat dirampas, kerugian anggaran bisa berkurang, sementara ruang bagi pihak yang diduga menikmati hasil kejahatan menyempit. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperkuat efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi. Bagi wajib pajak, pemulihan kerugian negara juga berarti potensi dana publik yang lebih besar untuk layanan dasar.

Namun, manfaat itu bergantung pada pelaksanaan. Publik perlu melihat apakah penelusuran aset dilakukan terbuka, putusan pengadilan dapat diakses, dan aset yang dirampas dikelola serta dikembalikan sesuai prosedur yang dapat diuji. Tanpa transparansi, mekanisme ini justru dapat memicu dugaan tebang pilih, terutama ketika menyasar tokoh politik, pengusaha, atau pejabat yang memiliki akses kekuasaan. Publik juga perlu memastikan bahwa aset yang disita tidak dibiarkan menganggur tanpa nilai ekonomi.

Karena itu, pesan aktivis 1998 agar regulasi dijalankan secara transparan, profesional, dan tidak diskriminatif menjadi ukuran utama keberhasilan. Yang akan dinilai bukan hanya teks undang-undang, tetapi konsistensi penegak hukum dalam menggunakan instrumen baru ini tanpa melanggar hak warga dan hak atas harta. Jika pengawasan lemah, warga yang tidak terlibat dapat ikut terdampak oleh sengketa harta.

Berita terkait

Tag:Aktivis 1998Andrianto AndriDPR RIPemberantasan KorupsiUU Perampasan Aset

Berita Terkait