UU Perampasan Aset Disahkan, Benny Utama Ungkap Hak Korban Investasi Bodong
Menurut Benny Utama, UU Perampasan Aset memungkinkan negara merampas aset meski terdakwa meninggal atau melarikan diri.

Sebelum Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026), Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menyatakan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disahkan membuka peluang pengembalian aset kepada korban penipuan serta investasi bodong, sebagaimana diberitakan BeritaParlemen.
Menurut laporan tersebut, Benny mengatakan UU itu memungkinkan negara merampas aset hasil tindak pidana meski terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau proses pidana tidak dapat dilanjutkan. Ia menegaskan seluruh aset hasil kejahatan harus ditelusuri agar tidak dinikmati pihak lain. Benny juga menyebut banyak pengaduan investasi bodong di Komisi III selama ini berujung pada perampasan untuk negara, padahal masyarakat dirugikan. Ia menyatakan mekanisme hukum dan hukum acara khusus diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Ia meminta pengelolaan aset rampasan dilakukan lembaga independen dan berharap aturan pelaksana segera diterbitkan.
Perjalanan UU Perampasan Aset
Undang-Undang Perampasan Aset adalah bagian dari upaya menutup celah dalam sistem hukum Indonesia. Selama ini, banyak aset hasil kejahatan sulit dirampas ketika terdakwa meninggal, buron, atau proses pidana berhenti karena alasan hukum. Dalam kerangka itu, perampasan aset dapat berdiri sendiri sebagai mekanisme perdata atau khusus, sehingga negara tidak selalu bergantung pada vonis pidana terhadap satu orang. Di sejumlah negara, cara ini dikenal sebagai non-conviction based forfeiture, tetapi penerapannya menuntut standar pembuktian yang jelas agar hak warga tetap terlindungi.
Dalam praktik penindakan, aset hasil korupsi, pencucian uang, penipuan, atau investasi bodong sering berpindah bentuk: tanah, kendaraan, saham, rekening, atau properti atas nama orang lain. Karena itu, penelusuran aset menjadi kunci. Lembaga yang terlibat biasanya mencakup penyidik, penuntut, pengadilan, lembaga intelijen keuangan, serta instansi pencatatan aset. Tanpa koordinasi, barang rampasan bisa turun nilai atau sulit dieksekusi. Dalam kasus investasi bodong, kerugian sering tersebar ke banyak daerah, sehingga data korban dan aset harus dikelola secara terpusat. Jika aset sudah dijual atau dipindahtangankan, negara perlu membuktikan apakah pihak baru memperolehnya dengan itikad baik atau sebagai penampung hasil kejahatan.
UU ini juga menyentuh istilah hukum acara khusus, yaitu aturan main untuk membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana. Istilah ini penting karena publik sering menyamakan perampasan dengan penyitaan biasa, padahal keduanya berbeda tahap dan akibat hukumnya. Dalam sistem yang menghormati praduga tak bersalah, perampasan tetap harus melalui proses pengadilan dan tidak boleh dipakai sebagai hukuman tanpa dasar. Karena itu, mekanisme keberatan, pembuktian, dan pemulihan hak pihak ketiga yang beritikad baik menjadi bagian penting dari regulasi.
Posisi UU Perampasan Aset dapat dibaca sebagai pelengkap UU Tipikor dan UU TPPU. Jika UU Tipikor menjerat terdakwa dan TPPU menelusuri hasil kejahatan yang disamarkan, perampasan aset berfokus pada nasib barang rampasan. Ia menjawab pertanyaan klasik: setelah aset disita, ke mana uangnya, dan siapa yang berhak menerimanya ketika kerugian menimpa banyak orang. Pertanyaan itu menjadi penting karena korban sering berasal dari kelompok besar dengan nilai kerugian berbeda-beda.
Yang Perlu Diperhatikan Korban Investasi
Bagi masyarakat yang pernah menjadi korban penipuan atau investasi bodong, UU Perampasan Aset membuka harapan bahwa aset yang berhasil ditelusuri tidak otomatis menjadi kas negara. Jika aturan pelaksana dan lembaga pengelola aset terbentuk, mekanisme pengembalian kepada korban dapat lebih jelas. Namun, harapan itu baru menjadi hak yang bisa dieksekusi setelah ada prosedur resmi, standar pembuktian kerugian, dan data aset yang akurat.
Untuk pembaca umum, perubahan yang paling terasa kemungkinan ada pada pencegahan. Ketika pihak yang menikmati hasil kejahatan tahu aset dapat dikejar sampai bentuk tanah, kendaraan, saham, atau rekening, godaan menyembunyikan hasil penipuan meningkat menjadi risiko. Masyarakat tetap perlu berhati-hati: memeriksa izin, menyimpan bukti transfer, dan melaporkan kerugian lebih awal. Tanpa laporan dan jejak aset, mekanisme perampasan sulit bekerja.
Dampak pada harga barang atau jasa tidak langsung. Namun, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa meningkat jika aset rampasan dikelola transparan. Sebaliknya, jika pengelolaannya lambat, korban tetap menunggu, dan aset menurun nilainya. Karena itu, aturan pelaksana, audit, dan kanal pengaduan menjadi penentu apakah UU ini memberi manfaat nyata bagi korban di Indonesia.



