KPK Tahan Staf Anggota DPRD Jatim dalam Dugaan Suap Hibah Rp441,7 Miliar
KPK menahan BGS, staf anggota DPRD Jatim, dalam penyidikan dugaan suap dana hibah kelompok masyarakat Pemprov Jatim 2019-2022.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan BGS, staf yang disebut dekat dengan anggota DPRD Jawa Timur berinisial AS, dalam penyidikan dugaan suap pengurusan dana hibah kelompok masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022. Menurut laporan InfoPublik, BGS ditahan untuk 20 hari pertama, sejak 16 November sampai 5 Desember 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan, BGS diduga membantu mengatur usulan pekerjaan yang menggunakan dana hibah, menjadi penghubung koordinator lapangan, mengecek kelengkapan proposal, serta mengelola setoran komitmen dari koordinator lapangan. KPK menduga AS menerima sekitar Rp40,5 miliar, sementara BGS diduga memperoleh Rp1,26 miliar. Dalam konstruksi perkara, nilai yang benar-benar sampai ke kegiatan warga diperkirakan tinggal 55–70 persen dari usulan awal.
Achmad Taufik menyebut alokasi yang diperoleh AS selama 2019–2022 mencapai Rp291,5 miliar, sementara angka Rp441,7 miliar disebut terkait penerimaan dalam periode tersebut. Besaran komitmen fee yang diduga diminta berkisar 15–20 persen pada tahap awal, lalu mencapai 20–25 persen dalam pelaksanaannya.
Perkara ini sebelumnya berkembang dengan penetapan 21 tersangka pada 5 Juli 2024, terdiri atas empat pihak penerima dan 17 pihak pemberi. BGS dan AS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penyidik menyita dua rumah yang disebut sebagai milik BGS di Surabaya dan Kabupaten Mojokerto untuk pemulihan aset.
Cara Dana Hibah Bisa Menjadi Celah Perantara
Dana hibah merupakan bantuan uang dari pemerintah kepada kelompok masyarakat, lembaga, atau organisasi yang bersifat tidak mengikat dan tidak wajib. Dalam praktik anggaran daerah, hibah biasanya diajukan melalui proposal, diverifikasi oleh perangkat daerah, lalu dicairkan setelah memenuhi syarat administratif dan substansial. Tujuannya membantu kegiatan yang dianggap bermanfaat bagi publik, misalnya pemberdayaan warga, kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, atau kesehatan. Karena nilainya berasal dari APBD, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh menjadi alat mencari keuntungan pribadi.
Risiko muncul ketika proses pengajuan melibatkan banyak perantara. Anggota dewan daerah sering dianggap memiliki peran dalam penganggaran, sehingga usulan dari daerah pemilihan atau kelompok tertentu dapat menjadi rebutan. Dalam sejumlah perkara yang ditangani KPK, pola yang berulang adalah adanya koordinator lapangan yang mengumpulkan proposal, mengurus administrasi, lalu meminta imbalan kepada calon penerima. Imbalan semacam ini tidak memiliki dasar hukum dan mengubah fungsi hibah menjadi transaksi politik atau ekonomi terlarang.
Istilah komitmen fee dalam perkara dana hibah biasanya merujuk pada persentase tertentu yang diminta agar proposal lolos atau alokasi anggaran diproses. Angka itu bisa muncul dalam kesepakatan awal, tetapi pelaksanaannya dapat berubah karena biaya operasional, potongan berlapis, atau permintaan pihak lain. Akibatnya, uang yang diterima kelompok masyarakat tidak sesuai dengan nilai yang diajukan. Kondisi ini juga menyulitkan audit karena aliran dana tidak selalu tercatat rapi dan sebagian dilakukan tunai.
Penanganan perkara besar oleh KPK umumnya dibagi menjadi beberapa klaster. Pembagian itu membantu penyidik memisahkan peran penerima, pemberi, perantara, serta tahap proses hukum yang berbeda. Aset yang disita tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah; penyitaan merupakan bagian dari pemulihan kerugian negara dan pengaman barang bukti. Selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap, semua pihak yang disangka tetap harus diperlakukan sebagai tidak bersalah.
Yang Perlu Diperhatikan Penerima Hibah
Bagi pembaca Indonesia, perkara ini berkaitan langsung dengan kualitas belanja publik. Dana hibah yang dipotong berlapis mengurangi uang yang seharusnya dipakai untuk kegiatan warga. Jika kelompok masyarakat hanya menerima sebagian kecil dari nilai yang diajukan, program bisa diperkecil, ditunda, atau tidak mencapai sasaran. Dampaknya bukan hanya kerugian negara, tetapi juga hilangnya manfaat yang seharusnya diterima warga.
Bagi calon penerima hibah, kasus ini menjadi pengingat agar tidak mudah melibatkan perantara yang menjanjikan kelulusan proposal. Pengajuan melalui kanal resmi, dengan dokumen yang dapat diperiksa, dan tanpa membayar biaya di luar ketentuan menjadi langkah yang lebih aman. Transparansi menjadi penting karena dana berasal dari pajak dan retribusi daerah. Ketika aliran uang tidak jelas, warga yang paling dirugikan adalah mereka yang membutuhkan layanan atau bantuan kegiatan.
Ke depan, pengawasan publik dapat diarahkan pada tiga hal: apakah penyidikan menelusuri seluruh aliran dana, apakah aset yang disita dapat kembali ke kas daerah, dan apakah ada perbaikan sistem agar proposal tidak lagi bergantung pada perantara. Perbaikan seperti digitalisasi pengajuan, publikasi penerima, serta audit terbuka dapat menjadi perhatian bersama.



