Indonesia dan UEA Kembangkan Restorasi Mangrove Berbasis AI
Indonesia dan UEA menyepakati proyek restorasi mangrove berbasis AI serta pusat riset internasional di Bali pada forum MAC.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono memaparkan restorasi mangrove berbasis kecerdasan buatan pada The 4th Mangrove Alliance for Climate (MAC) Ministerial Meeting di sela COP31 Antalya, Turki, sebagaimana dilaporkan ANTARA.
Pada pertemuan tingkat tinggi itu, Diaz mengapresiasi konsistensi kepemimpinan Uni Emirat Arab dan menegaskan MAC telah mengubah gagasan pelestarian menjadi aksi nyata. Menurut laporan ANTARA, Indonesia dan UEA resmi menyepakati proyek unggulan restorasi pesisir, termasuk percontohan mangrove berbasis AI di Desa Purworejo, Demak, Jawa Tengah.
Kerja sama tersebut juga mencakup pembangunan International Mangrove Research Center di Bali yang diproyeksikan menjadi pusat riset dan rujukan pengetahuan global. Diaz menekankan tiga pilar penguatan kemitraan, yaitu kerja sama ilmiah, pertukaran teknologi maju, serta mobilisasi pendanaan yang dapat diprediksi, termasuk investasi publik-swasta dan pembiayaan campuran.
Jejak MAC Sejak COP27
Mangrove Alliance for Climate bukan forum baru. Aliansi ini diinisiasi Indonesia dan Uni Emirat Arab pada COP27 di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 2022, lalu berkembang menjadi ruang kerja sama lintas negara untuk memperkuat aksi mangrove. Keanggotaannya mencakup negara-negara seperti India, Sri Lanka, Australia, Jepang, dan Spanyol, dengan misi meningkatkan kesadaran global terhadap peran ekosistem pesisir sebagai penyerap karbon alami atau blue carbon.
Dalam percakapan iklim, mangrove menempati posisi khusus karena kemampuannya menyimpan karbon di biomassa dan sedimen, sekaligus melindungi garis pantai dari gelombang, abrasi, dan badai. Bagi Indonesia, negara kepulauan dengan garis pantai sangat panjang, mangrove juga menjadi penyangga kehidupan nelayan, tambak, wisata pesisir, dan permukiman yang berbatasan langsung dengan laut.
Restorasi mangrove tidak bisa disamakan dengan menanam pohon lalu ditinggalkan. Keberhasilan tergantung pada pemilihan spesies yang sesuai, kondisi pasang surut, salinitas, sedimentasi, akses komunitas lokal, serta pemantauan jangka panjang. Karena itu, kemitraan internasional yang membawa teknologi, riset, dan pendanaan menjadi penting untuk mengubah komitmen menjadi proyek yang benar-benar hidup.
Teknologi seperti kecerdasan buatan dapat membantu memetakan tutupan mangrove, mendeteksi perubahan garis pantai, memilih lokasi yang paling layak ditanami, serta memantau tingkat kelangsungan hidup tanaman. Namun, alat digital tidak menggantikan tata kelola lapangan; data harus diikuti perawatan, perlindungan dari konversi lahan, dan keterlibatan warga. Di sisi lain, pusat riset di Bali dapat menjadi tempat berbagi metode, standar pemantauan, dan pelatihan bagi peneliti, pemerintah daerah, serta komunitas pesisir. Keberhasilan proyek percontohan akan menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi tekanan pesisir serupa. Sinergi semacam ini juga menunjukkan bahwa diplomasi iklim dapat berjalan beriringan dengan pembangunan kapasitas lokal. Kolaborasi lintas negara semacam ini dapat memperpendek jarak antara riset iklim dan praktik pemulihan di lapangan.
Makna bagi Pemulihan Pesisir Indonesia
Bagi pembaca Indonesia, kabar ini relevan karena mangrove bukan sekadar lanskap hijau di pinggir laut. Ekosistem ini bekerja sebagai benteng alami yang menahan gelombang, memperlambat erosi, dan menjaga produktivitas perairan tempat banyak keluarga mencari nafkah. Ketika restorasi berjalan baik, nelayan, pembudidaya, pelaku wisata, dan warga pesisir dapat merasakan manfaat berupa perlindungan lingkungan yang lebih stabil. Manfaat itu terasa lebih nyata ketika kawasan mangrove terhubung dengan tambak tradisional, jalur evakuasi, dan ruang hidup burung pantai.
Pemanfaatan AI dan pusat riset juga dapat memperbaiki akuntabilitas proyek. Data pemantauan yang lebih rapi membantu pemerintah daerah, peneliti, dan masyarakat menilai apakah tanaman bertahan, apakah lokasi tepat, serta apakah anggaran digunakan secara efektif. Keterbukaan informasi juga penting agar publik dapat mengawasi janji iklim yang sering kali diukur dari luas tanam, padahal yang menentukan adalah luas tanaman yang bertahan. Dengan standar data yang jelas, keberhasilan proyek tidak hanya dilaporkan sebagai angka, tetapi dapat diverifikasi melalui citra satelit, survei lapangan, dan laporan komunitas.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah kesinambungan. Proyek percontohan di Demak perlu diikuti pemeliharaan, perlindungan dari alih fungsi lahan, serta ruang bagi komunitas lokal untuk terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi. Jika berhasil, model kemitraan Indonesia-UEA dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi ancaman abrasi, penurunan kualitas pesisir, dan tekanan perubahan iklim. Pembiayaan campuran, investasi publik-swasta, dan skema karbon perlu diarahkan untuk mendukung perawatan jangka panjang, bukan hanya penanaman awal. Pemerintah daerah perlu memastikan hak masyarakat adat dan warga pesisir dihormati, terutama ketika restorasi menyentuh lahan yang selama ini digunakan untuk ekonomi harian.



