Pemerintah luncurkan tiga proyek karbon biru di COP31
Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru di COP31 Antalya, mencakup mangrove dan lamun, dengan pendanaan serta target pemulihan ekosistem pesisir.

Pemerintah Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Selasa (17/11), menurut laporan ANTARA.
Proyek tersebut melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyebut lokasinya berada di Kalimantan Utara, kawasan Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur.
Proyek Kalimantan Utara didanai sekitar 4 juta dolar AS melalui skema M4CR yang melibatkan Bank Dunia dan donor Denmark, mencakup pembangunan kapasitas serta kegiatan lapangan. Luas lahannya 43 ribu hektare, dengan potensi imbal hasil karbon 5,5 juta ton setara karbon dioksida memakai skema Verra.
Dua proyek lain dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, masing-masing di pantai utara seluas 81 ribu hektare dan Belitung Timur 14 ribu hektare. Belitung Timur menggabungkan mangrove dan padang lamun. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Nani Hendiarti menyebut hampir 50 persen nilai ekonomi karbon biru akan kembali ke masyarakat.
Apa yang Dimaksud Karbon Biru
Karbon biru adalah istilah untuk ekosistem pesisir dan laut, terutama hutan mangrove, padang lamun, dan rawa pasang. Ekosistem ini menyerap karbon dioksida dari atmosfer, lalu menyimpan sebagian besar karbon itu di dalam biomassa dan sedimen. Karena sedimen pesisir dapat menahan karbon dalam waktu lama, kawasan ini dipandang penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Program semacam M4CR biasanya tidak berhenti pada penanaman pohon. Kegiatan yang menyertainya mencakup tata kelola lahan, pemulihan ekosistem, pemantauan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Dalam perdagangan karbon, hasil serapan atau pengurangan emisi dapat diverifikasi untuk menjadi kredit karbon. Kredit ini dapat digunakan oleh negara, perusahaan, atau pihak lain sebagai bagian dari komitmen iklim, meski mekanisme dan standarnya berbeda-beda.
Di Indonesia, mangrove memiliki nilai strategis karena tersebar di banyak wilayah pesisir dan menjadi penopang kehidupan masyarakat. Selain sebagai penyerap karbon, mangrove berfungsi menahan abrasi, meredam gelombang, dan menjadi tempat asuhan bagi biota laut. Karena itu, proyek karbon biru sering dikaitkan dengan pemulihan ekosistem, perlindungan pantai, serta sumber pendapatan baru bagi warga pesisir.
COP31 merupakan bagian dari rangkaian negosiasi iklim PBB. Konferensi ini menjadi forum bagi negara untuk mengumumkan kerja sama, pendanaan, dan inisiatif baru. Untuk memastikan kredit tidak dihitung ganda, negara dan lembaga biasanya memakai registri. Di Indonesia, sistem registri unit karbon berperan mencatat kepemilikan dan perpindahan unit karbon. Standar internasional seperti Verra juga menerapkan aturan verifikasi dan pemantauan agar setiap kredit dapat ditelusuri. Bagi proyek pesisir, tantangan utamanya adalah mengukur serapan secara akurat, menjaga hutan dari alih fungsi, serta memastikan masyarakat ikut memperoleh manfaat, bukan sekadar angka di atas kertas.
Manfaat bagi Masyarakat Pesisir
Bagi pembaca di Indonesia, arti paling dekat dari proyek karbon biru adalah perubahan di wilayah pesisir. Jika mangrove dan lamun pulih, warga dapat memperoleh manfaat dari perlindungan pantai yang lebih baik, hasil perikanan yang lebih stabil, serta kegiatan ekonomi seperti ekowisata dan usaha hasil hutan bukan kayu. Ketika sebagian nilai ekonomi karbon dikembalikan ke masyarakat, proyek semacam ini dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk perawatan ekosistem.
Dampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok atau tagihan rumah tangga kemungkinan tidak besar dalam jangka pendek. Namun, kebijakan ini penting bagi pasar tenaga kerja lokal, tata kelola lingkungan, dan posisi Indonesia dalam negosiasi iklim. Bagi konsumen, perubahan ini lebih terasa sebagai pilihan produk hijau daripada sebagai kenaikan harga harian. Proyek yang transparan dan terverifikasi dapat menarik investasi hijau, sementara proyek yang lemah berisiko menimbulkan konflik lahan atau klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah pemantauan jangka panjang. Manfaat karbon biru tidak muncul dari peluncuran proyek saja, tetapi dari keberhasilan menjaga tanaman tetap hidup, mencegah alih fungsi lahan, dan memastikan pembagian manfaat berjalan adil. Bagi masyarakat umum, informasi ini relevan sebagai pengingat bahwa isu iklim tidak hanya soal emisi, tetapi juga soal laut, pesisir, dan mata pencaharian.



