Sekolah Rakyat Direncanakan di Lahan UI, Kemensos dan DKI Sinergi
Kemensos dan Pemprov DKI membahas pembangunan Sekolah Rakyat di lahan UI serta pemutakhiran data Perlindungan Sosial Digital.

Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Universitas Indonesia, dengan lahan sekitar 8 hektare yang disebut berasal dari sisi Hutan Kota UI. Rencana itu mengemuka dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 16 November 2026, sebagaimana diberitakan TVRI News.
Menurut laporan tersebut, pembahasan tidak berhenti pada penyediaan tanah, tetapi berlanjut pada koordinasi administrasi dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov DKI Jakarta dan UI. Gus Ipul menyatakan lokasi itu sudah diproses dan menunggu PKS antara gubernur dan rektor. Pertemuan juga menyinggung perluasan Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 di Jakarta Selatan, dengan wacana relokasi fasilitas panti sosial milik pemprov agar lahannya dapat dipakai untuk penyelenggaraan sekolah. Selain lahan, pertemuan membahas pemutakhiran data Perlindungan Sosial Digital dan uji coba PP Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas.
Jejak Program Sekolah Rakyat dalam Kebijakan Sosial
Program sekolah rakyat dalam kebijakan Indonesia biasanya dimaknai sebagai upaya memperluas akses belajar bagi kelompok yang selama ini sulit dijangkau layanan pendidikan formal. Skema semacam ini sering beririsan dengan bantuan sosial, pemberdayaan keluarga, dan penataan wilayah, karena anak-anak yang bersekolah umumnya berasal dari rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi, tempat tinggal tidak tetap, atau tinggal di kawasan padat dan kumuh. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh gedung, tetapi juga oleh kepastian tanah, izin penggunaan, pembiayaan, tenaga pendidik, serta mekanisme seleksi penerima manfaat.
Penggunaan lahan kampus sebagai lokasi sekolah rakyat menambah lapisan persoalan yang khas. Kampus adalah kawasan dengan fungsi akademik, ruang terbuka, dan tata kelola aset negara atau badan publik yang biasanya memiliki aturan pemanfaatan ketat. Jika tanah yang dipakai berasal dari kawasan hutan kota, maka rencana pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pendidikan, fungsi ekologis, dan hak masyarakat sekitar atas ruang hijau. Dalam konteks Jakarta, keterbatasan lahan membuat pemanfaatan aset publik secara lintas lembaga menjadi penting, tetapi juga menuntut akuntabilitas agar aset negara tidak digunakan tanpa dasar hukum dan perjanjian yang jelas.
Perjanjian Kerja Sama atau PKS menjadi istilah kunci dalam rencana semacam ini. PKS bukan sekadar dokumen administratif; ia memuat ruang lingkup, tanggung jawab para pihak, jangka waktu, pembiayaan, serta mekanisme pemantauan. Dalam kerja sama antara pemerintah daerah, kementerian, dan perguruan tinggi, PKS juga berfungsi menjaga agar tujuan sosial program tidak berbenturan dengan misi akademik kampus. Selain itu, istilah Sekolah Rakyat Terintegrasi menunjukkan bahwa layanan pendidikan dapat dirangkai dengan fasilitas sosial lain, misalnya panti, pelatihan, atau perlindungan keluarga, sehingga penerima manfaat memperoleh dukungan yang lebih menyeluruh.
Dampaknya bagi Warga Jakarta dan Peserta Didik
Bagi warga Jakarta, rencana ini menyentuh dua hal yang jarang dibahas bersamaan: akses pendidikan dan kepastian layanan sosial berbasis data. Jika sekolah rakyat benar-benar berdiri di kawasan kampus, keluarga dengan pendapatan terbatas dapat memperoleh pilihan pendidikan yang lebih dekat, terorganisasi, dan terhubung dengan fasilitas negara. Namun, manfaat itu baru terasa jika lokasi tidak hanya tersedia secara fisik, tetapi juga disertai pengumuman resmi mengenai daya tampung, syarat penerimaan, kurikulum, serta pendampingan bagi siswa yang sebelumnya terputus dari sekolah.
Aspek Perlindungan Sosial Digital juga berdampak langsung pada kebiasaan administratif warga. Pemutakhiran data bansos yang melibatkan RT, RW, lurah, camat, dan relawan dapat mempercepat koreksi data penerima bantuan, tetapi sekaligus menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan informasi pribadi. Warga perlu memahami bahwa pendataan ulang bukan sekadar formalitas; data yang keliru dapat membuat seseorang kehilangan bantuan, sementara data yang bocor dapat menimbulkan masalah lain. Karena itu, kanal pengaduan, penjelasan tujuan pendataan, dan batas akses data menjadi hal yang perlu dikomunikasikan secara terbuka.
Rencana uji coba kebijakan konsesi bagi penyandang disabilitas menambah dimensi lain bagi publik kota. Jika berjalan efektif, warga dengan disabilitas dapat memperoleh akses layanan yang lebih setara, terutama pada transportasi dan kesehatan. Namun, keberhasilan program semacam ini bergantung pada pengawasan di lapangan, bukan hanya pada dokumen kesepakatan. Bagi pembaca Indonesia, titik perhatian berikutnya adalah apakah PKS benar-benar ditandatangani, apakah lahan tetap berfungsi hijau, dan apakah pendataan sosial membuat bantuan lebih tepat sasaran tanpa mengorbankan hak atas privasi.



