Lompat ke konten utama
Pemerintahan

Maruarar Sebut Sertifikat Tanah Gratis Beri Kepastian Hukum bagi Warga

Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut sertifikat tanah gratis membantu warga berpenghasilan rendah memperoleh kepastian hukum.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Maruarar Sebut Sertifikat Tanah Gratis Beri Kepastian Hukum bagi Warga
Ilustrasi berita: Maruarar Sebut Sertifikat Tanah Gratis Beri Kepastian Hukum bagi WargaFoto: ANTARA — Politik

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan program sertifikat tanah gratis membantu warga berpenghasilan rendah memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dimiliki. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke Perumahan Pesona Kahuripan 15, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, sebagaimana diberitakan ANTARA.

Menurut laporan ANTARA, Maruarar menyebut masih banyak warga yang menguasai tanah belasan hingga puluhan tahun, tetapi belum memiliki sertifikat. Ia mengaitkan program itu dengan target Presiden Prabowo membagikan satu juta sertifikat gratis pada tahun ini.

Bersama sertifikat, ia menyampaikan kebijakan perumahan lain bagi kelompok berpenghasilan rendah, mulai dari bedah rumah, KUR Perumahan, hingga penurunan bunga pembiayaan PNM dari 22 menjadi 8 persen.

Maruarar juga menyebut sasaran bedah rumah di Kabupaten Bogor naik dari 1.346 unit pada 2025 menjadi 10.000 unit pada 2026, sedangkan di Jawa Barat dari 6.347 menjadi 40.000 unit.

Ia menyebut rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah memakai bunga lima persen per tahun dan uang muka satu persen, serta pembebasan BPHTB dan biaya PBG sesuai ketentuan.

Mengapa Bukti Hak Tanah Penting

Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang diterbitkan setelah tanah didaftarkan. Dalam sistem hukum agraria Indonesia, pendaftaran tanah menjadi dasar agar hak atas tanah memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum. Tanpa sertifikat, penguasaan fisik saja sering kali menyulitkan warga ketika harus membuktikan hak di hadapan lembaga negara, perbankan, atau pihak lain.

Program pendaftaran tanah secara massal biasanya berjalan melalui skema sistematis yang melibatkan instansi bidang pertanahan, pemerintah daerah, dan warga yang mengurus dokumen. Tahapannya mencakup pengukuran, pemeriksaan riwayat tanah, penetapan hak, penerbitan sertifikat, hingga pencatatan dalam buku tanah. Karena itu, sertifikat tidak sekadar kertas, melainkan bagian dari administrasi negara yang menentukan posisi hukum sebuah bidang tanah.

Dalam kebijakan perumahan, sertifikat juga berkaitan dengan akses pembiayaan. Bank dan lembaga keuangan umumnya meminta bukti hak yang jelas sebelum menyalurkan kredit. Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, kejelasan status tanah dapat menentukan apakah mereka bisa memperoleh pinjaman formal, memperbaiki rumah, atau memanfaatkan skema subsidi. Sebaliknya, tanah tanpa sertifikat rawan memicu sengketa, jual beli bermasalah, dan kesulitan waris.

Di tingkat nasional, urusan pendaftaran tanah berada pada kementerian yang membidangi agraria dan tata ruang, sedangkan program perumahan melibatkan kementerian dan pemerintah daerah. Koordinasi itu penting karena sertifikat tanah menyentuh banyak aspek: kesesuaian tata ruang, izin bangunan, pajak perolehan hak, serta kelayakan rumah. Ketika satu instansi mengurus hak atas tanah dan instansi lain mengurus hunian, warga membutuhkan jalur layanan yang sederhana dan dapat dipantau. Pengawasan publik juga diperlukan agar data pemohon, luas tanah, dan dokumen pendukung tidak menimbulkan sengketa baru yang sulit diselesaikan di kemudian hari. Karena itu, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang dicetak, tetapi juga dari ketepatan data, keabsahan dokumen, dan kemampuan negara menyelesaikan klaim yang saling bertentangan tanpa mengorbankan kelompok rentan. Pemerintah daerah berperan memastikan warga mengetahui alur, biaya resmi, dan syarat yang harus dipenuhi.

Artinya bagi Warga Berpenghasilan Rendah

Bagi warga berpenghasilan rendah, kepastian hukum atas tanah dapat mengubah cara mereka mengakses layanan dasar. Sertifikat memudahkan pengurusan izin, menjadi jaminan formal ketika rumah ingin diperbaiki, serta membuka kemungkinan menggunakan pembiayaan resmi. Dalam praktik sehari-hari, status tanah yang jelas juga mengurangi risiko kehilangan hak karena sengketa keluarga, tumpang tindih klaim, atau jual beli tanpa akta.

Relevansinya di Indonesia terletak pada biaya dan waktu. Ketika sertifikat, izin bangunan, dan pajak perolehan hak diurus secara terpisah, warga sering menghadapi pengeluaran tak terduga. Jika kebijakan pembebasan atau keringanan benar-benar berjalan, beban administrasi hunian dapat menurun. Namun, manfaat itu baru terasa bila informasi sampai ke tingkat kelurahan, desa, dan RT, serta petugas tidak meminta pungutan di luar ketentuan.

Yang perlu diperhatikan pembaca adalah konsistensi layanan. Program sertifikat gratis dan bantuan perumahan akan lebih berarti jika disertai peta sasaran, jadwal yang jelas, serta kanal pengaduan ketika dokumen tertunda. Tanpa itu, warga tetap bergantung pada jalur informal yang lambat dan berisiko. Pembaca juga perlu memastikan apakah sertifikat yang diterima sesuai nama, luas, batas, dan status hak. Kesalahan kecil dalam data dapat menjadi masalah besar saat tanah dijual, diwariskan, atau diagunkan di masa depan.

Berita terkait

Tag:Kabupaten BogorMaruarar SiraitPrabowoRumah SubsidiSertifikat Tanah

Berita Terkait