Lompat ke konten utama
Pemerintahan

Imigrasi Madiun Awasi 974 WNA, Santri Malaysia Terbanyak

Kantor Imigrasi Madiun mencatat 974 WNA di wilayah kerjanya, terbanyak santri Malaysia, dan mendeportasi empat orang sepanjang Januari-November 2026.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Imigrasi Madiun Awasi 974 WNA, Santri Malaysia Terbanyak
Ilustrasi berita: Imigrasi Madiun Awasi 974 WNA, Santri Malaysia TerbanyakFoto: ANTARA — Politik

Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun, Jawa Timur, mengawasi 974 warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah kerjanya, dengan komposisi terbanyak santri asal Malaysia. Menurut laporan ANTARA, Kepala Kantor Imigrasi Madiun Arief Adi Prayogo menyebut jumlah itu bersifat dinamis karena keluar-masuknya warga asing.

Dari total tersebut, warga Malaysia 228 orang, China 220 orang, dan Kamboja 121 orang, sementara sisanya berasal dari negara lain. Arief mengatakan “Kebanyakan WNA adalah santri yang beraktivitas di sekitaran pondok pesantren, seperti Temboro dan Gontor,” sedangkan sebagian lain merupakan tenaga kerja asing di bidang perindustrian. Sepanjang Januari-November 2026, Imigrasi Madiun mendeportasi empat WNA, tiga warga China dan satu Malaysia, karena izin tinggal melebihi batas waktu atau penyalahgunaan izin tinggal. Ia menegaskan pengawasan itu bertujuan mencegah pelanggaran keimigrasian, bukan menghambat investasi. Imigrasi juga membentuk Tim Pora hingga kecamatan untuk menampung laporan warga.

Peran Imigrasi Non-TPI dan Tim Pora

Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI berbeda dari kantor imigrasi yang berada di bandara atau pelabuhan. Status “non-TPI” menandakan kantor itu tidak menjadi tempat pemeriksaan imigrasi pada pintu masuk negara, tetapi tetap berwenang memeriksa dokumen keimigrasian, memberikan layanan izin tinggal, serta mengawasi orang asing yang tinggal di wilayah kerjanya. Dalam konteks Madiun, pengawasan itu menjangkau daerah yang bukan pintu masuk utama negara, namun memiliki institusi pendidikan keagamaan dan kawasan industri.

Dasar pengawasan orang asing di Indonesia berpijak pada Undang-Undang Keimigrasian yang membedakan izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Setiap jenis izin punya tujuan yang tidak boleh ditukar-tukar secara diam-diam. Seorang WNA yang masuk dengan visa kunjungan tidak boleh bekerja, sementara tenaga kerja asing pada umumnya wajib memiliki dokumen ketenagakerjaan dan izin tinggal terbatas yang sesuai dengan posisi serta perusahaan penjaminnya. Pelanggaran semacam ini yang kerap disebut penyalahgunaan izin tinggal, sedangkan tinggal melampaui batas waktu dikenal sebagai overstay. Dalam praktik ketenagakerjaan, perusahaan biasanya mengurus rencana penggunaan tenaga kerja asing serta izin tinggal yang melekat pada dokumen tersebut. Ketidaksesuaian antara izin dan pekerjaan nyata menjadi pintu masuk pemeriksaan Imigrasi.

Untuk memperluas jangkauan, Imigrasi membentuk Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim Pora yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan unsur kecamatan. Pendekatan ini penting karena WNA yang tinggal di pesantren atau desa industri tidak selalu terlihat dari lalu lintas bandara. Tim Pora menjadi kanal koordinasi agar laporan warga, pemantauan lapangan, dan tindakan administratif dapat berjalan beriringan tanpa menunggu kasus menjadi besar.

Adanya santri asing di wilayah Madiun juga tidak bisa dilepaskan dari reputasi beberapa pesantren besar di Jawa Timur. Temboro di Magetan dan Gontor di Ponorogo lama dikenal menarik pelajar dari Malaysia dan sejumlah negara tetangga yang ingin belajar bahasa Arab, fikih, serta program tahfiz. Karena itu, komposisi WNA yang didominasi santri mencerminkan aktivitas pendidikan keagamaan, bukan semata-mata arus migrasi kerja.

Artinya bagi Investasi dan Warga

Bagi pembaca di Indonesia, data Imigrasi Madiun menunjukkan bahwa pengawasan WNA tidak identik dengan menutup pintu bagi modal asing. Pemerintah tetap membutuhkan tenaga ahli dan investor, tetapi kepatuhan dokumen menjadi garis batas. Perusahaan yang mempekerjakan WNA perlu memastikan izin tinggal, jabatan, dan aktivitas di lapangan sejalan. Jika tidak, sanksi administratif hingga deportasi dapat mengganggu proyek, menambah biaya, dan menurunkan kepercayaan mitra bisnis.

Bagi masyarakat sekitar pesantren dan kawasan industri, keberadaan Tim Pora hingga kecamatan membuat pelaporan menjadi lebih dekat. Warga tidak perlu menduga-duga atau main hakim sendiri ketika melihat orang asing yang bekerja tanpa kejelasan. Langkah yang disarankan adalah melaporkan ke kantor desa, kecamatan, atau Imigrasi setempat agar dilakukan pemeriksaan dokumen. Dengan cara itu, kehadiran WNA tetap dapat menjadi bagian dari pendidikan dan ekonomi daerah tanpa menimbulkan kecemburuan sosial atau risiko hukum.

Ke depan, angka 974 WNA perlu dibaca sebagai potret sementara, bukan daftar final. Mobilitas santri, libur akademik, dan kebutuhan industri dapat mengubah komposisi negara asal secara cepat. Karena itu, publik dan pelaku usaha sebaiknya mengikuti informasi resmi Imigrasi serta memastikan setiap orang asing yang dijamin memiliki dasar tinggal yang jelas.

Berita terkait

Tag:Imigrasi MadiunIzin TinggalSantri MalaysiaTim PoraWNA

Berita Terkait