Lompat ke konten utama
Pemerintahan

Menko Infra Sebut Akuntan Strategis Kawal Pembangunan Infrastruktur

Menko Infra AHY menyebut profesi akuntan penting untuk perencanaan infrastruktur yang hati-hati, transparan, dan akuntabel.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Menko Infra Sebut Akuntan Strategis Kawal Pembangunan Infrastruktur
Ilustrasi berita: Menko Infra Sebut Akuntan Strategis Kawal Pembangunan InfrastrukturFoto: ANTARA — Politik

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan profesi akuntan menjadi bagian penting dalam mengawal pembangunan infrastruktur, terutama karena proyek konektivitas antarwilayah menuntut perencanaan anggaran yang hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta, Jumat, sebagaimana diberitakan ANTARA.

Dalam keterangan tersebut, AHY menyebut Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi sekitar 280 juta jiwa perlu memiliki infrastruktur yang saling terhubung. Perencanaan parsial dinilai tidak cukup; kebutuhan dan potensi tiap wilayah harus dipetakan agar belanja negara menghasilkan dampak yang terukur.

Kementerian itu, menurutnya, mengoordinasikan banyak pihak, mulai dari kementerian dan lembaga, pemerintah pusat serta daerah, akademisi, dunia usaha, industri, masyarakat, hingga media. Dalam proses itu, akuntan dianggap berperan menjaga kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pengambilan keputusan agar rencana dapat dijalankan secara realistis.

AHY juga mendorong Ikatan Akuntan Indonesia dan profesional muda akuntansi terlibat lebih awal dalam isu strategis, termasuk penyusunan kebijakan dan pengawalan program pemerintah.

Peran Akuntan dalam Perencanaan Infrastruktur

Infrastruktur di Indonesia tidak dapat dibaca hanya sebagai proyek fisik. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan air, dan fasilitas publik lainnya merupakan aset jangka panjang yang nilainya melekat pada anggaran negara, tarif layanan, serta biaya pemeliharaan bertahun-tahun ke depan. Karena itu, perencanaan yang baik menuntut kemampuan menghitung risiko, membandingkan alternatif pembiayaan, dan memastikan proyek tidak berhenti sebagai janji pembangunan yang tidak berdampak dan berkelanjutan.

Profesi akuntan berada pada simpul yang menghubungkan angka dengan kebijakan. Dalam pembangunan infrastruktur, akuntan dapat membantu menguji kewarasan estimasi biaya, menyusun struktur anggaran, memantau serapan belanja, dan memastikan laporan keuangan proyek dapat diaudit. Istilah prudent yang disebut Menko Infra dapat dipahami sebagai sikap tidak gegabah dalam menetapkan asumsi pendapatan, biaya, dan manfaat proyek, sehingga keputusan tidak hanya mengejar target serapan atau peresmian. Di tahap ini, akuntan juga dapat membantu memastikan asumsi inflasi, kurs, dan biaya pemeliharaan tidak diabaikan saat proyek dimulai.

Posisi akuntan juga relevan dalam tata kelola anggaran publik yang melibatkan banyak pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, mitra swasta, dan lembaga keuangan sering bekerja dalam skema yang rumit, mulai dari belanja langsung hingga kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Tanpa pencatatan, pengendalian, dan pelaporan yang rapi, manfaat infrastruktur dapat tergerus oleh biaya tambahan, keterlambatan, atau pemeliharaan yang tidak dianggarkan sejak awal. Skema seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha dan pembiayaan utang daerah menuntut pencatatan kewajiban agar beban fiskal tidak tersembunyi.

Di sisi lain, keterlibatan Ikatan Akuntan Indonesia dan profesional muda dapat memperluas basis pengawasan. Organisasi profesi dapat mendorong standar kompetensi, etika, dan pendidikan berkelanjutan bagi akuntan yang bekerja di sektor publik maupun swasta. Ketika akuntan muda dilibatkan sejak penyusunan kebijakan, mereka tidak hanya menjadi juru hitung, tetapi juga penjaga agar program pemerintah memiliki dasar keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, profesi akuntan dapat menjadi jembatan antara kebijakan yang diumumkan dan bukti keuangan yang dapat diperiksa.

Dampak Tata Kelola bagi Publik

Bagi masyarakat, pernyataan bahwa akuntan berperan strategis dalam pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan profesi. Kualitas perencanaan keuangan menentukan apakah jalan tol, pelabuhan, bandara, atau jaringan air bersih benar-benar menurunkan biaya logistik, membuka akses pasar, dan memperbaiki layanan dasar. Jika anggaran disusun tanpa hitungan yang matang, publik dapat menanggung dampaknya lewat proyek yang mangkrak, pemeliharaan yang tertunda, atau tarif yang tidak terjangkau. Karena itu, akuntabilitas bukan hanya urusan kantor akuntan, tetapi juga urusan pengguna jalan, warga kota, dan pelaku usaha kecil.

Relevansi lain terlihat pada akuntabilitas belanja daerah dan pusat. Masyarakat dapat menilai apakah dana pembangunan digunakan sesuai prioritas, bukan hanya untuk proyek yang mudah terlihat. Transparansi laporan keuangan, audit, dan keterlibatan akuntan membantu publik memahami apakah sebuah program memiliki manfaat yang sebanding dengan biayanya. Pesan ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga yang mengelola dana besar.

Ke depan, yang perlu diperhatikan adalah apakah ajakan kepada akuntan muda dan IAI berubah menjadi mekanisme kerja nyata, misalnya pelibatan dalam kajian anggaran, pengendalian proyek, dan evaluasi dampak. Tanpa itu, wacana akuntabilitas berisiko berhenti sebagai pesan normatif, sementara masyarakat tetap menunggu infrastruktur yang benar-benar bekerja untuk kehidupan sehari-hari.

Berita terkait

Tag:Agus Harimurti YudhoyonoakuntanIkatan Akuntan IndonesiainfrastrukturTata Kelola

Berita Terkait