Prabowo Ingatkan Makna Pepatah Jawa di Peringatan HUT NasDem
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pepatah Jawa “Sing Becik Ketitik, Sing Olo Ketoro” saat puncak HUT ke-15 NasDem di Jakarta.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan makna pepatah Jawa “Sing Becik Ketitik, Sing Olo Ketoro” pada puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (11/11) malam, sebagaimana diberitakan ANTARA.
Dalam pidato politik di NasDem Tower, Prabowo menyampaikan bahwa pepatah itu berarti perbuatan baik akan tampak dan perbuatan buruk juga akan terlihat pada akhirnya. Ia mengaitkan pesan tersebut dengan “shirotol mustaqim”, yaitu jalan yang lurus, untuk menegaskan bahwa manusia selalu menghadapi pilihan, termasuk memilih jalan benar meski tidak mudah.
Ia menyatakan bertekad memilih jalan yang benar dan mengajak pihak lain berani membedakan yang benar dari yang salah. Prabowo mengakui banyak hujatan datang kepadanya, tetapi menyebut tetap berbuat demi rakyat dan masa depan anak-anak.
“Yang benar akan kelihatan, yang salah juga,” kata Prabowo.
Puncak peringatan itu dihadiri petinggi partai dalam dan luar koalisi pemerintah, antara lain Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Pepatah Jawa dan Jalan Lurus dalam Pidato
Penggunaan pepatah Jawa dalam pidato politik bukan hal baru di Indonesia. Frasa seperti “sing becik ketitik, sing olo ketoro” biasanya dipakai untuk menyampaikan pesan bahwa tindakan pemimpin tidak bisa disembunyikan selamanya. Nilai yang ingin dibangun adalah akuntabilitas: baik buruknya kebijakan akan dinilai publik, sementara jejak moral seseorang akan terlihat dari konsistensi perilakunya. Dalam tradisi politik Indonesia, nilai luhur kerap dipakai sebagai bahasa kontrol terhadap kekuasaan. Cara ini dianggap lebih halus daripada tuduhan langsung dan mudah diterima lintas kelompok.
Penyebutan “shirotol mustaqim” juga lazim dalam komunikasi politik Indonesia, terutama ketika pembicara ingin menyandarkan pesan moral pada sumber keagamaan. Dalam Surat Al-Fatihah, ungkapan itu dipahami sebagai permohonan petunjuk ke jalan yang lurus. Ketika dipakai di forum politik, maknanya dapat diperluas menjadi ajakan memilih arah kebijakan yang benar, jujur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemilihan diksi keagamaan juga bisa menjangkau pemilih religius tanpa menyebut partai tertentu.
Peringatan ulang tahun partai politik juga menjadi panggung yang rawan dibaca sebagai sinyal politik. Kehadiran pejabat negara, menteri, dan elite partai lain dapat ditafsirkan sebagai penegasan hubungan koalisi, penjajakan komunikasi lintas kubu, atau sekadar menjaga silaturahmi. Karena itu, pesan moral yang disampaikan seorang presiden di acara partai sering dibaca publik bukan hanya sebagai nasihat pribadi, tetapi juga sebagai cermin tekanan yang dihadapi pemerintah. Hal ini membuat pidato di acara partai selalu punya dua lapisan: pesan moral dan pesan politik.
Di sisi lain, penggunaan istilah keagamaan di forum politik menuntut kepekaan. Pembicara perlu menjaga agar pesan tidak berubah menjadi simbol yang dipaksakan. Ketika pemimpin mengutip jalan lurus, publik biasanya menunggu keselarasan antara ucapan dan kebijakan: apakah arah pemerintahan benar-benar berpihak pada keadilan, atau sekadar retorika untuk meredam kritik.
Arti Pesan Itu bagi Publik
Bagi pembaca Indonesia, pidato seperti ini relevan karena menyentuh kebiasaan politik nasional: pemimpin sering membungkus pesan kebijakan dengan nilai moral. Publik dapat memakainya sebagai pengingat bahwa janji kampanye dan tindakan pemerintahan sebaiknya diukur dari hasil nyata, bukan dari simbol atau kutipan. Ketika seorang kepala negara menyebut jalan yang benar, pertanyaan yang muncul di lapangan adalah apakah kebijakan fiskal, bantuan sosial, penegakan hukum, dan tata kelola birokrasi berjalan searah dengan pesan itu.
Relevansinya juga terasa pada ruang percakapan publik. Media sosial membuat potongan pidato mudah viral, tetapi konteksnya sering hilang. Karena itu, pembaca perlu melihat utuh pesan pemimpin, termasuk siapa yang hadir, forum apa yang dipakai, dan isu apa yang sedang dihadapi pemerintah. Dengan begitu, nasihat moral tidak berhenti menjadi slogan, melainkan dapat diuji melalui kinerja yang bisa dirasakan masyarakat.
Di tengah politik yang cepat berubah, pesan seperti ini juga dapat dibaca sebagai cara pemerintah menjaga legitimasi moral. Pembaca Indonesia perlu memperhatikan apakah nilai yang disebut pemimpin diterjemahkan ke dalam kebijakan yang melindungi kelompok lemah, memperbaiki layanan publik, dan menjaga ruang kritik tetap sehat. Tanpa itu, nasihat hanya menjadi hiasan retoris.



