Lalu Hadrian Minta Revitalisasi Sekolah Prioritaskan 3T
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian mendorong revitalisasi sekolah diprioritaskan ke wilayah 3T agar fasilitas pendidikan merata.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani di Jakarta, Senin, 16 November 2026, sebagaimana diberitakan TVRI News, mendorong pemerintah memprioritaskan revitalisasi sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia mengingatkan agar program tidak hanya berpusat di Pulau Jawa dan Sumatra, tetapi menjangkau sekolah di Indonesia timur. Menurut Lalu, pemerataan diperlukan untuk mencegah kesenjangan fasilitas pendidikan antardaerah.
Ia berharap anggaran mendukung target revitalisasi 100 ribu satuan pendidikan pada 2027 yang disampaikan Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Dalam pembahasan terakhir, DPR dan pemerintah baru menyepakati sekitar Rp14,2 triliun untuk 10.470 satuan pendidikan.
Lalu menyebut program ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo agar semua sekolah layak untuk belajar.
Revitalisasi mencakup perbaikan bangunan rusak berat, sedang, ringan, serta fasilitas perpustakaan dan UKS.
Makna Prioritas Wilayah 3T
Wilayah 3T biasanya merujuk pada daerah yang aksesnya terbatas karena jarak, medan, dan kondisi infrastruktur. Di banyak tempat, sekolah berada di kawasan kepulauan, pegunungan, perbatasan, atau pedalaman yang sulit dijangkau kendaraan selama musim hujan. Karena itu, perbaikan bangunan tidak cukup dinilai dari jumlah ruang kelas yang selesai, tetapi juga dari biaya transportasi bahan bangunan, ketersediaan tenaga kerja, serta kecepatan penyaluran anggaran. Keterbatasan itu membuat biaya per sekolah di daerah terpencil sering lebih tinggi daripada di daerah yang aksesnya mudah.
Revitalisasi sekolah juga berbeda dari pembangunan baru. Istilah ini umumnya dipakai untuk memperbaiki satuan pendidikan yang sudah berdiri, baik karena struktur bangunan rusak, atap bocor, lantai retak, maupun fasilitas penunjang yang belum lengkap. Perpustakaan dan unit kesehatan sekolah termasuk bagian yang sering terabaikan, padahal keduanya mendukung kebiasaan belajar dan penanganan masalah kesehatan dasar peserta didik. Kondisi seperti ini membuat perbaikan ringan yang tertunda dapat berubah menjadi kerusakan besar.
Dalam kebijakan pendidikan, kewenangan pusat dan daerah kerap bertemu. Pemerintah pusat menyiapkan program dan anggaran, sementara pemerintah daerah memetakan kebutuhan sekolah di wilayahnya. Komisi X DPR berperan mengawasi agar prioritas tidak hanya mengikuti konsentrasi penduduk atau kedekatan dengan ibu kota, tetapi juga mempertimbangkan sekolah yang paling membutuhkan. Pengawasan ini penting karena program fisik mudah terlihat di daerah yang dekat pusat pemerintahan, sementara sekolah terpencil sering tertinggal dalam daftar prioritas. Program fisik seperti revitalisasi sekolah biasanya membutuhkan verifikasi lapangan, karena laporan kondisi bangunan bisa berbeda antara data administratif dan kenyataan. Ketika verifikasi lemah, sekolah yang benar-benar darurat dapat kalah oleh sekolah yang lebih mudah didokumentasikan.
Prioritas pada Indonesia timur juga berkaitan dengan pemerataan pelayanan publik. Ketika sekolah rusak dibiarkan bertahun-tahun, dampaknya bukan hanya pada kenyamanan belajar, tetapi pada kehadiran guru, keselamatan peserta didik, dan kepercayaan orang tua. Daerah yang rawan bencana juga memerlukan bangunan yang aman dan tahan risiko. Tanpa data yang akurat, bantuan bisa menumpuk di sekolah yang sudah relatif baik. Revitalisasi yang terarah dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki standar minimal sarana pendidikan di daerah yang selama ini tertinggal.
Yang Perlu Dipantau Publik
Bagi pembaca di Indonesia, keputusan tentang prioritas revitalisasi sekolah menyentuh hal yang sangat praktis: apakah anak-anak belajar di ruang yang aman, apakah guru punya ruang kerja yang layak, dan apakah orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki fasilitas yang menjadi tanggung jawab negara. Di daerah terpencil, sekolah yang rusak juga dapat memperpanjang waktu perjalanan, meningkatkan risiko cuaca, dan membuat kegiatan belajar sering terganggu.
Dampaknya juga menyentuh kebijakan anggaran. Ketika target nasional 100 ribu satuan pendidikan disebut, sementara kesepakatan anggaran yang tersedia baru untuk 10.470 satuan pendidikan, publik perlu memantau apakah tambahan dana akan dibahas pada tahun anggaran berikutnya. Tanpa kejelasan tahapan, program berisiko berhenti pada angka yang sudah dibiayai, bukan pada target yang dijanjikan.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah transparansi daftar penerima, kualitas pekerjaan, dan pemeliharaan. Revitalisasi bukan hanya soal bangunan selesai, tetapi juga memastikan perpustakaan berfungsi, UKS memiliki peralatan dasar, serta sekolah yang baru diperbaiki tidak kembali rusak karena keterbatasan perawatan. Bagi masyarakat, pengawasan lokal dapat dilakukan melalui komite sekolah, pemerintah daerah, dan kanal pengaduan yang tersedia. Di kota, dampaknya mungkin tidak langsung terasa, tetapi standar keselamatan sekolah tetap relevan bagi semua wilayah. Karena anggaran pendidikan adalah uang publik, masyarakat berhak tahu apakah sekolah yang paling rusak benar-benar didahulukan. Jika fasilitas dasar tidak terjaga, sekolah dapat kembali menjadi ruang yang berisiko bagi anak.



