Prabowo Minta Publik Tak Minder dengan Pendidikan Singapura
Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat Indonesia tidak rendah diri terhadap kualitas pendidikan Singapura saat berpidato di HUT ke-15 Partai NasDem.

Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat Indonesia tidak minder terhadap keberhasilan negara lain, terutama kualitas pendidikan Singapura, dalam pidato peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam, 11 November 2026. Menurut laporan TVRI News, Prabowo menilai rasa kagum berlebihan pada capaian bangsa asing justru menutupi potensi besar yang dimiliki Indonesia.
Prabowo menyinggung kebiasaan sebagian publik yang cepat memuji sistem pendidikan Singapura. Ia mengingatkan bahwa perbandingan tersebut tidak setara karena negara kota itu hanya mengelola sekitar 300 sekolah, mencakup taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Sebaliknya, Indonesia harus melayani kurang lebih 300 ribu satuan pendidikan yang tersebar dari kota besar hingga wilayah terpencil.
Beban itu, kata Prabowo sebagaimana dikutip TVRI News, belum termasuk madrasah dan sekolah keagamaan yang dibina Kementerian Agama. Ia juga menyinggung sikap sebagian warga yang kerap menghina bangsa sendiri, lalu mengaitkannya dengan jejak penjajahan yang meninggalkan rasa rendah diri. Prabowo mengakui bahwa pengaguman terhadap negara lain bukan hal terlarang, tetapi tidak boleh berubah menjadi perasaan kalah.
Ia berharap masyarakat menjadikan prestasi negara lain sebagai bahan pembelajaran, bukan alasan untuk mengecilkan kemampuan nasional.
Tantangan Geografis Pendidikan Indonesia
Perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam urusan pendidikan sering kali mengabaikan perbedaan mendasar pada skala negara. Singapura merupakan negara kota dengan wilayah yang relatif kecil dan penduduk yang terkonsentrasi, sehingga pengelolaan sekolah dapat dilakukan dengan pola yang lebih terpusat. Indonesia, sebaliknya, adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau, medan pegunungan, serta permukiman yang tersebar hingga daerah paling terpencil. Kondisi ini membuat setiap kebijakan pendidikan nasional harus memperhitungkan distribusi guru, akses jalan, listrik, hingga jaringan komunikasi.
Sistem pendidikan Indonesia juga tidak berdiri di bawah satu komando tunggal. Sekolah umum berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara madrasah dan sekolah keagamaan lain dibina Kementerian Agama. Keduanya menjadi bagian dari satu sistem nasional, tetapi memiliki kurikulum, sumber daya, dan tantangan operasional yang berbeda. Ketika jumlah satuan pendidikan yang harus dilayani mencapai ratusan ribu, masalah yang dihadapi bukan hanya soal mutu, melainkan juga ketersediaan infrastruktur dan pemerataan layanan.
Di tingkat wacana publik, rasa rendah diri terhadap negara lain merupakan topik yang sudah lama muncul dalam percakapan intelektual Indonesia. Sebagian pengamat menyebutnya sebagai sisa mentalitas kolonial, yaitu kecenderungan memandang capaian bangsa asing sebagai standar yang lebih tinggi tanpa melihat konteks. Kritik terhadap sistem pendidikan nasional sering kali dilakukan dengan membandingkan hasil survei internasional atau pengalaman sekolah di negara maju. Prabowo, dalam pidatonya, menyentuh kebiasaan itu tanpa menyangkal bahwa negara lain memang memiliki keunggulan tertentu.
Dalam konteks politik, pidato di forum partai juga menjadi cara pemimpin menyampaikan pesan kepada basis pendukung dan elite. NasDem sebagai salah satu partai besar memiliki jaringan yang luas di daerah, sehingga pesan tentang kepercayaan diri nasional dapat menyebar ke tingkat pengurus cabang dan simpatisan. Namun, inti argumen Prabowo tetap berdiri sebagai kritik terhadap cara publik menilai diri sendiri.
Pesan untuk Orang Tua dan Wacana Pendidikan
Bagi pembaca Indonesia, ajakan Prabowo menyentuh kebiasaan sehari-hari ketika menilai mutu pendidikan. Orang tua sering kali membandingkan sekolah negeri dengan sekolah bertaraf internasional atau bahkan dengan sistem pendidikan negara tetangga sebelum memilih jalur pendidikan bagi anak. Pesan bahwa skala pengelolaan Indonesia berbeda dapat menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah sistem tidak selalu dapat diukur dengan perbandingan langsung terhadap negara yang lebih kecil.
Relevansi lain tampak pada wacana publik di media sosial. Kritik terhadap guru, kurikulum, atau fasilitas sekolah memang diperlukan, tetapi sering kali dibungkus dengan nada yang merendahkan bangsa sendiri. Dalam konteks itu, pidato Prabowo dapat dibaca sebagai dorongan agar masyarakat memisahkan antara evaluasi yang membangun dan rasa minder yang berlebihan. Pembaca dapat memperhatikan apakah kritik yang beredar di ruang publik benar-benar disertai solusi, atau hanya memuji negara lain tanpa memahami kompleksitas persoalan dalam negeri.
Ke depan, pesan ini juga berkaitan dengan arah kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa peningkatan mutu bukan berarti meniru sistem negara lain secara utuh, melainkan menyesuaikan dengan kondisi geografis, budaya, dan sumber daya Indonesia. Bagi publik, kepercayaan diri bukan berarti menutup diri dari belajar, tetapi menilai capaian sendiri dengan standar yang adil.



