Lompat ke konten utama
Korupsi

Prabowo Akui Indonesia Masih Hadapi Korupsi dan Narkoba di APEC

Prabowo mengakui Indonesia masih menghadapi korupsi, ekonomi ilegal, dan narkoba dalam forum APEC di Shenzhen, China.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Prabowo Akui Indonesia Masih Hadapi Korupsi dan Narkoba di APEC
Ilustrasi berita: Prabowo Akui Indonesia Masih Hadapi Korupsi dan Narkoba di APECFoto: SINDOnews — Nasional

Presiden Prabowo Subianto mengakui Indonesia masih menghadapi persoalan tata kelola pemerintahan, korupsi, ekonomi ilegal, dan narkoba saat menyampaikan intervensi dalam KTT APEC 33rd Economic Leaders’ Meeting di Shenzhen International Communication Center, China, Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan SINDOnews.

Forum tersebut dihadiri Presiden China Xi Jinping sebagai tuan rumah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sejumlah pemimpin negara anggota APEC juga terlihat hadir.

Prabowo menyebut pemerintah terus berupaya menghapus kemiskinan dan kelaparan di tengah masyarakat. Ia menilai tema APEC tahun ini relevan dan memberi inspirasi bagi negara-negara kawasan.

“Kami masih menghadapi tantangan yang sangat besar,” kata Prabowo.

Peran APEC dalam Pembicaraan Tata Kelola

APEC merupakan forum kerja sama ekonomi Asia-Pasifik yang berdiri pada 1989 dan rutin menyelenggarakan pertemuan tingkat pemimpin. Forum ini memfasilitasi dialog tentang perdagangan, investasi, konektivitas, serta pertumbuhan yang lebih inklusif. Bagi Indonesia, kehadiran di forum tersebut memberi ruang untuk menyampaikan persoalan dalam negeri sekaligus menyerap gagasan kerja sama kawasan. Ketika seorang kepala negara menyinggung korupsi, ekonomi ilegal, dan narkoba di forum ekonomi, pesan yang muncul adalah bahwa tata kelola bukan sekadar urusan hukum, melainkan fondasi bagi iklim usaha dan kepercayaan investor.

Isu tata kelola pemerintahan biasanya mencakup kepastian aturan, integritas aparatur, pelayanan publik, serta pencegahan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktik ekonomi, kelemahan tata kelola dapat membuat biaya berusaha menjadi lebih tinggi, memperlambat proyek, dan membuka celah bagi praktik yang merugikan negara. Di Indonesia, perbaikan tata kelola juga berkaitan dengan reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan pengawasan internal agar proses perizinan lebih transparan. Karena itu, pembahasan korupsi di forum multilateral sering dikaitkan dengan daya saing, bukan hanya penegakan hukum domestik.

Ekonomi ilegal juga menjadi perhatian lintas negara karena dapat bergerak melalui rantai pasok, transaksi digital, dan jaringan lintas batas. Bentuknya bisa beragam, mulai dari penyelundupan, pemalsuan, hingga pencucian hasil kejahatan. Sementara itu, peredaran narkoba membebani sistem kesehatan, penegakan hukum, dan produktivitas sumber daya manusia. Kedua isu tersebut menuntut kerja sama intelijen, penegakan hukum, serta pertukaran informasi yang lebih cepat.

Penyebutan kemiskinan dan kelaparan dalam forum ekonomi juga relevan karena pertumbuhan yang tidak merata dapat memicu kerentanan sosial. Dalam forum seperti ini, komitmen biasanya diwujudkan melalui proyek kerja sama, pertukaran kebijakan, dan koordinasi lembaga teknis, bukan melalui perjanjian yang memaksa. APEC kerap menempatkan kerja sama ekonomi sebagai alat untuk memperkuat ketahanan kawasan. Dalam konteks itu, pernyataan Prabowo dapat dibaca sebagai upaya menempatkan agenda domestik dalam kerangka regional: Indonesia ingin memperbaiki tata kelola, menekan ekonomi ilegal, dan memperluas perlindungan sosial sambil tetap terlibat dalam percakapan ekonomi Asia-Pasifik.

Yang Perlu Diperhatikan Publik Indonesia

Bagi pembaca di Indonesia, pengakuan tersebut penting karena korupsi dan ekonomi ilegal bukan sekadar berita elite. Keduanya dapat menyentuh biaya hidup, kualitas layanan publik, dan kesempatan kerja. Bagi konsumen, ekonomi ilegal dapat menghadirkan barang murah tetapi berisiko bagi keselamatan dan kesehatan. Ketika tata kelola lemah, proyek bisa tertunda, barang ilegal lebih mudah beredar, dan ruang usaha yang jujur menjadi lebih mahal. Dalam jangka pendek, dampaknya mungkin tidak langsung terasa pada harga, tetapi dalam jangka menengah ia memengaruhi investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penerimaan negara yang dipakai untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

Isu narkoba juga memiliki relevansi sosial yang nyata. Pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum membutuhkan biaya besar serta koordinasi lintas lembaga. Keluarga juga perlu waspada terhadap modus peredaran narkoba yang memanfaatkan ruang digital dan lingkungan sekitar. Publik dapat memperhatikan apakah pemerintah menindaklanjuti pernyataan di forum internasional dengan langkah yang terukur: memperkuat integritas birokrasi, memperjelas penanganan ekonomi ilegal, serta meningkatkan program pencegahan narkoba yang berbasis komunitas dan layanan kesehatan.

Karena itu, yang perlu dicermati ke depan adalah konsistensi kebijakan, transparansi data, dan mekanisme pengawasan. Publik dapat menuntut laporan berkala dari lembaga terkait agar janji diplomasi terhubung dengan indikator kinerja yang jelas. Tanpa itu, pengakuan di forum APEC hanya menjadi catatan diplomasi. Dengan tindak lanjut yang jelas, isu tata kelola, korupsi, ekonomi ilegal, dan narkoba dapat berubah menjadi agenda yang lebih mudah diukur oleh publik.

Berita terkait

Tag:APECKorupsinarkobaPrabowo SubiantoShenzhen

Berita Terkait