Lompat ke konten utama
Parlemen

Prabowo Bakal Tentukan Wapres Pengganti Gibran Seusai APEC

Presiden Prabowo menyatakan penentuan Wapres pengganti Gibran menunggu dirinya kembali dari KTT APEC di China, menurut laporan SINDOnews.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Prabowo Bakal Tentukan Wapres Pengganti Gibran Seusai APEC
Ilustrasi berita: Prabowo Bakal Tentukan Wapres Pengganti Gibran Seusai APECFoto: SINDOnews — Nasional

Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menentukan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah mengikuti KTT ke-33 APEC di Shenzhen, China. Pernyataan itu disampaikan di Palu, Sabtu (14/11/2026), sebagaimana diberitakan SINDOnews.

Dalam pidato pada Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah itu, Prabowo menyebut agenda luar negeri membuatnya belum bisa memutuskan pendampingnya. Ia mengatakan harus mencari pengganti Wapres setelah kembali dari Manila dan Shenzhen.

"Harus dapat bisikan dari Yang Maha Kuasa," ujar Prabowo, seperti dikutip SINDOnews.

Mekanisme Konstitusional Pengisian Wapres

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Wapres bukan sekadar posisi seremonial. UUD 1945 mengatur bahwa Wapres membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Jika jabatan Wapres lowong karena berhenti, meninggal, atau diberhentikan, Presiden wajib mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam waktu dua bulan. MPR kemudian bersidang memilih salah satu. Pengisian kekosongan itu tidak dilakukan secara sepihak oleh Presiden; lembaga parlemen ikut menentukan. Aturan ini menempatkan MPR sebagai lembaga yang menutup kekosongan, bukan sekadar mencatat keputusan Presiden.

Mekanisme itu membuat politik parlemen ikut menentukan. Calon Wapres biasanya harus diterima koalisi yang menguasai MPR, atau setidaknya tidak memicu kebuntuan. Karena anggota MPR berasal dari DPR dan DPD, komposisi fraksi dan kelompok daerah menjadi penentu. Dalam praktik, Presiden cenderung memilih calon yang menjaga keseimbangan partai, daerah, dan basis pendukung. Namun konstitusi tidak mewajibkan calon berasal dari partai tertentu. Di sisi lain, DPD yang mewakili daerah dapat menjadi penyeimbang, terutama jika calon dianggap terlalu condong pada satu kelompok politik.

Proses ini juga berbeda dari pemilihan Presiden dan Wapres pada pemilu. Sejak amandemen UUD 1945, pasangan calon diajukan oleh partai atau gabungan partai dengan syarat tertentu, lalu dipilih rakyat. MPR dapat memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya berhalangan tetap secara bersamaan. Karena itu, penggantian Wapres di tengah masa jabatan menjadi ujian bagi mekanisme checks and balances, sekaligus menunjukkan bahwa parlemen tetap punya fungsi politik strategis meski tidak lagi memilih kepala negara secara rutin. Karena itu, publik dapat menilai apakah sistem berjalan sesuai desain konstitusi atau justru menjadi arena negosiasi tertutup. Hal ini juga menuntut akuntabilitas Presiden dalam memilih calon yang diajukan.

Selain itu, pengisian Wapres di tengah periode juga memuat dimensi etika politik. Nama yang diajukan akan dinilai oleh anggota MPR, bukan hanya dari sisi dukungan partai, tetapi juga kapasitas dan rekam jejak konstitusional. Jika prosesnya berlarut, publik dapat kehilangan kepastian tentang siapa yang akan menggantikan Presiden ketika berhalangan sementara. Dalam keadaan normal, masyarakat tidak memilih Wapres, tetapi berhak menerima penjelasan terbuka mengenai alasan penggantian dan kelayakan calon. Karena itu, kecepatan dan transparansi menjadi ukuran penting dalam praktik ketatanegaraan.

Yang Perlu Dipantau Publik

Bagi pembaca di Indonesia, penggantian Wapres tidak langsung mengubah harga barang, gaji, atau layanan publik. Namun jabatan ini penting karena Wapres membantu Presiden menjalankan pemerintahan dan dapat menggantikan Presiden jika terjadi berhalangan. Karena itu, siapa yang mengisi posisi tersebut dapat memengaruhi gaya koordinasi kabinet, penanganan isu sosial, serta hubungan pemerintah dengan daerah dan parlemen. Publik juga berhak selalu tahu apakah proses pengisian jabatan dilakukan sesuai tenggat, terbuka, dan tidak menimbulkan pertanyaan baru.

Yang perlu dicermati adalah apakah Presiden mengajukan nama yang mampu diterima mayoritas anggota MPR. Jika proses politik di parlemen berjalan mulus, kekosongan jabatan dapat segera terisi tanpa mengganggu agenda pemerintahan. Sebaliknya, jika calon menuai penolakan atau muncul tarik-menarik kepentingan partai, publik berpotensi menyaksikan ketidakpastian yang berkepanjangan. Penundaan juga dapat memengaruhi citra pemerintahan di mata investor dan mitra internasional, meski dampaknya tidak otomatis terhadap harga di pasar domestik. Karena itu, komunikasi politik yang jujur dari pemerintah dan partai menjadi penting untuk meredam spekulasi.

Dampak tidak langsungnya bisa terasa pada kebijakan yang menunggu keputusan Presiden, misalnya program bantuan sosial, infrastruktur, atau komunikasi politik menjelang agenda nasional yang membutuhkan legitimasi pemerintahan yang utuh. Karena itu, pembaca perlu memantau tiga hal: calon yang diajukan, sikap fraksi di MPR, dan apakah sidang pemilihan berlangsung sesuai tenggat konstitusi. Jika tiga unsur itu jelas, publik dapat menilai apakah pengisian Wapres berjalan sebagai proses ketatanegaraan yang sehat atau sekadar kompromi elite. Pemantauan ini relevan karena keputusan MPR dapat membentuk wajah pemerintahan sampai akhir masa jabatan.

Berita terkait

Tag:APECGibran RakabumingMPRPrabowo SubiantoWakil Presiden

Berita Terkait