Lompat ke konten utama
Parlemen

DPR RI Bakal Proses HMP untuk Pemakzulan Wapres Gibran

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan usulan lintas fraksi soal Hak Menyatakan Pendapat akan ditindaklanjuti setelah masa sidang dibuka.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
DPR RI Bakal Proses HMP untuk Pemakzulan Wapres Gibran
DPR RI Bakal Proses HMP untuk Pemakzulan Wapres GibranIlustrasi: Kanal Politik

Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan akan memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) lintas fraksi yang menargetkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia. Usulan itu kini menunggu pembukaan masa sidang paripurna untuk dipastikan mekanisme dan pihak yang terlibat.

Menurut laporan CNN Indonesia, Puan mengaku sudah menerima usulan HMP dari hampir seluruh fraksi. "Kami akan menindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang," kata Puan. Ia menegaskan langkah DPR harus mengikuti mekanisme konstitusi, bukan reaksi cepat. Puan juga meminta anggota DPR menyikapi persoalan ini dengan tenang dan tidak memicu keresahan publik.

Penguatan usulan datang dari PKS, PKB, dan PDIP. Mardani Ali Sera menyebut mayoritas fraksi telah menandatangani HMP, meski ia meminta konfirmasi ke masing-masing fraksi. Muhammad Khozin menilai pembahasan lintas partai masih informal, sementara Hasto Kristiyanto menyebut HMP sebagai pilihan rasional yang diminta kelompok masyarakat.

Wacana ini muncul setelah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menyentuh syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024. MA membatalkan keabsahan surat penyetaraan SMA, sedangkan MK menilai tidak ada bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara tamat SMA sesuai UU Pemilu.

Mekanisme Konstitusional Pemakzulan Wakil Presiden

Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu hak konstitusional DPR, sejajar dengan hak interpelasi dan hak angket. Bedanya, HMP tidak berhenti pada permintaan penjelasan atau penyelidikan, melainkan dapat menjadi pintu usulan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden kepada MPR. Dalam tata urutan konstitusi, DPR tidak serta-merta memberhentikan pejabat negara; ia menyampaikan pendapat bahwa ada pelanggaran hukum atau syarat jabatan yang tidak lagi terpenuhi.

Untuk pemakzulan, konstitusi membedakan dua tahap. Mahkamah Konstitusi memeriksa pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, kemudian MPR bersidang untuk memutus pemberhentian. Jika Wakil Presiden berhenti, pengisian jabatan dilakukan dari calon yang diajukan Presiden, sesuai aturan pengisian kekosongan. Karena itu, HMP yang baru ditandatangani atau dibahas informal belum otomatis mengubah status jabatan Gibran.

Isu syarat pendidikan menjadi sensitif karena UU Pemilu menetapkan batas pendidikan calon presiden dan wakil presiden paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Putusan pengadilan dapat membatalkan dokumen administrasi atau menyatakan bukti pendidikan tidak cukup, tetapi jabatan yang sudah terisi tidak langsung gugur tanpa proses politik dan konstitusional yang panjang. Di titik ini, perbedaan antara pembatalan surat keputusan, sengketa hasil pemilihan, dan mekanisme pemberhentian jabatan perlu dipahami publik.

Dalam praktik politik Indonesia, HMP dapat menjadi alat negosiasi di luar ruang sidang. Tanda tangan lintas fraksi dapat dibaca sebagai tekanan politik, namun belum menjadi produk hukum sampai masuk agenda resmi DPR dan memenuhi syarat jumlah dukungan. Publik juga perlu membedakan antara hak menyatakan pendapat sebagai usulan politik dan putusan pengadilan yang bersifat administratif atau konstitusional. Karena itu, pernyataan bahwa hampir seluruh fraksi mendukung perlu diuji dalam forum formal, bukan dianggap sebagai keputusan kolektif yang sudah mengikat.

Artinya bagi Stabilitas Politik Nasional

Bagi pembaca Indonesia, proses HMP tidak langsung menyentuh harga pangan atau tarif listrik, tetapi menyentuh fondasi yang membuat kebijakan itu bisa berjalan: legitimasi pemerintahan, arah legislasi, dan stabilitas politik. Ketika jabatan Wakil Presiden dipertanyakan, agenda pemerintahan dapat tersita oleh manuver parlemen, sementara publik menunggu kepastian apakah proses ini berjalan sesuai konstitusi atau menjadi alat tawar politik.

Dampak yang paling mungkin muncul adalah perlambatan keputusan politik, meningkatnya ketegangan antarpartai, dan ruang bagi protes atau opini publik yang lebih gaduh. Sebaliknya, jika DPR memilih jalur resmi dan MK serta MPR bekerja sesuai kewenangan, proses ini dapat menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia: apakah sengketa jabatan diselesaikan lewat mekanisme hukum, bukan lewat jalanan atau tekanan kekuasaan. Hal ini relevan karena kepercayaan publik pada lembaga negara ikut menentukan biaya politik dan ruang dialog.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah usulan HMP masuk agenda resmi, apakah jumlah dukungan memenuhi syarat, dan apakah Gibran atau pihak terkait menyampaikan pembelaan hukum. Selama tahap itu belum dilewati, status jabatan tetap harus dipandang dari kacamata konstitusi, bukan dari klaim politik masing-masing pihak. Publik juga dapat menelaah dokumen resmi DPR, putusan pengadilan, dan pernyataan fraksi sebelum menyimpulkan bahwa pemakzulan sedang berjalan.

Berita terkait

Tag:DPR RIGibran RakabumingHak Menyatakan PendapatPemakzulan WapresPuan Maharani

Berita Terkait