Lompat ke konten utama
Parlemen

Roy Suryo Soroti Tanda Tangan Dekan UGM di Ijazah Jokowi

Terdakwa Roy Suryo menyoroti tanda tangan dekan UGM pada legalisir ijazah Jokowi dalam sidang PN Jakarta Timur.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Roy Suryo Soroti Tanda Tangan Dekan UGM di Ijazah Jokowi
Ilustrasi berita: Roy Suryo Soroti Tanda Tangan Dekan UGM di Ijazah JokowiFoto: SINDOnews — Nasional

Roy Suryo, terdakwa dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, mempertanyakan tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada dokumen legalisir ijazah tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 18 November 2026.

Menurut laporan SINDOnews, pertanyaan itu diajukan kepada mantan Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum KPU DKI Jakarta, Binsar ST. Siagian, yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Roy menanyakan siapa yang menandatangani legalisir tahun 2012 dan menyoroti tidak adanya tanggal. Binsar menjawab bahwa dekan saat itu adalah Prof. Dr. Ir. Mohammad Na`iem, M.Agr.Sc.

Sidang Ijazah dan Uji Dokumen Kandidat

Perkara yang menyeret Roy Suryo sebagai terdakwa memperlihatkan bahwa ijazah kepala negara tidak hanya menjadi bukti akademik, tetapi juga objek pemeriksaan hukum ketika keabsahannya dipersoalkan publik. Dalam sistem pemilihan umum Indonesia, dokumen pendidikan sering masuk dalam berkas pencalonan dan dapat diverifikasi oleh penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, serta pihak terkait. Karena itu, pertanyaan tentang tanda tangan, tanggal, atau legalisir bukan sekadar urusan administratif; ia menyentuh jejak birokrasi yang digunakan untuk membuktikan sebuah klaim. Hal ini juga membuat arsip kampus dan catatan pejabat menjadi bahan yang dicari penyidik, jaksa, maupun kuasa hukum.

Di ruang sidang, mekanisme pembuktian biasanya menempatkan dokumen sebagai alat bukti yang dapat diuji keasliannya, keutuhannya, dan konteks pembuatannya. Saksi yang pernah terlibat dalam verifikasi dokumen dapat ditanya tentang proses, pejabat yang berwenang, serta alasan dokumen dianggap sah. Pertanyaan Roy Suryo kepada Binsar ST. Siagian, sebagaimana diberitakan SINDOnews, menunjukkan fokus pada satu titik kecil: siapa dekan yang menandatangani legalisir dan kapan penandatanganan itu dilakukan. Titik kecil semacam ini sering menjadi pintu masuk untuk menguji apakah rangkaian administrasi berjalan sesuai prosedur.

Isu ijazah juga berkaitan dengan reputasi lembaga pendidikan. Universitas Gadjah Mada, sebagai perguruan tinggi negeri, memiliki struktur fakultas, dekan, dan tata naskah dinas yang menjadi rujukan ketika dokumen akademik dipersoalkan. Dalam perkara hukum, keterangan dari pejabat kampus atau arsip resmi biasanya dibutuhkan untuk menjelaskan apakah seorang dekan pada tahun tertentu benar-benar memiliki kewenangan menandatangani legalisir. Karena itu, persidangan tidak hanya mencari siapa yang menandatangani, tetapi juga apakah tanda tangan itu berasal dari orang yang berwenang pada waktu yang tepat.

Asas praduga tak bersalah tetap menjadi penanda penting dalam peliputan perkara ini. Roy Suryo berstatus terdakwa, sementara Joko Widodo adalah Presiden ke-7 yang namanya tercantum dalam objek perkara. Keterangan di sidang dapat memperkuat atau melemahkan argumentasi pihak tertentu, tetapi kesimpulan hukum baru sah setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Bagi pembaca, memahami status itu membantu memisahkan antara fakta yang diuji di pengadilan dan opini yang beredar di luar ruang sidang.

Arti Verifikasi Ijazah bagi Publik

Bagi pembaca di Indonesia, perkara seperti ini memberi pelajaran bahwa dokumen jabatan publik bukan milik satu orang saja, melainkan bagian dari akuntabilitas politik. Ketika ijazah seorang presiden dipersoalkan, masyarakat tidak hanya menilai satu tanda tangan, tetapi juga melihat apakah negara memiliki mekanisme verifikasi yang dapat diuji. Di titik inilah parlemen, penyelenggara pemilu, dan lembaga pendidikan berperan menjaga kepercayaan publik: mereka perlu memastikan bahwa berkas pencalonan, arsip akademik, dan keterangan pejabat dapat ditelusuri secara terbuka tanpa melanggar hak pihak yang belum terbukti bersalah.

Dampak praktisnya juga menyentuh kebiasaan sehari-hari warga dalam menyikapi isu politik di media sosial. Dokumen yang beredar sering dipotong menjadi tangkapan layar, tanggal yang kosong langsung dianggap palsu, dan nama pejabat kampus dijadikan bahan tuduhan. Padahal, dalam persidangan, keterangan saksi, arsip, dan kewenangan menandatangani harus dibaca sebagai satu rangkaian. Pembaca yang kritis akan menunggu apakah ada bukti resmi, bukan hanya dugaan yang diulang-ulang. Dengan demikian, ruang sidang menjadi tempat menimbang bukti, bukan arena viral.

Ke depan, hal yang perlu diperhatikan adalah jalannya proses hukum dan sikap para pihak yang disebut dalam perkara. Jika ada bantahan, klarifikasi, atau putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, pemberitaan harus memuat status itu secara jelas. Dengan cara tersebut, isu ijazah dapat dipahami sebagai ujian atas transparansi administrasi negara, bukan sekadar alat untuk menyerang atau membela tokoh politik tertentu.

Berita terkait

Tag:ijazahJoko WidodopersidanganRoy SuryoUGM

Berita Terkait