Lompat ke konten utama
Parlemen

Fahira Idris Dukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wapres

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mendukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai wakil presiden, menyebutnya figur perekat dan jembatan aspirasi daerah.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Fahira Idris Dukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wapres
Ilustrasi berita: Fahira Idris Dukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai WapresFoto: SINDOnews — Nasional

Anggota DPD RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris, menyatakan mendukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Dukungan itu disampaikan pada Selasa, 17 November 2026, di Jakarta, saat proses pengisian jabatan wapres sedang berjalan.

Menurut laporan SINDOnews, Fahira menilai pengalaman Dasco di bidang hukum, parlemen, dan komunikasi lintas lembaga menjadi modal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto serta memperkuat hubungan pusat dan daerah. Pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR dinilai memberi pemahaman legislasi, pengawasan, dan hubungan antarlembaga negara. Ia menyebut, “Prof. Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang tepat untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.”

Dukungan ini muncul setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, presiden mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih MPR, dan pemilihan dijadwalkan pada 2 Desember 2026.

Jalan Konstitusional Mengisi Kursi Wapres

Kekosongan jabatan wakil presiden bukan persoalan yang dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. UUD 1945 menempatkan MPR sebagai pemilih calon yang diajukan presiden ketika kursi RI-2 lowong. Karena itu, pernyataan dukungan dari anggota DPD, DPR, partai, atau kelompok masyarakat lebih tepat dibaca sebagai masukan politik, bukan keputusan final. Proses ini juga menuntut keseimbangan antara hak prerogatif presiden dan pertimbangan kelembagaan negara. Dalam sejarah ketatanegaraan, pengisian jabatan tinggi negara biasanya memicu perdebatan mengenai syarat, mekanisme, dan arah kepemimpinan, meski hasilnya tetap ditentukan oleh lembaga yang berwenang.

DPD RI, tempat Fahira Idris berasal, merupakan lembaga yang mewakili aspirasi daerah. Anggotanya dipilih dari provinsi-provinsi, termasuk DKI Jakarta. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPD tidak menjalankan fungsi legislasi seluas DPR, tetapi berperan memberi pertimbangan dan menyampaikan pandangan mengenai daerah, hubungan pusat-daerah, serta isu yang menyentuh kepentingan lintas wilayah. Dukungan dari senator daerah, dengan demikian, dapat dibaca sebagai penekanan bahwa kursi wapres perlu memperhatikan persoalan di luar lingkaran istana.

Isu otonomi daerah menjadi penting karena Indonesia adalah negara kesatuan yang membagi urusan pemerintahan kepada daerah. Pemerintah pusat tetap memegang urusan absolut seperti pertahanan, luar negeri, moneter, dan fiskal, sementara daerah mengelola banyak layanan publik, pembangunan lokal, dan penyesuaian kebijakan sesuai kondisi setempat. Wakil Presiden, menurut aturan yang disebut dalam laporan, memiliki keterkaitan dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Keterkaitan itu memberi sinyal bahwa jabatan wapres dapat menjadi salah satu simpul koordinasi kebijakan pusat dan daerah.

Dalam konteks itu, figur yang dinilai “perekat” biasanya diharapkan mampu menjembatani kepentingan pusat dan daerah, lembaga negara, serta berbagai pemangku kepentingan. Pengalaman di parlemen, hukum, dan komunikasi lintas partai dianggap relevan karena kursi wakil presiden bukan hanya jabatan seremonial, tetapi bagian dari mekanisme koordinasi pemerintahan. Di sisi lain, publik juga perlu melihat bahwa dukungan satu senator tidak otomatis menentukan pilihan presiden maupun hasil sidang MPR. Hal ini menjaga agar dukungan politik tetap berada di dalam koridor konstitusional.

Yang Perlu Dipantau Publik Daerah

Bagi pembaca di Indonesia, pemilihan wakil presiden tidak selalu berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok atau tarif layanan publik. Namun, jabatan ini dapat memengaruhi kecepatan koordinasi kebijakan, terutama ketika persoalan daerah menuntut penyelesaian lintas kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Jika wapres aktif sebagai simpul koordinasi, program seperti perbaikan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan dapat lebih terarah.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah siapa saja calon yang diajukan presiden, bagaimana MPR memilih, serta apakah kebijakan otonomi daerah mendapat perhatian dalam agenda wapres. Publik daerah juga dapat memantau apakah forum pertimbangan kebijakan daerah benar-benar berfungsi, bukan hanya menjadi struktur administratif. Transparansi proses akan membantu publik menilai kapasitas calon. Dalam jangka pendek, dukungan Fahira Idris lebih relevan dibaca sebagai sinyal bahwa aspirasi daerah ingin masuk dalam pembahasan pengisian kursi RI-2.

Dampaknya bagi kebiasaan sehari-hari mungkin tidak tampak cepat. Namun, ketika koordinasi pusat-daerah berjalan baik, masyarakat dapat merasakan perbedaan pada kualitas layanan publik, kepastian anggaran daerah, dan respons pemerintah terhadap bencana atau keluhan warga. Karena itu, pembaca sebaiknya menilai pengisian wapres dari kemampuan menghadirkan koordinasi, bukan dari popularitas atau dukungan satu pihak saja.

Berita terkait

Tag:DPD DKI JakartaFahira IdrisMPRSufmi Dasco AhmadWakil Presiden

Berita Terkait