Lompat ke konten utama
Parlemen

Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Digital Perlinsos

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial agar bansos lebih tepat sasaran.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Digital Perlinsos
Ilustrasi berita: Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Digital PerlinsosFoto: SINDOnews — Nasional

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial agar bantuan sosial lebih tepat sasaran, menurut laporan SINDOnews, Senin (16/11/2026).

Rakor pengendalian inflasi daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dirangkaikan dengan sosialisasi penetapan upah minimum 2027 dan perlindungan sosial.

Tito menyatakan digitalisasi perlindungan sosial merupakan bagian dari e-government Presiden Prabowo Subianto. Tahap awalnya adalah verifikasi dan validasi data penerima bansos lintas kementerian.

Ia menyebut masih ada warga mampu yang menerima bantuan, sementara warga membutuhkan belum terdata.

Jejak Digitalisasi Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial di Indonesia tidak hanya dijalankan satu kementerian. Kementerian Sosial mengelola bantuan seperti Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan, sementara kementerian lain memiliki skema perlindungan sendiri. Karena itu, data penerima yang tersebar menjadi persoalan lama. Satu rumah tangga bisa tercatat di beberapa program, tetapi ada pula warga miskin yang belum masuk daftar. Pemerintah daerah biasanya ikut memverifikasi kondisi lapangan, mulai dari alamat, pekerjaan, tanggungan keluarga, hingga aset yang dimiliki.

Registrasi layanan digital Perlinsos pada dasarnya berupaya menyatukan proses verifikasi dan validasi lewat sistem elektronik. Nomor induk kependudukan menjadi kunci utama karena data kependudukan dipakai sebagai rujukan banyak layanan publik. Ketika NIK terhubung dengan informasi penghasilan, aset, kondisi kesehatan, atau kepesertaan jaminan sosial, pemerintah dapat lebih mudah memeriksa kelayakan penerima bantuan. Data terpadu kesejahteraan sosial juga sering menjadi rujukan, tetapi akurasinya bergantung pada pemutakhiran dari bawah.

Upaya ini juga berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. SPBE mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memakai platform yang saling terhubung agar layanan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dalam konteks bansos, pemda punya peran penting karena mereka paling dekat dengan kondisi lapangan, mulai dari kelurahan, kecamatan, hingga dinas sosial. DPRD di daerah juga dapat mengawasi alokasi anggaran sosial. Tanpa keterlibatan daerah, data yang terkumpul di pusat mudah menjadi usang atau tidak sesuai kenyataan.

Tantangan utamanya bukan hanya teknologi. Data sosial ekonomi berubah cepat karena kelahiran, kematian, pindah domisili, kehilangan pekerjaan, atau perubahan status keluarga. Tanpa pembaruan rutin, sistem digital tetap bisa menghasilkan daftar yang tidak akurat. Karena itu, koordinasi pusat dan daerah menjadi penentu keberhasilan registrasi Perlinsos. Selain itu, warga perlu memahami bahwa bansos bukan hak otomatis bagi semua penduduk, melainkan program dengan kriteria tertentu. Penjelasan terbuka tentang mekanisme sanggahan dan pembaruan data akan membantu mengurangi kecemburuan sosial dan menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan yang adil, tepat, dan berkelanjutan. Di sisi lain, perlindungan data pribadi juga perlu dijaga karena informasi ekonomi warga termasuk hal sensitif.

Artinya bagi Penerima Bansos Daerah

Bagi masyarakat, registrasi digital Perlinsos dapat mengubah cara mereka mengakses bantuan. Warga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pengumuman manual atau surat pemberitahuan yang bisa telat. Jika data mereka valid dan terhubung dengan sistem, status penerima bantuan bisa lebih mudah dicek. Sebaliknya, warga yang tidak memiliki akses internet atau tidak paham prosedur digital berisiko tertinggal, sehingga pendampingan dari kelurahan dan dinas sosial tetap diperlukan. Di daerah dengan jaringan internet terbatas, petugas lapangan tetap memegang peran penting. Ini penting bagi banyak warga.

Dampaknya juga menyentuh anggaran daerah. Pemerintah daerah perlu menyiapkan petugas, infrastruktur data, dan mekanisme pengaduan agar pemutakhiran berjalan. Kalau sistem ini berhasil, kesalahan sasaran bansos dapat berkurang dan belanja sosial menjadi lebih efisien. Efisiensi anggaran sosial dapat mengurangi beban fiskal daerah, tetapi hanya jika data penerima benar-benar diperbarui. Namun, kalau data tidak akurat, program yang sama bisa memicu konflik di tingkat lokal, misalnya warga merasa berhak tetapi tidak masuk daftar. DPRD dapat meminta penjelasan bila data bansos bermasalah.

Untuk pembaca umum, hal yang perlu diperhatikan adalah kerahasiaan data. Informasi ekonomi keluarga sebaiknya hanya dipakai untuk tujuan yang jelas dan diawasi. Masyarakat juga perlu aktif memperbarui data kependudukan, melaporkan perubahan pekerjaan atau anggota keluarga, serta mengikuti kanal resmi pemerintah daerah. Kanal pengaduan yang terbuka juga penting agar warga yang terlewat dapat mengajukan sanggahan tanpa harus melalui jalur informal. Dengan begitu, bansos tidak hanya tersalurkan, tetapi juga lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Berita terkait

Tag:BansosDPRDMendagriPerlinsosTito Karnavian

Berita Terkait