Irfan Maulana Pimpin SP JICT 2026–2029 dengan Fokus Transformasi Pelabuhan
Irfan Maulana memimpin SP JICT 2026–2029 dengan fokus kompetensi, keselamatan kerja, dan hubungan industrial.

Irfan Maulana dikukuhkan sebagai Ketua Umum dan Zulfansyah sebagai Wakil Ketua Umum Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) untuk periode 2026–2029 dalam Musyawarah Kerja di Jakarta pada 10 November 2026, menurut laporan SINDOnews.
Forum Musker itu membawa tema “Transforming the Union, Empowering the Workforce, Strengthening the Future”. Pengurus baru diberi mandat menjaga hak dan kesejahteraan pekerja saat terminal bergerak ke sistem digital, peralatan lebih modern, serta operasional yang lebih ramah lingkungan. Organisasi ini juga menyoroti pentingnya kesiapan sumber daya manusia.
Irfan Maulana, dikutip SINDOnews, menyatakan, “Pelabuhan yang kuat harus dibangun di atas SDM yang kuat.”
Peran Serikat Pekerja dalam Modernisasi Pelabuhan
Perubahan kepemimpinan di SP JICT perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas. Jakarta International Container Terminal merupakan terminal peti kemas yang berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, salah satu simpul utama perdagangan luar negeri Indonesia. Di terminal seperti ini, pekerja berhadapan dengan peralatan berat, ritme bongkar muat kapal, dan tekanan waktu yang tinggi. Karena itu, organisasi pekerja tidak hanya mengurus hak normatif, tetapi juga ikut menentukan bagaimana modernisasi dijalankan tanpa mengorbankan keselamatan dan kepastian kerja.
Secara umum, transformasi pelabuhan mencakup tiga dorongan besar. Pertama, digitalisasi sistem operasional, mulai dari terminal operating system, pelacakan peti kemas, hingga integrasi data dengan pihak pabean dan shipping line. Kedua, modernisasi peralatan, misalnya crane dan alat angkut yang lebih cepat namun menuntut keterampilan operator baru. Ketiga, agenda pelabuhan hijau yang mendorong efisiensi energi, pengelolaan emisi, serta transisi menuju operasional yang lebih ramah lingkungan. Dalam ketiga hal itu, serikat pekerja menjadi jembatan antara manajemen dan buruh agar kebijakan tidak berubah menjadi pemutusan hubungan kerja atau pengalihan risiko ke pekerja.
Hubungan industrial di Indonesia juga bertumpu pada dialog antara pekerja, manajemen, dan pemerintah. Musyawarah Kerja, sebagai forum konsolidasi organisasi, dapat dipakai untuk menyatukan sikap soal kompetensi, keselamatan kerja, dan masa depan anggota. Serikat pekerja juga dapat berperan memastikan mekanisme pengaduan keselamatan, komite bipartit, dan perjanjian kerja bersama berjalan efektif. Tanpa saluran yang jelas, pekerja cenderung memilih diam ketika melihat risiko, padahal kecelakaan di terminal dapat berdampak pada seluruh rantai operasional. Ketika pelabuhan menjadi bagian dari rantai pasok nasional, kesiapan sumber daya manusia pekerja menjadi faktor yang menentukan kelancaran arus barang, bukan sekadar pelengkap investasi teknologi.
Di banyak pelabuhan dunia, otomasi memicu perdebatan soal kualitas pekerjaan. Efisiensi terminal dapat menaikkan throughput, tetapi bila tidak disertai pelatihan ulang, pekerja yang terbiasa dengan metode manual berisiko tertinggal. Karena itu, transformasi yang sehat biasanya mencakup peta jalan kompetensi, uji coba peralatan secara bertahap, dan mekanisme pengaduan yang terbuka.
Yang Perlu Dipantau Publik dan Pekerja Pelabuhan
Bagi pembaca Indonesia, berita pengukuhan pengurus serikat pekerja pelabuhan mungkin tampak jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun pelabuhan adalah titik kritis rantai pasok. Ketika arus peti kemas terganggu, dampaknya dapat menjalar ke harga bahan baku, biaya distribusi, ketersediaan barang impor, hingga kecepatan pengiriman barang konsumsi. Karena itu, hubungan industrial yang stabil di terminal peti kemas bukan hanya urusan internal pekerja dan manajemen, melainkan bagian dari kelancaran ekonomi.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah kepemimpinan baru SP JICT benar-benar menerjemahkan tema transformasi menjadi program yang terukur. Indikatornya antara lain peningkatan kompetensi anggota, pencegahan kecelakaan kerja, transparansi dialog dengan perusahaan, serta perlindungan agar digitalisasi tidak berubah menjadi pemangkasan hak pekerja. Jika agenda itu dijalankan, modernisasi pelabuhan dapat memperkuat daya saing logistik nasional tanpa mengabaikan kesejahteraan. Sebaliknya, jika dialog macet, potensi konflik industrial dapat mengganggu operasional dan pada akhirnya merugikan pengguna jasa pelabuhan.
Publik juga dapat menantikan apakah organisasi pekerja ikut mendorong keselamatan kerja berbasis data, pelatihan operator alat berat, dan kesiapan menghadapi standar lingkungan yang makin ketat. Dalam jangka panjang, kualitas SDM di pelabuhan akan menjadi ukuran apakah transformasi hanya menjadi slogan atau benar-benar mengubah praktik kerja. Dengan demikian, isu internal serikat pekerja pelabuhan ikut menentukan seberapa andal layanan logistik yang dirasakan masyarakat.



