Komisi X DPR Dukung Penjurusan SMA dengan Kajian Mendalam
Komisi X DPR mendukung rencana pengembalian penjurusan SMA, tetapi meminta kajian akademik, pemetaan guru, dan fasilitas setara.

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendukung rencana pemerintah mengembalikan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA, tetapi menegaskan kebijakan itu perlu didasari kajian akademik yang kuat. Menurut laporan RRI, pernyataan tersebut ia sampaikan dalam dialog RRI Pro3, Minggu, 15 November 2026.
Menurut Furtasan, penjurusan dapat membantu siswa mengarahkan studi sesuai minat, bakat, dan kemampuan akademik, sekaligus memberi bekal sebelum memilih program di perguruan tinggi. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan kebijakan secara tergesa-gesa tanpa evaluasi menyeluruh.
Politikus Fraksi NasDem itu menilai penjurusan tidak boleh memunculkan hierarki antarbidang. Ia menyebut keberhasilan lulusan tidak ditentukan oleh label IPA atau IPS, melainkan oleh potensi individu dan proses pembelajaran yang dijalani.
Selain Furtasan, Ketua PB PGRI Jejen Musfah menekankan kesiapan sekolah sebagai syarat utama. Ia meminta pemerintah memetakan kebutuhan guru per mata pelajaran, menyediakan fasilitas setara, serta memakai pendekatan ilmiah untuk mengenali minat dan bakat siswa sebelum penjurusan dilakukan. Komisi X DPR juga berencana membahas kebijakan itu bersama kementerian.
Jejak Panjang Penjurusan di SMA
Penjurusan di SMA merupakan pengelompokan siswa berdasarkan bidang studi, seperti IPA, IPS, atau Bahasa, yang selama bertahun-tahun menjadi kerangka umum pembelajaran di sekolah menengah. Model ini memberi struktur pada kurikulum, tetapi juga membatasi ruang siswa untuk mengambil mata pelajaran lintas bidang. Karena itu, perubahan kebijakan penjurusan selalu menyentuh dua hal sekaligus: efisiensi penyelenggaraan sekolah dan kebebasan belajar siswa. Sebab, struktur kelas yang terlalu ketat dapat menyulitkan siswa yang ingin menggabungkan minat sains dan sosial.
Di Indonesia, arah kebijakan pendidikan menengah kerap bergeser mengikuti perubahan kurikulum dan prioritas kementerian. Ketika penjurusan ditiadakan atau dilonggarkan, siswa memperoleh lebih banyak pilihan mata pelajaran, tetapi sekolah harus menyiapkan sistem administrasi, guru, dan bimbingan karier yang lebih kompleks. Sebaliknya, ketika penjurusan dikembalikan, tantangan yang muncul adalah memastikan pengelompokan tidak berubah menjadi pelabelan yang mempersempit kesempatan. Di sisi lain, fleksibilitas tanpa penjurusan membutuhkan kemampuan memilih yang matang agar siswa tidak sekadar mengikuti teman.
Permintaan agar kebijakan disusun dengan kajian akademik bukan hal teknis semata. Naskah akademik biasanya memuat latar belakang masalah, tujuan, dasar hukum, dampak, serta uji kelayakan sebelum aturan diterapkan. Dalam konteks penjurusan, kajian itu penting untuk menjawab apakah perubahan benar-benar memperbaiki kualitas pembelajaran, atau hanya menyesuaikan preferensi kebijakan. Rapat kerja dan rapat dengar pendapat di DPR menjadi jalur pengawasan agar keputusan kementerian dapat dijelaskan secara terbuka.
Kesiapan guru juga menjadi penentu. Dalam sistem penjurusan, kebutuhan pendidik tidak hanya dihitung dari jumlah kelas, tetapi dari mata pelajaran yang harus diajarkan, rasio guru terhadap siswa, dan pemerataan di daerah. Organisasi profesi guru seperti PGRI kerap mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak dibarengi pemenuhan tenaga pendidik berisiko memperlebar kesenjangan antara sekolah di kota dan di wilayah dengan sumber daya terbatas. Tanpa data tersebut, penjurusan berpotensi hanya menjadi formalitas administratif.
Tantangan bagi Siswa dan Sekolah
Bagi siswa dan orang tua, rencana ini menyangkut arah studi, persiapan masuk perguruan tinggi, dan biaya pendidikan tambahan. Jika penjurusan diterapkan lagi, keluarga perlu memahami sejak awal apakah pilihan bidang sesuai minat, bukan sekadar mengikuti tren. Orang tua juga harus waspada terhadap munculnya les tambahan yang tidak perlu bila sekolah belum menyediakan bimbingan karier yang memadai. Selain itu, siswa yang memilih jurusan tertentu perlu tahu mata pelajaran prasyarat untuk program studi yang dituju.
Bagi sekolah, kebijakan ini menuntut penyesuaian jadwal, ruang kelas, laboratorium, dan formasi guru. Jika pemetaan kebutuhan pendidik tidak dilakukan, sekolah bisa kekurangan guru mata pelajaran tertentu sementara kelebihan di bidang lain. Kondisi itu paling terasa di daerah yang selama ini bergantung pada guru tidak tetap atau guru yang mengajar lintas bidang.
Relevansi kebijakannya juga terletak pada kepastian. Perubahan penjurusan yang terlalu sering dapat membingungkan siswa, guru, dan seleksi masuk perguruan tinggi. Karena itu, hal yang perlu dicermati ke depan adalah apakah kajian akademik benar-benar dipublikasikan, apakah fasilitas dan guru disiapkan merata, serta apakah mekanisme penilaian minat bakat dibuat transparan. Tanpa itu, kebijakan berisiko hanya memindahkan masalah dari satu kurikulum ke kurikulum berikutnya.



