Menperin Desak BYD Percepat Alih Teknologi dan TKDN
Menteri Perindustrian mendorong BYD mempercepat penyerapan pekerja lokal, alih teknologi, dan penggunaan komponen dalam negeri di Indonesia.

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mendesak BYD agar mempercepat investasi, memperbanyak pekerja lokal, dan menaikkan kandungan komponen dalam negeri di Indonesia. Ia menyampaikan hal itu saat meninjau fasilitas PT BYD Indonesia di Subang, Jawa Barat, Jumat, 13 November 2026.
Menurut laporan TVRI News, Sarmuji menilai kehadiran BYD perlu memberi manfaat nyata bagi industri otomotif dan sumber daya manusia. Saat ini BYD menyerap sekitar 6.000 tenaga kerja Indonesia, sementara komitmen perusahaan menargetkan hingga 20.000 pekerja. Pemerintah mendorong percepatan penambahan itu agar lebih banyak pekerja lokal menguasai teknologi kendaraan listrik.
Selain tenaga kerja, Sarmuji menyoroti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah menetapkan target minimal 40 persen untuk kendaraan listrik hingga 2026, naik menjadi 60 persen pada 2027-2029, dan minimal 80 persen mulai 2030. Sarmuji juga menyambut rencana BYD membangun pabrik baterai di Indonesia.
Head of Public Relations and Government BYD Indonesia Luther Panjaitan menyatakan perusahaan mengirim hampir 500 tenaga terampil ke luar negeri untuk pelatihan. Setelah kembali, mereka diharapkan menjadi instruktur bagi pekerja lain. Luther menyebut target TKDN 60 persen pada 2027 dapat dicapai. Sarmuji juga berencana bertemu manajemen BYD di China untuk menindaklanjuti komitmen investasi, TKDN, dan penyerapan pekerja.
Menjaga Nilai Tambah Investasi Kendaraan Listrik
Indonesia menempatkan industri kendaraan listrik sebagai bagian dari agenda hilirisasi sumber daya alam. Nikel, yang menjadi bahan baku penting baterai, selama ini banyak diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi. Kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir mendorong pengolahan di dalam negeri agar rantai produksi baterai, dari smelter, prekursor, katoda, sel baterai, hingga perakitan mobil, dapat tumbuh secara bertahap.
Dalam kerangka itu, investasi pabrik mobil listrik tidak hanya dinilai dari jumlah unit yang dirakit. Pemerintah juga melihat seberapa besar nilai tambah yang tertinggal di Indonesia, mulai dari belanja komponen, penyerapan tenaga kerja, hingga penguasaan proses produksi. TKDN menjadi salah satu ukuran yang dipakai untuk menilai keterlibatan industri lokal dalam rantai pasok. Semakin tinggi TKDN, semakin banyak komponen yang dibuat di dalam negeri, bukan sekadar diimpor.
Alih teknologi menjadi isu yang berdekatan dengan TKDN. Komponen mobil listrik, terutama baterai, motor listrik, dan sistem kontrol, menuntut keahlian teknis yang tidak mudah langsung tersedia di pasar kerja Indonesia. Karena itu, pelatihan pekerja lokal, pengiriman tenaga terampil ke luar negeri, dan pembentukan instruktur internal menjadi cara untuk memperpendek jarak penguasaan teknologi. Tanpa mekanisme itu, pabrik dapat berjalan, tetapi pengetahuan teknis tetap berada di tim ekspatriat atau pemasok asing.
Persaingan regional juga perlu diperhatikan. Indonesia bersaing dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia untuk menarik investasi kendaraan listrik. Negara-negara tersebut telah memiliki ekosistem komponen otomotif yang lebih panjang. Indonesia memiliki keunggulan sumber daya, tetapi masih harus membangun pemasok komponen, standar mutu, dan kapasitas SDM agar investasi tidak berhenti pada perakitan. Karena itu, komitmen tenaga kerja dan TKDN menjadi indikator apakah investasi benar-benar memperkuat kemandirian industri.
Artinya bagi Konsumen dan Pekerja
Bagi pembaca Indonesia, isu ini menyentuh dua hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: pekerjaan dan harga kendaraan. Penyerapan tenaga kerja yang lebih besar berarti peluang kerja langsung di pabrik, tetapi juga peluang tidak langsung di industri komponen, logistik, perawatan kendaraan, dan layanan purnajual. Jika transfer teknologi berjalan, pekerja lokal tidak hanya menjadi operator, melainkan dapat naik ke posisi teknis yang lebih bernilai.
Di sisi konsumen, persaingan antarprodusen kendaraan listrik dapat membuat pilihan model lebih banyak dan harga lebih kompetitif. Namun, harga tidak hanya ditentukan oleh merek, tetapi juga oleh kedalaman rantai pasok lokal. Semakin banyak komponen yang dibuat di dalam negeri, semakin besar peluang menekan biaya impor, suku cadang, dan perbaikan jangka panjang.
Karena itu, yang perlu diperhatikan ke depan bukan sekadar janji investasi, melainkan eksekusi bertahap: berapa banyak pekerja lokal yang terserap, berapa pemasok komponen yang berhasil masuk rantai pasok, dan apakah pelatihan benar-benar menghasilkan instruktur serta tenaga teknis. Bagi pemerintah, target TKDN perlu diuji lewat audit komponen, dukungan industri kecil menengah, dan insentif yang tersedia.



