BNPPDT Percepat Operasional PLBN Sebatik di Nunukan
BNPPDT mendorong koordinasi lintas kementerian agar operasional PLBN Sebatik di Nunukan, Kalimantan Utara, segera berjalan.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan percepatan operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, masih menunggu koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sebagaimana diberitakan TVRI News pada Jumat, 13 November 2026.
Menurut Maruli, sejumlah tahapan untuk mengoperasikan PLBN Sebatik belum dapat berjalan sendiri karena melibatkan kewenangan beberapa instansi. Ia berharap kebijakan Presiden mendorong kelancaran pembahasan antarlembaga sehingga proses operasional dapat segera tuntas.
Dalam kunjungan ke Pulau Sebatik, Maruli juga melihat kesiapan infrastruktur, Pos Koki Satgas Pamtas RI-Malaysia, Patok Batas Negara 2 di Desa Aji Kuning, dan Pos TNI Angkatan Laut Sei Pancang. Hasil peninjauan akan menjadi bahan BNPPDT dalam menyusun langkah penanganan wilayah perbatasan.
Maruli menegaskan BNPPDT kini tidak hanya mengelola kawasan perbatasan, tetapi juga daerah terpencil. Perluasan mandat itu mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga program harus dipetakan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Ia juga menekankan pentingnya kearifan lokal, komunikasi dengan warga, serta fasilitas pelayanan publik yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.
Pengelolaan Perbatasan dan Fungsi PLBN
Pos Lintas Batas Negara merupakan simpul utama keluar masuk orang dan barang di wilayah perbatasan. Dalam praktik pemerintahan, sebuah PLBN tidak berdiri sebagai gedung tunggal, melainkan sebagai tempat bertemu layanan imigrasi, kepabeanan, karantina, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Karena itu, keputusan untuk mengoperasikan sebuah PLBN biasanya melibatkan kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan berbeda, mulai dari penyiapan sumber daya manusia, sistem pengawasan, prosedur pemeriksaan, hingga sarana pendukung di lapangan.
Wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia memiliki karakter khusus. Pulau Sebatik berada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Aktivitas masyarakat setempat sering kali tidak dapat dipisahkan dari mobilitas keluarga, perdagangan kebutuhan pokok, pekerjaan musiman, serta perjalanan laut dan darat yang sudah berlangsung lama. Di ruang seperti ini, PLBN menjadi lebih dari sekadar titik pemeriksaan resmi; ia juga menjadi penghubung ekonomi, sosial, dan keamanan.
BNPPDT sebagai pengelola perbatasan dan daerah terpencil berada di posisi yang strategis untuk menyatukan agenda pembangunan dan pelayanan. Lembaga ini perlu menjembatani kebijakan pusat dengan kondisi lokal, karena masalah di perbatasan sering kali bersifat lintas sektor: infrastruktur jalan, pasokan listrik, jaringan komunikasi, keamanan, pendidikan, kesehatan, serta akses pasar bagi warga. Tanpa pemetaan yang akurat, program pusat dapat berjalan di wilayah yang berbeda kebutuhan.
Dalam konteks itu, prinsip kearifan lokal menjadi penting karena warga perbatasan tidak hanya menunggu layanan negara, tetapi juga menjalankan kebiasaan sosial yang sudah terbentuk. Pendekatan yang terlalu administratif berisiko membuat kebijakan terasa jauh dari kebutuhan harian. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dapat membantu pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat menyepakati prioritas yang lebih realistis, terutama ketika menyangkut keselamatan, ketertiban, dan ekonomi lintas batas. Karena itu, peninjauan lapangan penting untuk memastikan keputusan pusat tidak hanya berbasis laporan, tetapi juga kondisi jalan, pos pelayanan, dan kebiasaan warga di titik-titik rawan.
Artinya bagi Warga Perbatasan
Bagi masyarakat Nunukan dan sekitarnya, percepatan operasional PLBN Sebatik dapat berarti lebih banyak pilihan perjalanan resmi yang tertata. Jika layanan di perbatasan berjalan lengkap, warga yang bepergian, bekerja, atau berdagang lintas negara dapat memperoleh jalur yang lebih jelas untuk pemeriksaan, bea masuk, karantina, dan keamanan. Kondisi ini juga membantu negara membedakan aktivitas resmi dari jalur tidak resmi yang sulit dipantau.
Dampak ekonominya paling terasa bagi pelaku usaha kecil dan pekerja harian yang mengandalkan mobilitas lintas batas. Operasional PLBN yang baik dapat membuat arus barang lebih terukur, mengurangi ketidakpastian perjalanan, dan membuka ruang bagi layanan publik yang lebih inklusif. Namun, manfaat itu baru muncul jika fasilitas pendukung, petugas, serta koordinasi antarlembaga benar-benar siap; tanpa itu, percepatan hanya berhenti sebagai rencana administratif.
Bagi pembaca di luar perbatasan, isu ini tetap relevan karena mencerminkan cara negara melayani wilayah terpencil. Kebijakan perbatasan sering menjadi tolok ukur keberhasilan pemerataan pembangunan: apakah warga di daerah paling ujung memperoleh akses ekonomi, keamanan, dan pelayanan yang setara dengan daerah lain.



