Rofik Hananto Desak Usut Dugaan Penyadapan Presiden hingga Aktor Utama

Anggota Komisi XIII DPR RI Rofik Hananto meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, yang diduga melibatkan oknum Polri, sebagaimana diberitakan BeritaParlemen, Jumat (6/11/2026) di Jakarta.

Ia menilai perkara tersebut bukan sekadar pelanggaran etik internal kepolisian. Menurut Rofik, dugaan pengawasan tanpa izin atas komunikasi kepala negara menyangkut kerahasiaan informasi Presiden serta privasi publik.

Politikus PKS itu mendesak penyidik menelusuri pelaksana, pemberi perintah, motif, dan kepentingan di balik dugaan penyadapan. Ia juga meminta seluruh barang bukti, mulai dari perangkat komunikasi, rekaman, aliran informasi, hingga penggunaan hasil penyadapan, diperiksa secara profesional.

"Jangan berhenti di permukaan," ujar Rofik dalam keterangan tertulis kepada BeritaParlemen.

Terkait kemungkinan pasal makar, Rofik menyebut penerapannya harus berbasis alat bukti sah dan pembuktian objektif. Ia menyinggung Pasal 191 KUHP Nasional tentang makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden serta Pasal 193 tentang makar terhadap pemerintah dengan maksud menggulingkan pemerintahan.

Ia berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap kewenangan intelijen dan penyadapan.

Penyadapan dan Batas Kewenangan Negara

Di Indonesia, penyadapan bukan tindakan yang boleh dilakukan tanpa dasar hukum. Komunikasi pribadi warga dan pejabat dilindungi oleh norma privasi serta aturan perlindungan data. Dalam konteks hukum pidana, penyadapan biasanya hanya sah bila dilakukan oleh institusi tertentu, untuk tujuan penegakan hukum, dengan izin atau mekanisme pengawasan yang ditetapkan peraturan.

Peraturan tentang penyadapan tersebar di sejumlah undang-undang, termasuk ketentuan pidana di bidang elektronik dan perlindungan data pribadi. Karena itu, ketika muncul dugaan penyadapan tanpa izin, pertanyaan yang muncul bukan hanya siapa yang melakukan, tetapi juga apakah ada perintah resmi, tujuan sah, dan jejak pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Dalam praktik, bukti penyadapan sering kali berupa metadata, rekaman, log server, dan jejak akses. Karena itu, penelusuran aliran informasi menjadi penting: bukan hanya apakah komunikasi disadap, tetapi untuk apa hasil penyadapan digunakan dan apakah data itu disebarkan.

Kasus yang melibatkan kepala negara menambah kompleksitas. Presiden memiliki hak atas kerahasiaan komunikasi dalam menjalankan pemerintahan, tetapi hak itu tidak berarti semua pengawasan terhadap komunikasi presiden otomatis legal. Justru karena posisi itu sangat sensitif, penyadapan ilegal dapat dianggap menyentuh keamanan negara sekaligus kepercayaan publik terhadap aparat. Pengawasan terhadap intelijen dan penyadapan juga menjadi isu tata kelola keamanan nasional. Lembaga yang diberi akses teknis terhadap sistem komunikasi memiliki potensi menyalahgunakan kewenangan bila tidak diimbangi audit, izin pengadilan, dan mekanisme pengaduan publik.

Parlemen biasanya berperan mengawasi, bukan menyidik. Anggota DPR dapat mendorong transparansi, meminta penjelasan, atau menggunakan hak pengawasan bila menganggap ada penyalahgunaan kewenangan. Namun, penentuan alat bukti, motif, dan pasal pidana tetap menjadi ranah penyidik dan pengadilan. Karena itu, desakan untuk mengusut sampai aktor utama harus dibaca sebagai tuntutan akuntabilitas, bukan vonis. Tanpa proses yang terbuka, publik sulit menilai apakah ada pelanggaran atau hanya kesalahpahaman teknis.

Yang Perlu Diperhatikan Publik

Bagi pembaca Indonesia, dugaan penyadapan ilegal bukan sekadar berita politik elite. Isu ini menyentuh pengalaman sehari-hari: panggilan telepon, pesan singkat, email, dan percakapan di aplikasi berbagi pesan. Ketika publik mendengar bahwa komunikasi kepala negara saja bisa diduga disadap tanpa izin, wajar muncul pertanyaan tentang keamanan data pribadi warga biasa.

Dampak praktisnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap lembaga negara. Masyarakat yang merasa diawasi tanpa dasar hukum dapat menjadi lebih enggan berkomunikasi secara terbuka, baik dalam urusan bisnis, jurnalistik, maupun aktivitas sipil. Karena itu, proses hukum yang transparan penting untuk memastikan bahwa dugaan ini tidak berubah menjadi sumber ketakutan baru.

Ke depan, hal yang perlu diperhatikan adalah apakah penyidikan membuka motif dan aktor utama secara terbuka, apakah ada audit atas perangkat dan rekaman, serta apakah parlemen menindaklanjuti dengan pengawasan terhadap kewenangan intelijen. Publik juga perlu membedakan antara kritik terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan tuduhan bahwa seluruh aparat telah melanggar hukum. Penyelesaian yang jelas justru melindungi institusi dari stigma. Kejelasan itu juga menentukan apakah warga merasa aman menggunakan layanan digital.