Kemenkeu Mengajar ke-11 Kenalkan APBN ke Pelajar Sulawesi Tenggara
Kemenkeu Mengajar ke-11 digelar di Sulawesi Tenggara pada 10 November 2026 untuk mengenalkan pengelolaan APBN kepada pelajar.
Kementerian Keuangan membawa program Kemenkeu Mengajar ke-11 ke Sulawesi Tenggara untuk memperkenalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada pelajar, Selasa, 10 November 2026, sebagaimana diberitakan TVRI News.
Program tahunan ini digelar di berbagai daerah pada momentum Hari Oeang Republik Indonesia. Di Sulawesi Tenggara, kegiatan dipusatkan di SMA Unggul Garuda Konawe Selatan dan Sekolah Yayasan Ummusabri. Kepala Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara, Mokhamad Arifin, mengatakan program bertujuan meningkatkan pemahaman pelajar tentang keuangan negara. Ia menyebut kegiatan ini mengedukasi masyarakat mengenai cara APBN dikumpulkan, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan. Materi meliputi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, sumber penerimaan negara, proses anggaran, serta pemanfaatan belanja negara untuk pembangunan. Seluruh kegiatan dijalankan tanpa dana APBN; pegawai Kementerian Keuangan menjadi pengajar sukarela selama satu hari. Wakil Kepala SMA Unggul Garuda Konawe Selatan, Fatah Nasikh, menilai kegiatan memberi pengalaman belajar yang lebih teknis bagi siswa.
Mengenal Program Kemenkeu Mengajar
Kemenkeu Mengajar adalah kegiatan edukasi yang menempatkan pegawai Kementerian Keuangan sebagai relawan pengajar di sekolah. Bentuknya bukan kuliah umum yang kaku, melainkan kelas satu hari yang dirancang agar istilah fiskal bisa dipahami siswa dengan contoh dekat: dari mana gaji guru, siapa yang membiayai jalan, dan mengapa pajak penting bagi layanan publik. Dengan cara itu, APBN tidak lagi berhenti sebagai angka dalam dokumen kebijakan, tetapi menjadi cerita tentang uang bersama yang dikelola negara. Model relawan ini juga membuat pesan lebih personal karena siswa berhadapan langsung dengan praktisi, bukan hanya membaca brosur.
Di dalam sistem keuangan negara, APBN adalah rencana tahunan yang disusun pemerintah dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Dokumen ini memuat penerimaan, seperti pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak, serta belanja, seperti gaji aparatur, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan transfer ke daerah. Pelajar yang diajak memahami alur ini sedang belajar satu prinsip dasar: uang negara bukan milik satu lembaga, melainkan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan.
Program seperti ini juga mengisi ruang yang jarang muncul di buku teks. Keuangan negara sering diajarkan secara normatif, sementara siswa jarang melihat prosesnya: bagaimana anggaran dibahas, bagaimana pajak diawasi, dan bagaimana laporan keuangan diperiksa. Ketika pegawai yang sehari-hari bekerja di bidang itu masuk kelas, mereka membawa pengalaman praktis yang membuat kebijakan fiskal terasa lebih membumi.
Penempatan kegiatan ini dalam rangkaian Hari Oeang juga punya makna simbolik. Hari Oeang memperingati penerbitan uang Republik Indonesia sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi. Dari peringatan itu, pesan yang bisa dibawa ke sekolah adalah bahwa pengelolaan uang negara, termasuk APBN, berkaitan dengan kedaulatan, kepercayaan publik, dan keberlanjutan layanan yang diterima masyarakat sehari-hari. Dengan begitu, siswa tidak hanya mengenal istilah fiskal, tetapi juga sejarah dan tanggung jawab di baliknya.
Yang Perlu Diperhatikan Pelajar dan Publik
Bagi pembaca di daerah, kegiatan seperti ini tidak langsung mengubah harga kebutuhan pokok atau membuka lowongan kerja. Namun dampaknya bisa terasa dalam kebiasaan warga menghadapi kebijakan publik. Pelajar yang paham APBN lebih siap bertanya ketika jalan rusak, sekolah kekurangan buku, atau bantuan sosial tidak tepat sasaran. Mereka juga belajar membedakan antara uang negara, uang daerah, dan uang pribadi. Hal ini dapat memperkuat pengawasan publik. Ini penting karena anggaran daerah juga berasal dari uang bersama.
Untuk orang tua dan guru, momen ini bisa dipakai menumbuhkan literasi fiskal sejak dini. Diskusi di kelas dapat dilanjutkan dengan hal sederhana: menghitung pemasukan dan pengeluaran rumah tangga, memahami iuran, serta mengenali pajak yang melekat pada harga barang. Kebiasaan ini penting karena keuangan negara bertumpu pada partisipasi warga, terutama melalui pajak.
Ke depan, hal yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan program. Edukasi satu hari tidak cukup membuat siswa melek anggaran jika tidak diikuti proyek sekolah, kunjungan ke instansi publik, atau materi rutin di kelas. Namun, ketika negara hadir di ruang belajar, ia sedang menanamkan gagasan bahwa anggaran bukan sekadar urusan birokrat, melainkan alat untuk memastikan layanan publik berjalan. Dengan cara itu, kesadaran fiskal bisa tumbuh dari kelas ke kehidupan sehari-hari.
