Indonesia Tekankan Transisi Iklim Berkeadilan di COP31
Pemerintah Indonesia di forum COP31 Antalya menegaskan target emisi nol bersih harus berjalan bersama ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Indonesia menyatakan target emisi gas rumah kaca nol bersih tidak boleh dipisahkan dari ketahanan iklim dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat dalam dialog tingkat menteri di Paviliun Indonesia pada COP31 Antalya, Senin 9 November 2026, sebagaimana diberitakan TVRI News.
Menurut laporan TVRI News, Jumhur menegaskan transformasi menuju ekonomi rendah karbon harus membuka lapangan kerja, memperluas akses energi, dan menjamin inklusivitas sosial. Ia menilai ketahanan iklim perlu masuk ke perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelaksanaan di daerah, hingga pemantauan. Dengan cara itu, kerentanan ekologis menjadi pertimbangan dalam tata ruang, infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, dan kesehatan.
Adaptasi iklim, kata dia, tidak boleh berjalan terisolasi dari kerangka pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang disebut adalah Program Kampung Iklim atau ProKlim, yang memberi ruang bagi warga untuk menginisiasi aksi mitigasi lokal. Indonesia juga menyoroti kolaborasi lintas sektor, dari birokrasi pusat dan daerah hingga industri, akademisi, dan masyarakat sipil.
Jumhur menyatakan, “Net-zero tidak boleh berarti nol peluang ekonomi.” Ia menambahkan keadilan sosial dan kesetaraan gender menjadi pilar transisi hijau, dengan memastikan perempuan, generasi muda, masyarakat adat, dan komunitas pesisir memperoleh manfaat setara. Pemerintah juga mendorong solusi berbasis alam, seperti rehabilitasi hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta tata guna lahan berkelanjutan.
Pada pasar karbon, Indonesia menekankan integritas perdagangan dan transparansi pembiayaan iklim. Mengacu pada kerangka Pasal 6 Persetujuan Paris, mekanisme perdagangan karbon internasional harus menghasilkan verifikasi penurunan emisi yang kredibel dan bebas dari penghitungan ganda. Pemerintah juga meminta perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsesional, pembiayaan campuran, dan alih teknologi.
COP31 dan Diplomasi Iklim Berkeadilan
Forum COP merupakan ruang tahunan negara pihak dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim. Di sana, pemerintah, lembaga internasional, dunia usaha, dan masyarakat sipil bernegosiasi soal pengurangan emisi, pendanaan iklim, aturan pasar karbon, serta mekanisme adaptasi bagi negara yang paling rentan. Karena keputusan besar biasanya lahir dari kompromi, pesan moral seperti transisi berkeadilan menjadi alat diplomasi untuk menjaga agar target iklim tidak dibaca sebagai beban sepihak bagi negara berkembang.
Isu keadilan dalam iklim biasanya berkaitan dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan. Artinya, semua negara menghadapi ancaman yang sama, tetapi kontribusi historis terhadap emisi, kemampuan teknologi, dan kapasitas fiskal berbeda-beda. Indonesia, sebagai negara kepulauan dan pemilik hutan tropis, memiliki posisi ganda: rentan terhadap kenaikan muka laut, banjir, kekeringan, serta kebakaran lahan, tetapi juga memegang kunci mitigasi global melalui perlindungan hutan, gambut, mangrove, dan tata kelola lahan.
Pasal 6 Persetujuan Paris adalah aturan yang memungkinkan kerja sama antarnegara atau antarpihak untuk menurunkan emisi, termasuk melalui perdagangan karbon. Integritas menjadi isu penting karena satu penurunan emisi tidak boleh diklaim lebih dari satu kali. Penghitungan ganda dapat membuat laporan iklim tampak lebih baik daripada kenyataan, sehingga pasar karbon kehilangan kepercayaan publik dan investor. Karena itu, verifikasi, transparansi, dan pengawasan menjadi prasyarat agar mekanisme ini benar-benar mendorong aksi nyata.
Di tingkat nasional, transisi yang disebut berkeadilan biasanya diuji oleh hal-hal yang sederhana: apakah pekerja di sektor lama mendapat jalur pelatihan, apakah harga energi tidak menekan rumah tangga miskin, apakah proyek hijau membuka akses listrik dan air bersih, dan apakah keputusan tata ruang melibatkan warga terdampak. Program partisipatif di tingkat kampung penting karena aksi iklim sering gagal jika hanya berhenti pada dokumen kementerian, sementara praktik di lapangan menuntut insentif, pendampingan, serta kejelasan tanggung jawab pemerintah daerah.
Yang Perlu Dipantau Pembaca Indonesia
Bagi pembaca di Indonesia, pernyataan di COP31 lebih dari sekadar diplomasi forum. Arah kebijakan iklim akan menyentuh anggaran daerah, izin proyek, penataan ruang, kesehatan publik, serta peluang usaha. Jika target emisi nol bersih hanya dikejar dengan pembatasan tanpa dukungan sosial, dampaknya bisa terasa pada pekerja, petani, nelayan, dan konsumen energi. Sebaliknya, bila transisi dirancang dengan lapangan kerja, akses energi, dan pembiayaan yang jelas, ia dapat menjadi sumber pertumbuhan baru.
Yang perlu dicermati ke depan adalah konsistensi antara janji di forum internasional dan implementasi di dalam negeri. Publik berhak melihat target kuantitatif yang terukur, mekanisme evaluasi kinerja, serta pembagian wewenang yang tidak tumpang tindih. Pada pasar karbon, masyarakat dan investor perlu memastikan proyek yang dijual benar-benar menurunkan emisi, bukan hanya memindahkan klaim. Transparansi pembiayaan iklim juga penting agar dana adaptasi sampai ke wilayah rawan, bukan berhenti pada laporan administratif.
Untuk pembaca umum, pesan praktisnya adalah bahwa iklim kini masuk ke keputusan harian: kualitas udara, risiko banjir, harga bahan pangan, akses energi, dan peluang kerja hijau. Karena itu, kebijakan iklim perlu dibaca bersama isu kesejahteraan, bukan dipisahkan sebagai urusan lingkungan semata. Jika prinsip dibangun bersama masyarakat dijalankan, transisi berkeadilan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sektor swasta.
