Desakan Pemakzulan Wapres Gibran Pascaputusan MK dan MA
Sejumlah parpol dan kelompok masyarakat menyuarakan pemakzulan Wapres Gibran setelah putusan MK dan MA terkait ijazah.
Sejumlah partai politik dan kelompok masyarakat di Jakarta, Senin (9/11), menyuarakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipakai dalam pendaftaran Pilpres 2024, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
Menurut laporan tersebut, gugatan Muhammad Subhan Palal mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA itu dikabulkan MA pada Jumat (30/10/2026). Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menilai surat keterangan tersebut tidak sah untuk dipakai sebagai syarat pendaftaran.
Sebelumnya, MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak memperoleh bukti yang cukup kuat bahwa Gibran punya ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang bisa disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA. MK menilai pemohon tidak punya kedudukan hukum sehingga permohannya tidak diterima, dan menegaskan temuan itu tidak menjadi dasar untuk membatalkan status Gibran sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut parlemen menerima banyak usulan dari fraksi maupun organisasi masyarakat menjelang sidang paripurna Selasa (10/11). Ketua Umum NasDem Surya Paloh menyatakan pemakzulan dapat dilakukan jika persyaratan konstitusional terpenuhi dan tidak ada jalan lain. Anggota DPR dari Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat, sementara PDIP dan PKS mendorong mekanisme yang sama. Aliansi Rakyat Menggugat juga berunjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, dan Forum Kebangsaan DIY menurunkan foto Gibran di ruang Badan Anggaran DPRD DIY.
Mekanisme Konstitusional Pemakzulan Wakil Presiden
Pemakzulan Wakil Presiden bukan proses yang dapat dijalankan oleh satu lembaga saja. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih sebagai satu pasangan, sehingga pemberhentian jabatan tersebut memerlukan mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian kepada MPR jika terdapat dugaan pelanggaran hukum tertentu atau syarat jabatan tidak lagi terpenuhi.
Sebelum usul itu dibawa ke MPR, MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memberikan pendapat bahwa usul DPR memenuhi dasar konstitusional dan hukum. Setelah itu, MPR dapat menggelar sidang dengan kuorum dan keputusan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Dasar. Artinya, temuan pengadilan atau putusan lembaga yudisial tidak otomatis menggugurkan jabatan Wakil Presiden, kecuali proses politik dan hukum tersebut dijalankan sampai tuntas. Dalam pemberitaan kasus jabatan, pers juga terikat asas praduga tak bersalah; orang yang belum berstatus terpidana tidak boleh disebut bersalah. Putusan pengadilan tingkat pertama belum otomatis berkekuatan hukum tetap.
Di parlemen, hak menyatakan pendapat berbeda dari hak interpelasi dan hak angket. Hak interpelasi dipakai untuk meminta penjelasan pemerintah, sedangkan hak angket dipakai menyelidiki kebijakan pemerintah. Hak menyatakan pendapat dapat menjadi pintu bagi DPR untuk menyampaikan penilaian politik dan hukum atas suatu persoalan kenegaraan, termasuk usul pemberhentian pejabat negara. Namun, penggunaan hak itu tetap bergantung pada kesepakatan lintas fraksi dan dukungan jumlah anggota.
Polemik ijazah atau surat keterangan pendidikan juga menyentuh syarat formal calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Pemilu mengatur pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Karena itu, perdebatan tidak berhenti pada dokumen pendidikan, tetapi juga pada bagaimana dokumen itu dinilai sah atau tidak sah dalam proses pemilihan yang telah selesai.
Yang Perlu Dipantau Publik
Bagi pembaca di Indonesia, wacana pemakzulan Wakil Presiden lebih berdampak pada stabilitas pemerintahan daripada pada harga barang atau layanan harian secara langsung. Namun, ketidakpastian politik dapat memengaruhi agenda legislasi, hubungan eksekutif-legislatif, serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Jika proses itu berjalan, kebijakan yang sedang disusun atau dijanjikan pemerintah dapat berubah ritme karena elite politik menyesuaikan posisi mereka.
Yang perlu diperhatikan adalah apakah usul hak menyatakan pendapat benar-benar masuk ke mekanisme DPR, apakah lintas fraksi mencapai kesepakatan, dan apakah MK serta MPR dilibatkan sesuai konstitusi. Publik juga perlu membedakan antara putusan administratif atau sengketa pendidikan dengan pemakzulan jabatan. Karena Gibran masih menjabat dan belum dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap pemberitaan harus menjaga asas praduga tak bersalah.
Untuk jangka pendek, dampaknya paling terasa pada ruang politik: demonstrasi, pernyataan partai, dan agenda sidang paripurna. Bagi warga, hal yang dapat dilakukan adalah mengikuti perkembangan resmi dari lembaga negara, bukan hanya potongan viral, serta menuntut proses yang terbuka dan sesuai aturan.
