Michael Sianipar Dukung Rencana Audit Dana Non-APBN FFI
Mantan Ketua Umum FFI Michael Sianipar mendukung rencana PSSI mengaudit dana non-APBN di Federasi Futsal Indonesia.

Mantan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar menyatakan mendukung rencana PSSI mengaudit pengelolaan dana non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di FFI, sebagaimana diberitakan ANTARA, Sabtu (14/11).
Sikap itu muncul setelah Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi menyebut audit dana non-APBN FFI diperlukan untuk menelusuri tunggakan subsidi klub dan ketiadaan insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Menurut laporan ANTARA, pemeriksaan akan mencakup sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban organisasi kepada klub dan asosiasi provinsi.
Michael menilai rencana audit dapat menjadi kesempatan mengapresiasi kontribusi pihak swasta dalam membangun futsal Indonesia. “Kalau perlu, diaudit juga dana non-APBN di FFI sejak FFI berdiri,” kata Michael. Ia menyatakan, selama 10 tahun pertama sejak FFI berdiri, operasional federasi berjalan tanpa dukungan APBN, sehingga pendanaan sangat bergantung pada kontribusi swasta.
Ia juga menyebut peran Hary Tanoesoedibjo sebagai penyokong dana non-APBN yang kontribusinya masih signifikan. Sementara itu, PSSI memberhentikan Michael dari jabatan Ketua Umum FFI pada 12 November dan menunjuk anggota Exco PSSI Vivin Cahyani Sungkono sebagai pelaksana tugas ketua umum melalui SK Nomor 271/SKEP/XI-2026.
Jejak Pendanaan Swasta di Futsal Indonesia
APBN dan dana non-APBN menempati posisi berbeda dalam pembiayaan olahraga. Anggaran negara bersumber dari pajak dan disalurkan lewat mekanisme pemerintah, sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dana non-APBN biasanya datang dari sponsor, donatur, hak siar, iuran anggota, atau bantuan pihak swasta. Dalam konteks federasi olahraga, kedua sumber itu sering bercampur, sementara catatan keuangannya tidak selalu terbuka.
Audit keuangan pada organisasi olahraga bukan hanya alat mencari kesalahan. Pemeriksaan seperti itu lazim dipakai untuk memetakan arus kas, memverifikasi kewajiban kepada klub, serta memastikan anggaran yang diterima benar-benar dipakai untuk kompetisi, pembinaan, dan operasional. Ketika pembayaran kepada klub atau asosiasi daerah tersendat, audit dapat menjadi cara menelusuri apakah masalahnya ada pada pendapatan, belanja, piutang, atau tata kelola organisasi.
Sejarah futsal Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari peran patron swasta. Pada masa awal, kompetisi dan kegiatan federasi sering bergantung pada tokoh, perusahaan, atau media yang bersedia menanggung biaya. Model ini membantu olahraga berkembang cepat, tetapi berisiko bila pendanaan tidak dilembagakan dalam sistem keuangan yang rapi. Karena itu, kontribusi swasta perlu dihargai sekaligus diperiksa agar tidak menimbulkan pertanyaan tentang transparansi.
Dalam struktur federasi, perubahan kepemimpinan kerap memicu pemeriksaan ulang. Pengurus baru biasanya ingin mengetahui warisan keuangan, sementara pihak yang digantikan dapat menilai audit sebagai langkah membersihkan nama atau memperjelas kontribusi. Ketegangan semacam ini wajar dalam organisasi yang mengelola dana publik dan swasta. Kuncinya adalah memastikan proses audit berjalan independen, terbuka, dan tidak dijadikan alat politik organisasi. Hasil audit sebaiknya dirangkum dalam laporan yang dapat dipahami klub, asosiasi, dan publik, bukan hanya beredar sebagai isu internal.
Dampak Transparansi bagi Klub Futsal
Bagi penggemar, pemain, dan pekerja di industri futsal, audit ini menyentuh hal praktis: apakah subsidi klub benar-benar cair, apakah kompetisi bisa berjalan, dan apakah gaji serta biaya perjalanan tertangani. Keterlambatan pembayaran bukan hanya urusan kantor federasi. Ia dapat memengaruhi latihan, kualitas pertandingan, dan keberlangsungan klub kecil yang bergantung pada bantuan organisasi.
Bagi pembayar pajak, penggunaan dana negara dan dana non-APBN yang menyangkut kepentingan publik menuntut akuntabilitas yang sama. Bila audit menemukan masalah, pembenahan harus diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar pergantian pengurus. Bila audit menunjukkan bahwa kontribusi swasta selama ini menopang kompetisi, temuan itu juga penting agar apresiasi tidak berhenti sebagai retorika dan berubah menjadi tata kelola yang lebih sehat.
Untuk ke depan, pembaca perlu memperhatikan hasil audit, jawaban PSSI dan FFI, serta langkah konkret bagi AFP dan klub. Tanpa laporan yang terbuka, polemik dapat berulang setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan. Publik berhak mengetahui apakah tunggakan diselesaikan, apakah sumber dana swasta diakui secara sah, dan apakah kebijakan pendanaan berikutnya lebih terencana. Jika temuan audit hanya berhenti sebagai pernyataan pers, kepercayaan klub dan masyarakat akan sulit pulih. Karena itu, mekanisme tindak lanjut harus jelas.



