Lompat ke konten utama
Parlemen

Anggota DPR Yulius Setiarto Minta Wacana Polisi Khusus Pengadilan Ditinjau Ulang

Anggota Komisi III DPR Yulius Setiarto meminta Polri dan KY meninjau ulang wacana polisi khusus pengadilan.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Anggota DPR Yulius Setiarto Minta Wacana Polisi Khusus Pengadilan Ditinjau Ulang
Ilustrasi berita: Anggota DPR Yulius Setiarto Minta Wacana Polisi Khusus Pengadilan Ditinjau UlangFoto: SINDOnews — Nasional

Anggota Komisi III DPR Yulius Setiarto meminta Polri dan Komisi Yudisial meninjau ulang wacana pembentukan polisi khusus di lingkungan pengadilan. Permintaan itu disampaikan di Jakarta, Selasa (17/11/2026), setelah wacana tersebut muncul seusai pertemuan Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurut laporan SINDOnews, Yulius menilai peran lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan sudah memiliki dasar konstitusional dan aturan pelaksana. Karena itu, rencana membentuk satuan baru tidak boleh hanya berdasar asumsi ancaman.

Ia juga menyoroti belum terbukanya detail nama satuan, susunan organisasi, kebutuhan anggaran, serta dasar hukumnya kepada publik. Yulius juga mengingatkan pemisahan fungsi kepolisian dan peradilan.

“Niat baik tidak boleh menjadi pembenaran bagi pembentukan struktur baru yang belum terbukti urgensinya,” kata Yulius.

Menjaga Hakim Tanpa Mengaburkan Fungsi

Wacana polisi khusus pengadilan perlu dibaca sebagai bagian dari perdebatan lama soal keamanan hakim. Hakim kerap menghadapi risiko ketika memeriksa perkara sensitif, mulai dari ancaman fisik, intimidasi, hingga tekanan psikologis. Di banyak lingkungan pengadilan, risiko itu meningkat saat perkara korupsi, sengketa tanah, atau kekerasan seksual disidangkan. Karena itu, negara memang perlu menyediakan pengamanan yang memadai. Namun, ketika pengamanan itu dirancang sebagai satuan baru, pertanyaan yang muncul bukan hanya soal keselamatan hakim, tetapi juga soal batas kewenangan, akuntabilitas, dan potensi konflik kepentingan.

Di Indonesia, fungsi keamanan dan fungsi peradilan memiliki karakter berbeda. Kepolisian bekerja dalam rumpun eksekutif dengan struktur komando, sementara pengadilan menjalankan kekuasaan kehakiman yang menuntut kemandirian. Kemandirian itu menjadi tumpuan agar putusan tidak diintervensi oleh kekuasaan mana pun. Ketegangan itu bisa muncul ketika aparat keamanan berhadapan langsung dengan hakim, panitera, kuasa hukum, atau pengunjung sidang. Jika personel keamanan masuk terlalu dalam ke ruang pengadilan, publik bisa bertanya apakah mereka melindungi hakim atau justru menjadi alat pengaruh terhadap persidangan.

Komisi Yudisial, dalam peta lembaga negara, dikenal sebagai pihak yang mengawasi perilaku dan etika hakim. Perannya penting untuk menjaga martabat peradilan, tetapi bukan sebagai pengendali perkara. Karena itu, gagasan menempatkan polisi khusus di bawah atau di sekitar pengadilan harus dijelaskan secara tegas: siapa yang memberi perintah, bagaimana mekanisme pengawasan, dan bagaimana hak terdakwa serta pencari keadilan tetap terlindungi melalui pelatihan dan sumber daya manusia yang memadai. Publik berhak tahu apakah satuan tersebut akan bekerja untuk melindungi sidang atau untuk mengawasi hakim.

Pengalaman negara lain juga menunjukkan bahwa keamanan pengadilan bisa dikelola melalui satuan pengawal tahanan, petugas keamanan yudisial, atau pasukan khusus pengadilan. Bentuknya beragam, tetapi prinsipnya sama: pengamanan melekat pada proses peradilan, bukan pada kepentingan politik atau jabatan tertentu. Tanpa aturan main yang jelas, satuan semacam itu justru berisiko menimbulkan kebingungan di lapangan. Di Indonesia, tantangan serupa juga terkait keterbatasan petugas keamanan pengadilan, ruang sidang yang sempit, dan jumlah perkara yang tinggi. Penambahan personel harus diimbangi pelatihan, standar operasional, dan audit yang terbuka.

Artinya bagi Pencari Keadilan

Bagi warga, isu ini terasa jauh sampai ia berhadapan dengan pengadilan. Ketika hakim merasa aman, sidang lebih mungkin berjalan tertib dan putusan dapat diambil tanpa tekanan. Sebaliknya, jika satuan baru tidak jelas, muncul risiko prosedur menjadi rumit, biaya keamanan bertambah, atau ruang sidang berubah menjadi lingkungan yang menegangkan bagi saksi dan terdakwa. Kesan mengintimidasi dapat membuat saksi enggan hadir dan korban tidak berani menuntut haknya.

Dampak lain yang perlu dicermati adalah kepercayaan publik. Masyarakat tidak hanya menuntut pengadilan yang aman, tetapi juga pengadilan yang bebas dari kesan diintervensi. Karena itu, wacana polisi khusus perlu dibuka kepada publik, disertai uji kebutuhan, anggaran, dan mekanisme pengaduan. Transparansi juga penting karena anggaran keamanan berasal dari uang publik dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Tanpa itu, kebijakan keamanan justru bisa dibaca sebagai langkah simbolik yang tidak menyentuh akar masalah.

Untuk pembaca yang sedang mencari keadilan, hal paling praktis yang perlu diperhatikan adalah apakah pengadilan tetap terbuka, cepat, dan tidak menakutkan di ruang sidang. Jika wacana ini berlanjut, masyarakat sipil, advokat, dan organisasi bantuan hukum perlu ikut mengawasi agar keamanan hakim tidak mengorbankan hak-hak pencari keadilan.

Berita terkait

Tag:Komisi III DPRKomisi YudisialPolisi Khusus PengadilanPolriYulius Setiarto

Berita Terkait