Lompat ke konten utama
Parlemen

DPR Dorong RUU Satu Data untuk Integrasi Perlindungan dan Informasi

Rieke Diah Pitaloka mendorong RUU Satu Data Indonesia menyatukan basis data penduduk, perlindungan data pribadi, dan keterbukaan informasi publik.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: DPR Dorong RUU Satu Data untuk Integrasi Perlindungan dan Informasi
Ilustrasi berita: DPR Dorong RUU Satu Data untuk Integrasi Perlindungan dan InformasiFoto: RRI — Pusat Pemberitaan

Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka di Jakarta, Kamis, 12 November 2026, mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia untuk menyatukan basis data penduduk dari pusat hingga daerah, sebagaimana dilaporkan RRI.

Ia menilai pemecahan data di banyak instansi masih menjadi penghambat kebijakan publik. Menurut dia, RUU itu dirancang agar interoperabilitas data berjalan secara federatif, sehingga antar instansi tetap terhubung tanpa menghapus kewenangan masing-masing.

“Undang-Undang Satu Data itu mengintegrasikan antara data perlindungan warga negara, perlindungan data pribadi, terus keterbukaan informasi publik,” ujar Rieke Diah Pitaloka dalam wawancara Indonesia Menyapa RRI Pro3.

Ia menambahkan, orkestrator data nasional direncanakan berada di bawah Presiden, sementara keamanan sistem didukung infrastruktur kriptografi yang dikawal Badan Siber dan Sandi Negara.

Jejak Kebijakan Satu Data Indonesia

Isu integrasi data bukan hal baru bagi birokrasi Indonesia. Selama bertahun-tahun, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membangun sistem informasi sendiri-sendiri. Akibatnya, satu warga bisa tercatat dengan nama, alamat, atau status yang berbeda di beberapa basis data. Kondisi ini membuat perencanaan bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemungutan pajak menjadi sulit diuji keakuratannya.

Kebijakan Satu Data Indonesia muncul sebagai jawaban atas persoalan tersebut. Dalam kerangka umum, data kependudukan biasanya dikelola Kementerian Dalam Negeri, statistik dasar dikoordinasikan Badan Pusat Statistik, sementara data geospasial melibatkan Badan Informasi Geospasial. Setiap instansi tetap memegang kewenangannya, tetapi standar, metadata, dan pertukaran data diarahkan agar bisa saling dibaca.

Istilah interoperabilitas federatif perlu dipahami sebagai model yang tidak memindahkan seluruh data ke satu gudang raksasa. Data tetap berada pada instansi sumber, tetapi tersedia untuk digunakan secara sah melalui aturan teknis, kode referensi, dan pertukaran antarsistem. Model ini dianggap lebih realistis di negara dengan banyak lembaga, karena mengurangi risiko tumpang tindih mandat serta mempercepat sinkronisasi tanpa menghapus peran masing-masing. Tanpa pembaruan berkala, satu data justru bisa menjadi arsip digital yang mahal tetapi tidak mencerminkan kenyataan.

Dalam konteks kekinian, tata kelola data juga beririsan dengan dua agenda besar: perlindungan privasi dan ketahanan siber. Undang-undang perlindungan data pribadi memberi dasar hukum bahwa informasi warga tidak boleh dikumpulkan, diproses, atau dibagikan tanpa mekanisme yang jelas. Sementara itu, serangan siber terhadap sistem negara mendorong kebutuhan enkripsi, audit, dan pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, metadata dan kode referensi membuat data dapat ditelusuri sumbernya, sehingga publik lebih mudah menguji klaim pemerintah. Karena itu, satu data bukan hanya soal efisiensi administrasi, melainkan juga kedaulatan informasi.

Artinya bagi Layanan Publik Harian

Bagi warga, satu data yang terkelola rapi dapat mengubah cara layanan publik bekerja. Ketika informasi kependudukan, bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan saling terhubung, masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen yang sama. Pemanfaatannya juga berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari, seperti mengurus administrasi kependudukan, mengakses BPJS, atau mencari pekerjaan lewat sistem ketenagakerjaan. Kesalahan pendataan yang membuat orang berhak tidak menerima bantuan, atau orang tidak berhak justru masuk daftar penerima, juga lebih mudah dikoreksi.

Dampaknya terasa pada efisiensi anggaran negara. Data yang akurat membantu pemerintah menentukan sasaran program, mengurangi duplikasi belanja, dan mempersempit ruang salah sasaran. Jika data tidak sinkron, warga dapat kehilangan hak atas subsidi, bantuan, atau layanan yang seharusnya tersedia. Dalam jangka panjang, kualitas kebijakan yang lebih tepat dapat menyentuh harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, serta akses layanan dasar, meski efeknya tidak instan dan bergantung pada pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain, pembaca perlu mencerminkan risiko privasi. Integrasi data membuat satu kebocoran bisa berdampak lebih luas. Warga sebaiknya aktif memeriksa data pribadi yang tersimpan di instansi dan meminta koreksi bila ada ketidaksesuaian. Pemerintah daerah dan kementerian juga perlu memberi kanal pengaduan yang mudah diakses ketika terjadi kesalahan pencatatan. Karena itu, pengawasan, hak atas koreksi data, transparansi tujuan penggunaan, dan sanksi atas penyalahgunaan menjadi sama pentingnya dengan pembangunan sistem. Satu data hanya akan bernilai bagi publik jika warga merasa aman bahwa identitasnya tidak diperdagangkan atau dipakai di luar kewenangan.

Berita terkait

Tag:BSSNRieke Diah PitalokaRUU Satu DataSatu Data Indonesia

Berita Terkait