LaNyalla Usulkan Jalur Independen untuk Anggota DPR RI
Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan calon perseorangan bisa duduk di DPR RI lewat amandemen UUD 1945.

Anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengusulkan rekonstruksi keanggotaan DPR RI dengan membuka jalur perseorangan bagi calon anggota legislatif, seperti dilaporkan TVRI News dari Surabaya, Kamis, 12 November 2026.
Gagasan itu tertuang dalam disertasi berjudul "Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik" yang dipertahankan LaNyalla dalam Ujian Doktor Terbuka di ASSEC Tower Universitas Airlangga, Surabaya. Ia dinyatakan lulus Program Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Unair dengan predikat Summa Cumlaude.
Dalam disertasinya, LaNyalla menilai Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 membatasi calon perseorangan menjadi anggota DPR RI karena peserta pemilu legislatif adalah partai politik. Kondisi itu disebut memunculkan kebuntuan aspirasi atau recall bottleneck, ketika anggota DPR lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu. LaNyalla menyatakan, "Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi."
Sebagai pembanding, LaNyalla menyebut Afrika Selatan membuka peluang calon independen ke parlemen nasional. Mahkamah Konstitusi negara itu pada 2020 menilai undang-undang pemilu menghalangi warga dipilih secara independen, lalu amandemen disahkan pada 2023. Selain jalur independen, LaNyalla mendorong penguatan DPD RI agar sejajar dengan DPR dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta merekomendasikan amandemen Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD 1945.
Perjalanan DPD dan DPR dalam Konstitusi
DPD RI lahir dari amandemen UUD 1945 sebagai kamar kedua yang mewakili kepentingan daerah. Dalam praktik ketatanegaraan, DPR tetap memegang kewenangan utama dalam pembentukan undang-undang, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang tertentu, ikut membahas, dan memberi pertimbangan, tetapi keputusan akhir legislatif berada pada DPR bersama pemerintah. Karena itu, banyak pengamat menyebut sistem Indonesia sebagai bikameralisme lunak, bukan bikameral penuh seperti Amerika Serikat atau Inggris yang memberi satu kamar veto atau kekuatan setara.
Isu calon perseorangan bukan hal baru dalam pemilu Indonesia. Jalur independen sudah dikenal untuk pemilihan kepala daerah, sehingga rakyat dapat memilih gubernur, bupati, atau wali kota tanpa melalui partai politik. Namun, untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, peserta pemilu masih dibatasi pada partai politik. Batasan itu membuat orang non-partai harus masuk partai atau berkoalisi dengan partai jika ingin menjadi legislator nasional.
Perdebatan tentang dominasi partai juga berkaitan dengan akuntabilitas. Dalam sistem tertutup, pemilih memilih partai, lalu partai menentukan calon terpilih. Dalam sistem terbuka, pemilih dapat memilih calon tertentu, tetapi partai tetap menjadi pintu pencalonan. Amandemen Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 akan menyentuh fondasi ini karena pasal tersebut mengatur peserta pemilu untuk DPR dan DPRD sebagai partai politik. Perubahan semacam itu tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan mekanisme perubahan konstitusi yang melibatkan MPR dan kesepakatan politik nasional.
Di sisi lain, penguatan DPD sering dibahas sebagai cara menyeimbangkan kebijakan nasional yang dianggap terlalu Jakarta-sentris. Daerah memiliki kebutuhan berbeda dalam infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan tata ruang. Jika DPD diberi peran co-legislator, proses legislasi berpotensi lebih panjang karena dua kamar harus menyelaraskan pandangan. Namun, bila berjalan efektif, mekanisme itu dapat membuat daerah tidak hanya menjadi objek kebijakan pusat.
Dampaknya bagi Pemilih dan Daerah
Bagi pemilih, gagasan jalur independen dapat mengubah cara menilai calon. Rakyat tidak lagi hanya memilih partai sebagai merek politik, tetapi juga bisa memilih figur yang rekam jejaknya dianggap relevan dengan masalah daerah. Hal ini penting karena banyak kebijakan yang menyentuh harga, pekerjaan, dan layanan publik lahir dari undang-undang yang dibahas DPR bersama pemerintah.
Untuk daerah, penguatan DPD berpotensi membuat aspirasi lokal lebih terdengar dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan, kesehatan, lingkungan, dan tata ruang. Jika kebijakan itu lebih peka terhadap kondisi provinsi, dampaknya bisa terasa pada izin usaha, perlindungan pekerja, alokasi anggaran, serta pembangunan fasilitas publik. Namun, semua itu bergantung pada realisasi amandemen konstitusi, bukan sekadar wacana akademik.
Yang perlu diperhatikan pembaca adalah bahwa perubahan Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD 1945 akan memakan waktu dan konsensus politik besar. Selama aturan lama berlaku, partai tetap menjadi pintu masuk ke DPR dan DPRD. Karena itu, gagasan LaNyalla lebih tepat dibaca sebagai tawaran desain demokrasi jangka panjang, bukan perubahan yang langsung mengubah pemilu terdekat.



