Lompat ke konten utama
Parlemen

Prodem Nilai Dasco Representasi Kepemimpinan Sipil untuk Wapres Prabowo

Prodem menilai Sufmi Dasco Ahmad representasi kepemimpinan sipil untuk mendampingi Prabowo, dengan dukungan lintas partai dan masyarakat sipil.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Prodem Nilai Dasco Representasi Kepemimpinan Sipil untuk Wapres Prabowo
Ilustrasi berita: Prodem Nilai Dasco Representasi Kepemimpinan Sipil untuk Wapres PrabowoFoto: SINDOnews — Nasional

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Iwan Sumule menilai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur sipil yang layak dipertimbangkan menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Prabowo. Dalam laporan SINDOnews pada 17 November 2026, penilaian itu muncul ketika nama Dasco disebut dalam bursa calon wapres.

Iwan menyebut kapasitas Dasco dapat mengawal amanat reformasi 1998. Mantan aktivis reformasi itu menilai Dasco mampu menjadi penengah kepentingan rakyat dan negara, sekaligus mencari solusi atas persoalan kebangsaan.

Menurut dia, dukungan terhadap Dasco tidak hanya berasal dari internal Partai Gerindra, tetapi juga lintas partai politik dan elemen masyarakat sipil. Ia menilai rekam jejak komunikasi politik Dasco penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Posisi Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial

Indonesia memakai sistem presidensial. Presiden dan wakil presiden dipilih rakyat dalam satu pasangan calon, bukan dibentuk melalui pemilihan terpisah di parlemen setelah pemungutan suara. Karena itu, sosok wakil presiden biasanya menjadi bagian dari kalkulasi politik partai atau koalisi sejak jauh hari. Ia tidak hanya simbol, tetapi juga calon pengganti kepala negara jika presiden berhalangan tetap. Dalam praktik, pemilihan wakil presiden juga tunduk pada syarat usia, kewarganegaraan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan itu membuat pencarian figur wapres tidak semata soal popularitas.

Peran wakil presiden juga melekat pada tugas membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Dalam praktik politik Indonesia, figur wapres sering dipilih untuk menyeimbangkan basis suara, menambah legitimasi, atau meredam friksi antarpartai. Karena itu, kemampuan komunikasi, kedekatan dengan elite, serta rekam jejak di lembaga negara menjadi pertimbangan yang penting, terutama ketika pemerintahan menghadapi agenda legislasi dan pengawasan anggaran di DPR. Selain itu, wapres kerap menjadi jembatan ketika hubungan antara presiden dan parlemen mengalami ketegangan.

Wakil Ketua DPR merupakan jabatan strategis di lembaga legislatif. Pemegang posisi ini terlibat dalam alat kelengkapan dewan, penjadwalan pembahasan undang-undang, dan komunikasi politik antara pimpinan parlemen, pemerintah, serta fraksi. Jika seorang Wakil Ketua DPR disebut dalam bursa calon wapres, publik biasanya menilai apakah ia mampu menjaga hubungan eksekutif-legislatif tetap stabil. Istilah “kepemimpinan sipil” dalam wacana politik juga sering dipakai untuk menekankan figur dari jalur politik dan pemerintahan, bukan dari latar militer. Jabatan ini juga menuntut kemampuan menjaga ritme politik agar program pemerintah tidak tersendat.

Sejak Reformasi 1998, wacana politik Indonesia banyak menyinggung supremasi sipil. Arahnya adalah memperkuat kontrol sipil atas kebijakan negara, memperluas partisipasi publik, dan menjaga lembaga-lembaga demokratis tetap berfungsi. Dalam konteks itu, menyebut seorang figur sebagai representasi kepemimpinan sipil berarti menempatkan pengalaman di parlemen, partai, dan mediasi politik sebagai modal utama. Namun penilaian semacam ini tetap bersifat subjektif, karena publik juga memperhatikan kapasitas kebijakan, integritas, serta kemampuan mengelola perbedaan.

Artinya bagi Publik dan Kebijakan

Bagi pembaca, wacana calon wakil presiden belum otomatis mengubah harga kebutuhan pokok, lapangan kerja, atau layanan kesehatan. Dampaknya lebih sering bersifat tidak langsung. Jika elite politik sibuk menegosiasikan posisi, agenda legislasi dan pengawasan anggaran dapat melambat. Sebaliknya, jika komunikasi antarpartai berjalan baik, pembahasan kebijakan yang menyentuh belanja negara, subsidi, dan program sosial bisa lebih stabil. Pembahasan bursa calon juga dapat menyerap perhatian media dan publik, sehingga isu kebijakan yang lebih teknis, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, atau kesehatan, berisiko tenggelam.

Yang perlu diperhatikan adalah apakah pembicaraan bursa calon wapres diikuti penjelasan program, rekam jejak, dan rencana kerja. Publik berhak menilai bukan hanya nama, tetapi juga kapasitas. Di masa depan, dinamika ini dapat memengaruhi arah koalisi, komposisi kabinet, serta prioritas kebijakan ekonomi dan politik. Karena itu, pembaca sebaiknya menunggu pernyataan resmi partai atau koalisi, bukan sekadar spekulasi. Dengan demikian, kualitas demokrasi diukur dari seberapa terbuka partai menjelaskan kriteria calon dan program yang dibawa.

Stabilitas politik juga berkaitan dengan persepsi pasar. Investor cenderung memantau kepastian kebijakan fiskal, proyek infrastruktur, dan iklim usaha. Bila pergantian kepemimpinan nasional dibahas secara tertib, masyarakat dapat lebih mudah memprediksi arah anggaran yang pada akhirnya menyangkut pekerjaan, harga, dan layanan publik. Ketidakpastian yang berkepanjangan, misalnya, dapat menahan keputusan investasi yang berdampak pada serapan tenaga kerja.

Berita terkait

Tag:GerindraParlemenProdemSufmi Dasco AhmadWakil Presiden

Berita Terkait