Prabowo Diminta Pertimbangkan Pimpinan DPD Jadi Wapres
Pengamat menilai Prabowo dapat mempertimbangkan pimpinan DPD sebagai cawapres untuk memperkuat hubungan pusat dan daerah.

Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan dua nama calon wakil presiden yang akan dikirim ke MPR. Ia berencana menentukan calon pendampingnya setelah mengikuti KTT APEC di Shenzhen, China, pada 18–19 November 2026, sebagaimana diberitakan SINDOnews.
Pengamat Politik Arah Institute Sunardi Panjaitan menilai pemilihan wakil pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi momen memperkuat hubungan pusat dan daerah. Ia berharap Prabowo mempertimbangkan pimpinan DPD RI sebagai kandidat pendamping.
Menurut Sunardi, DPD merupakan lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah dari 38 provinsi. Karena itu, pimpinan lembaga tersebut dinilai layak dipertimbangkan. “Patut untuk Bapak Prabowo pikirkan kiranya dapat mempertimbangkan wapres dari representasi resmi daerah,” ujar Sunardi kepada SINDOnews.
Peran DPD dalam Sistem Ketatanegaraan
Usulan agar pimpinan DPD dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden tidak muncul dari ruang kosong. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, DPD hadir sebagai lembaga negara yang mewakili kepentingan daerah, sementara Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara nasional. Karena itu, posisi wakil presiden sering dibaca sebagai ruang untuk menyeimbangkan representasi, baik dari sisi politik nasional maupun kepentingan wilayah. Keseimbangan seperti ini sering dianggap penting dalam negara kepulauan yang luas.
DPD memiliki fungsi yang berkaitan dengan daerah, seperti mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang menyangkut otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan serta pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan keseimbangan keuangan pusat dan daerah. Lembaga ini juga menjadi bagian dari MPR. Dengan susunan itu, DPD dapat menjadi jembatan antara aspirasi daerah dan proses politik di tingkat pusat.
Dalam kasus kekosongan jabatan wakil presiden, konstitusi memberi jalan bagi Presiden untuk mengajukan dua nama kepada MPR. MPR lalu memilih salah satu dari dua calon tersebut. Aturan ini membuat keputusan Presiden bukan sekadar urusan pribadi atau tawar-menawar partai, tetapi juga momen yang dibaca publik sebagai sinyal arah pemerintahan. Nama yang dipilih dapat memengaruhi persepsi tentang siapa yang dianggap mampu merangkul daerah, menjaga stabilitas politik, dan membantu Presiden menjalankan program. Proses ini juga menuntut penjelasan publik mengenai alasan pemilihan calon, agar keputusan tidak hanya dinilai dari kedekatan politik dan kapasitas.
Jika pimpinan DPD masuk bursa, wacana itu dapat dibaca sebagai upaya memperkuat legitimasi daerah di eksekutif. Namun, pilihan tetap berada pada Presiden dan pertimbangan politik di MPR. Publik akan menelusuri rekam jejak, kapasitas koordinasi, serta kemampuan calon bekerja dengan DPR, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam konteks ini, usulan Sunardi bukan hanya soal nama, tetapi juga soal arah hubungan pusat-daerah ke depan. Selain itu, pimpinan DPD dipilih dari dan oleh anggota DPD, sehingga mereka dianggap memahami dinamika daerah secara langsung. Jika nama tersebut dipertimbangkan Presiden, publik dapat menilai apakah pengalaman legislasi daerah menjadi modal eksekutif atau sekadar simbol representasi.
Arti Bursa Cawapres bagi Daerah
Bagi pembaca di Indonesia, bursa calon wakil presiden tidak berhenti pada siapa yang akan duduk di kursi nomor dua. Jabatan ini berkaitan dengan koordinasi kebijakan, terutama ketika program nasional harus dijalankan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Wakil presiden yang memiliki kedekatan dengan daerah dapat membantu Presiden memahami hambatan administratif, perbedaan kapasitas fiskal, serta kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah yang jauh dari Jakarta.
Jika wacana pimpinan DPD menjadi cawapres menguat, publik dapat menantikan pembahasan tentang apakah representasi daerah benar-benar akan mengubah cara kebijakan disusun. Dampaknya bisa terlihat pada prioritas anggaran, kecepatan perizinan daerah, penanganan ketimpangan antarwilayah, dan komunikasi politik antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Pembaca juga perlu memperhatikan apakah calon yang dipilih memiliki jaringan di daerah, bukan hanya popularitas nasional. Hal itu akan memengaruhi harapan daerah.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah dua hal. Pertama, apakah Presiden mengirim dua nama sesuai jadwal yang ia sampaikan. Kedua, apakah MPR memproses pemilihan secara terbuka dan sesuai konstitusi. Dari sana, publik dapat menilai apakah penguatan hubungan pusat-daerah hanya menjadi retorika atau benar-benar masuk ke dalam susunan pemerintahan.



