Massa di Surabaya Desak DPR Memakzulkan Wapres Gibran
Puluhan massa di Surabaya mendesak DPR memakzulkan Wapres Gibran, berpijak pada putusan MK dan MA soal syarat pendidikan.

Puluhan pengunjuk rasa yang menamakan diri Pergerakan Eksponen Nasionalis 96 memadati depan Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Selasa (10/11), mendesak DPR RI memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi itu menyasar syarat pencalonan Gibran yang mereka nilai cacat.
Massa terdiri atas kader senior PDIP dan kelompok yang menyebut diri Pro Megawati Soekarnoputri. Mereka membentangkan poster yang menyoroti dugaan pelanggaran syarat pencalonan Gibran sebagai wakil presiden, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia.
Penanggung jawab aksi, Saleh Ismail Mukadar, meminta DPRD Jatim meneruskan aspirasi agar DPR memakai hak konstitusionalnya. Ia menyebut tuntutan itu berpijak pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026 serta putusan Mahkamah Agung nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Putusan MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang setara pendidikan SMA, sementara putusan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa. Ismail menilai putusan MA mengikat sehingga Gibran dianggap tak lagi memenuhi syarat formil. Ia lewat aksi itu meminta DPR memakai haknya untuk memakzulkan Gibran. Massa juga mencoret foto Gibran dan mengancam aksi berkelanjutan.
Jalur Konstitusional Menjatuhkan Wakil Presiden
Desakan pemakzulan yang disuarakan massa di Surabaya menyentuh mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatan melalui serangkaian proses panjang yang melibatkan tiga lembaga sekaligus: DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rantai ini sengaja dibuat berlapis agar jabatan hasil pemilihan langsung tidak mudah dilengserkan oleh tekanan jalanan.
Tahap pertama biasanya berupa usul DPR bahwa kepala negara atau wakilnya melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat. Usul itu lahir dari hak menyatakan pendapat, salah satu dari tiga hak kolektif DPR selain interpelasi dan angket. Namun DPR tidak bisa memutus sendiri; pendapat tersebut harus diuji oleh Mahkamah Konstitusi yang berwenang memeriksa apakah alasan pemberhentian benar secara hukum.
Baru setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan alasan pemberhentian terbukti, MPR yang berwenang memutuskan pemberhentian. Artinya, putusan pengadilan mana pun, termasuk sengketa administrasi pendidikan, tidak otomatis menggoyang kursi wakil presiden. Kesan bahwa satu vonis bisa langsung menjatuhkan pejabat negara adalah kesalahpahaman yang sering muncul dalam perdebatan publik. Yang berlaku adalah bahwa putusan itu bisa menjadi bahan pertimbangan dalam proses politik yang sangat berjenjang. Dalam praktik, proses politik semacam ini juga menuntut dukungan mayoritas di parlemen, sehingga tekanan massa saja jarang cukup.
Syarat pendidikan calon wakil presiden sendiri diatur dalam undang-undang pemilu, yang menetapkan jenjang pendidikan minimal sekolah menengah atas atau sederajat. Untuk ijazah dari luar negeri, proses penyetaraan biasanya melewati kementerian yang membidangi pendidikan dasar dan menengah. Sengketa dokumen penyetaraan inilah yang belakangan menyeret nama Gibran ke ranah hukum, meski statusnya belum berujung pada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas dirinya secara pribadi.
Yang Perlu Dipantau Publik
Bagi pembaca di Indonesia, aksi di DPRD Jawa Timur ini lebih merupakan barometer ketegangan politik daripada peristiwa yang mengubah harga barang atau tarif listrik secara langsung. Namun ia menandakan bahwa isu syarat pencalonan wakil presiden masih hidup di ruang publik dan bisa memicu gelombang demonstrasi berikutnya. Ketika isu konstitusional bertemu sentimen partai, ruang dialog antar-elite menyempit dan risiko polarisasi meningkat.
Dampak yang paling nyata bagi warga adalah ketidakpastian. Pemakzulan yang digulirkan tanpa dasar hukum yang jelas dapat mengganggu fokus pemerintahan, terutama pada program ekonomi dan pelayanan publik yang sedang berjalan. Karena itu, pembaca perlu membedakan antara tuntutan politik di jalanan dan proses hukum yang sedang berlangsung. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setiap orang yang disebut dalam sengketa wajib dianggap tidak bersalah.
Yang layak dicermati ke depan adalah apakah DPR benar-benar memproses hak menyatakan pendapat, dan apakah Mahkamah Konstitusi akan menguji alasan pemberhentian sesuai prosedur. Jawaban atas dua pertanyaan itu akan menentukan apakah desakan massa berujung pada perubahan ketatanegaraan atau berhenti sebagai aspirasi yang tak tersalurkan.



