Lompat ke konten utama
Korupsi

Pimpinan KPK Tegaskan UU Perampasan Aset Harus Dijalankan

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan UU Perampasan Aset yang disahkan DPR harus dijalankan, sementara keberatan dapat diuji ke MK.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Pimpinan KPK Tegaskan UU Perampasan Aset Harus Dijalankan
Ilustrasi berita: Pimpinan KPK Tegaskan UU Perampasan Aset Harus DijalankanFoto: RRI — Pusat Pemberitaan

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah disahkan DPR harus segera dilaksanakan. Menurut laporan RRI, Kamis 19 November 2026, ia menyebut pihak yang tidak menerima ketentuan tersebut dapat menempuh judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

“Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan,” ujar Tanak. Pernyataan itu muncul setelah rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menyetujui RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang.

Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, dengan laporan Ketua Komisi III Habiburokhman yang menyebut pengesahan itu mengakhiri penantian masyarakat selama 18 tahun. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju.

Jejak Panjang Aturan Perampasan Aset

Perampasan aset sering dibayangkan sebagai tindakan menyita barang bukti dalam perkara pidana. Dalam praktik hukum yang lebih luas, aset dapat berarti uang, tanah, bangunan, kendaraan, saham, hak tagih, atau benda bernilai lain yang dianggap berasal dari tindak pidana. Karena itu, aturan perampasan aset tidak hanya berbicara tentang menghukum orang, tetapi juga memutus aliran keuntungan dari perbuatan yang merugikan negara dan masyarakat.

Di Indonesia, pembicaraan mengenai instrumen ini muncul karena pemidanaan konvensional kerap dianggap belum cukup cepat mengembalikan aset. Proses pidana harus melewati penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan berkekuatan hukum tetap. Selama tahap itu berjalan, aset bisa dipindahtangankan, disembunyikan, atau nilainya menurun. Mekanisme perampasan aset dirancang untuk memberi jalan lain agar aset dapat diambil kembali, sementara hak pihak yang terkait tetap diuji melalui pengadilan.

Secara internasional, gagasan pemulihan aset sejalan dengan prinsip dalam konvensi antikorupsi dunia, yaitu negara diminta membangun sistem untuk mencegah, melacak, dan mengembalikan hasil kejahatan. Dalam konteks itu, undang-undang perampasan aset biasanya memuat aturan tentang pembuktian, peran lembaga negara, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, serta penggunaan aset yang dirampas. Aturan semacam ini juga menjadi bagian dari agenda reformasi hukum acara, karena ia menyentuh batas antara kewenangan negara dan hak warga atas harta.

Pengesahan sebuah rancangan undang-undang menjadi langkah politik dan hukum yang penting, tetapi bukan akhir pekerjaan. Setelah disahkan, pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu menyiapkan teknis pelaksanaan, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pengawasan. Kesiapan itu juga mencakup pelatihan penyidik, pembaruan sistem pencatatan aset, dan koordinasi dengan pusat pelaporan transaksi keuangan. Tanpa kesiapan itu, norma baru berisiko berhenti sebagai teks. Karena itu, pernyataan pimpinan KPK yang menekankan pelaksanaan dan jalur uji konstitusional mencerminkan kesadaran bahwa aturan ini akan segera diuji dalam praktik.

Dampak bagi Pemulihan Aset Negara

Bagi publik, aturan perampasan aset dapat mengubah cara negara mengejar keuntungan dari korupsi dan kejahatan lain. Selama ini, banyak kerugian negara baru dapat dipulihkan setelah putusan pidana selesai. Jika mekanisme baru berjalan, aset yang telah dinyatakan berasal dari tindak pidana bisa lebih cepat kembali ke kas negara atau digunakan untuk memulihkan korban. Efeknya bukan hanya simbolis: pemulihan aset dapat menambah ruang fiskal untuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, atau pembangunan. Namun, hal itu baru terjadi jika aset dapat dilacak sejak awal dan tidak hilang dalam birokrasi pemulihan.

Bagi dunia usaha dan warga biasa, aturan ini menuntut kehati-hatian dalam transaksi bernilai besar. Pembelian tanah, kendaraan, saham, atau aset lain yang bersumber dari kejahatan bisa berujung pada sengketa hukum, bahkan ketika pembeli merasa tidak tahu asal-usulnya. Karena itu, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik menjadi bagian penting. Pengawasan terhadap pencatatan kepemilikan, kepatuhan lembaga keuangan, dan transparansi transaksi akan menentukan apakah norma baru ini melindungi masyarakat atau justru menimbulkan ketidakpastian. Sertifikat tanah, daftar pemegang saham, dan laporan transaksi mencurigakan perlu menjadi pintu masuk yang mudah diakses penyidik.

Keberhasilan undang-undang ini juga bergantung pada konsistensi lembaga penegak hukum. KPK, Polri, Kejaksaan, pengadilan, dan kementerian terkait harus bekerja dengan data yang sama, prosedur yang jelas, dan akuntabilitas publik. Jika pelaksanaan dilakukan secara terbuka, masyarakat dapat menilai apakah aset yang dirampas benar-benar kembali untuk kepentingan umum, bukan sekadar menjadi catatan dalam laporan lembaga negara. Tanpa transparansi, kepercayaan publik pada pemberantasan korupsi dapat tergerus. Publik berhak tahu berapa aset yang berhasil dipulihkan dan ke mana digunakan.

Berita terkait

Tag:DPRJohanis TanakKPKMahkamah KonstitusiUU Perampasan Aset

Berita Terkait