Lompat ke konten utama
Korupsi

RUU Perampasan Aset Bisa Lacak Harta Diduga Korupsi di Luar Negeri

RUU Perampasan Aset diharapkan memperkuat pelacakan harta dugaan korupsi di luar negeri melalui kerja sama internasional dan koordinasi antarpenegak hukum.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: RUU Perampasan Aset Bisa Lacak Harta Diduga Korupsi di Luar Negeri
Ilustrasi berita: RUU Perampasan Aset Bisa Lacak Harta Diduga Korupsi di Luar NegeriFoto: RRI — Pusat Pemberitaan

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan memperkuat penelusuran harta yang diduga hasil korupsi di luar negeri, menurut laporan RRI, Rabu.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar, Rikwanto, menyampaikan kepada RRI bahwa RUU tersebut akan mengatur mekanisme perampasan aset di luar wilayah Indonesia. Ia menekankan perlunya sinergi antarlembaga penegak hukum serta kerja sama regional dan global.

Menurut Rikwanto, Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention against Corruption atau Konvensi PBB Antikorupsi. Ratifikasi itu menjadi landasan kerja sama internasional untuk menindaklanjuti aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi.

Penelusuran aset di luar negeri, lanjutnya, dimulai dari verifikasi di Indonesia. Setelah itu, aparat berkomunikasi dengan negara tempat aset berada. Ia juga menyinggung praktik pencucian uang yang dapat membuat dana dugaan korupsi tampak seolah berasal dari usaha sah.

Ia optimistis aliran dana itu tetap dapat dilacak melalui instrumen hukum yang ada, selama regulasi cukup kuat dan aparat penegak hukum serius.

Jejak Hukum Aset Lintas Negara

Perampasan aset lintas negara bukan hal baru dalam hukum pidana modern. Secara sederhana, negara tidak hanya menghukum orang, tetapi juga mencoba merebut kembali manfaat ekonomi dari tindak pidana. Dalam kasus korupsi, kerugian negara tidak selalu berhenti di dalam negeri karena uang hasil kejahatan dapat dipindahkan ke rekening luar negeri, perusahaan cangkang, properti, atau instrumen keuangan yang lebih sulit dilacak. Model perampasan seperti ini juga dipakai untuk menindak kejahatan ekonomi lain, termasuk pencucian uang dan penipuan keuangan lintas negara. Prinsipnya, hasil kejahatan tidak boleh dinikmati.

Karena itu, kerja sama internasional menjadi kunci. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi melalui undang-undang tersendiri. Ratifikasi itu membuka pintu bagi bantuan hukum timbal balik, pertukaran informasi, dan permintaan pengembalian aset. Namun, ratifikasi saja tidak otomatis membuat aset kembali. Setiap negara tetap harus menjalankan proses hukumnya sendiri, termasuk membuktikan bahwa dana yang disita diduga berasal dari tindak pidana. Di banyak negara, ada pula konsep perampasan perdata yang memungkinkan aset disita tanpa menunggu penghukuman pidana penuh, selama bukti keterkaitannya kuat. Hal itu penting karena proses pidana bisa bertahun-tahun.

Dalam praktik, penelusuran aset biasanya melewati jalur yang panjang. Aparat perlu menemukan bukti awal di Indonesia, lalu mengirim permintaan resmi ke negara tujuan. Negara tujuan akan memeriksa apakah permintaan itu sesuai dengan hukum setempat, apakah ada perjanjian kerja sama, dan apakah aset itu benar-benar terkait tindak pidana. Kalau bukti lemah, permintaan dapat tertunda atau ditolak.

Tantangan lain adalah bentuk penyimpanan aset. Uang dapat berubah menjadi saham, tanah, atau bisnis yang tampak sah. Karena itu, hukum perampasan aset perlu membedakan antara aset yang diduga hasil kejahatan dan aset yang berasal dari usaha lain. Tanpa mekanisme verifikasi yang jelas, negara berisiko salah menyita atau justru kehilangan momentum untuk mengambil kembali kerugian publik.

Dampaknya bagi Anggaran dan Publik

Bagi pembaca Indonesia, pembahasan RUU ini paling terasa sebagai isu kebijakan publik, bukan berita yang langsung mengubah harga barang atau tarif listrik. Dampaknya bekerja melalui jalur negara: aset yang berhasil kembali dapat memperkuat penerimaan publik, selama tidak bertentangan dengan aturan anggaran. Kalau penelusuran lintas negara berhasil, kerugian yang selama ini ditanggung pembayar pajak berpeluang dipulihkan.

Yang perlu dipantau adalah apakah RUU itu benar-benar disahkan, bagaimana mekanisme verifikasi dibuat, dan apakah lembaga seperti PPATK, kejaksaan, serta kementerian luar negeri punya jalur koordinasi yang jelas. Tanpa aturan pelaksana, kerja sama antarnegara bisa berhenti sebagai surat resmi yang lambat diproses. Publik juga perlu melihat apakah aset yang disita dapat digunakan untuk program yang menyentuh layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Pengawasan publik lewat laporan tahunan lembaga juga perlu diperkuat secara berkala.

Untuk saat ini, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari masih tidak langsung. Namun, isu ini penting karena menyangkut kepercayaan pada penegakan hukum. Jika aset yang diduga hasil korupsi bisa dilacak dan dikembalikan, publik dapat melihat bahwa kerugian negara bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan sesuatu yang bisa dipulihkan dan dipakai untuk kepentingan bersama. Bagi wajib pajak, hal ini relevan karena uang negara yang hilang berarti ruang fiskal yang menyempit untuk membiayai layanan publik.

Berita terkait

Tag:Aset Diduga KorupsiKomisi III DPRRikwantoRUU Perampasan AsetUNCAC

Berita Terkait