Dugaan Pungli Sekolah Jadi Sorotan saat Reses DPRD Jawa Timur
Anggota DPRD Jawa Timur menyoroti dugaan pungli sekolah dan kualitas MBG saat reses di Simokerto, Surabaya.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, menyoroti dugaan pungutan liar di sekolah dan keluhan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menyerap aspirasi warga di Kelurahan Simokerto, Surabaya, Rabu, 18 November 2026, sebagaimana diberitakan TVRI News.
Dalam reses masa persidangan I tahun 2026–2027 di RT 02/RW 05, Kecamatan Simokerto, ratusan warga menyampaikan persoalan pendidikan dan layanan publik. Aduan yang muncul antara lain dugaan pungli di SMA negeri atau sederajat serta kualitas makanan MBG yang dinilai kurang layak.
Tuan rumah reses, Haji Ahmad Stiokarno, menyebut sebagian warga menilai makanan MBG kurang enak, tidak sesuai harapan, dan ada yang diduga sudah basi. Ia juga menyatakan program Koperasi Merah Putih belum tersedia di Simokerto sehingga warga berharap pemerataan layanan pemerintah lebih terasa.
Cahyo menyatakan aduan pungli masih perlu ditelusuri, tetapi ia menegaskan praktik tersebut tidak boleh dibiarkan jika terbukti. Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk pencegahan, serta mendorong kanal pengaduan yang aman bagi masyarakat.
Peran Reses dan Aduan Sekolah
Reses adalah masa ketika anggota DPRD turun ke daerah pemilihan untuk mendengar keluhan warga. Aduan yang masuk tidak otomatis menjadi temuan resmi, tetapi menjadi bahan pengawasan, pertanyaan kepada eksekutif, dan dasar rekomendasi kebijakan. Dalam sistem ketatanegaraan, fungsi pengawasan DPRD dapat berupa rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, atau rekomendasi tertulis kepada dinas. Karena itu, frasa “dugaan” penting: pungli di sekolah baru dapat dinyatakan sebagai pelanggaran setelah diperiksa oleh Inspektorat, Dinas Pendidikan, atau aparat penegak hukum sesuai kewenangan.
Untuk SMA negeri dan sekolah sederajat, kewenangan pengelolaan berada di pemerintah provinsi. Dinas Pendidikan Jawa Timur menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab atas kebijakan penerimaan peserta didik, operasional sekolah, dan pengawasan kepala sekolah. Di Surabaya, posisi ini penting karena banyak siswa SMA berasal dari keluarga yang bergantung pada bantuan pendidikan, sehingga pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya dapat membebani orang tua. DPRD Jawa Timur, termasuk Komisi E yang membidangi pendidikan, berperan mengawal agar keluhan warga tidak berhenti sebagai kabar di media sosial atau pertemuan kampung.
Keluhan MBG juga menyentuh isu yang lebih luas, yaitu rantai pasok makanan. Program gizi massal bergantung pada standar menu, kebersihan dapur, distribusi, dan mekanisme pengembalian makanan yang tidak layak. Bila makanan dinilai basi atau kurang enak, warga membutuhkan saluran cepat agar sekolah tidak hanya menerima pasokan tanpa daya tawar. Dalam konteks itu, pengawasan bukan sekadar menilai rasa, tetapi memastikan keamanan pangan dan ketepatan sasaran. Standar gizi juga perlu dipahami sebagai target kesehatan, bukan hanya rasa; menu yang tepat bisa gagal diterima bila penyajiannya tidak menarik atau waktu distribusi terlambat.
Adapun Koperasi Merah Putih dan Cek Kesehatan Gratis menunjukkan arah program pemerintah yang mencoba menyatukan layanan dasar: gizi, kesehatan, dan ekonomi lokal. Tantangan umumnya ada pada sosialisasi dan pemerataan. Warga di Simokerto, misalnya, dapat melihat manfaat program secara berbeda dengan warga di kelurahan lain jika informasi, jadwal layanan, atau keberadaan koperasi belum sampai ke tingkat RT. Karena itu, reses yang mencatat keluhan per RT dapat menjadi peta kecil untuk menilai apakah program berjalan merata atau hanya hadir di titik tertentu.
Yang Perlu Diperhatikan Orang Tua
Bagi orang tua di Surabaya dan kota lain, aduan ini mengingatkan bahwa biaya sekolah tidak hanya soal SPP resmi, tetapi juga pungutan tambahan yang kadang dikemas sebagai sumbangan, seragam, kegiatan, atau administrasi. Selama dugaan belum diperiksa, orang tua perlu menyimpan bukti, menanyakan dasar hukum setiap pembayaran, dan memanfaatkan kanal resmi Dinas Pendidikan. Transparansi semacam ini penting agar sekolah negeri tetap menjadi ruang yang adil bagi keluarga dengan kemampuan berbeda.
Keluhan MBG juga punya arti praktis bagi rumah tangga. Jika makanan diterima anak dalam kondisi tidak layak, orang tua dapat melaporkan lewat sekolah, Puskesmas, atau kanal pengaduan program, bukan hanya mengeluh di lingkungan sendiri. Gizi anak berkaitan dengan konsentrasi belajar dan kesehatan jangka panjang, sehingga pengawasan rasa, kebersihan, dan ketepatan waktu distribusi sama pentingnya dengan anggaran yang dikeluarkan negara.
Sementara itu, absennya Koperasi Merah Putih di suatu kelurahan dapat menjadi sinyal bahwa layanan ekonomi belum merata. Warga perlu memantau apakah koperasi sudah terbentuk, siapa yang berhak mengakses, dan bagaimana mekanisme pelayanannya. Dengan begitu, program prioritas tidak hanya dikenal melalui poster atau berita, tetapi benar-benar terasa dalam kebiasaan sehari-hari: anak mendapat makanan layak, ibu hamil terpantau gizinya, dan keluarga punya akses layanan yang jelas.



