Palangka Raya Raih Predikat Istimewa Penilaian Ber-AKSI KPK
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meraih skor 92,9 predikat istimewa dalam penilaian Kota Percontohan Ber-AKSI 2026 oleh KPK.

Kota Palangka Raya meraih skor 92,9 dengan predikat istimewa dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI 2026 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan capaian itu di Aula Dinas Pendidikan Palangka Raya, Rabu (18/11/2026).
Menurut laporan InfoPublik, Fairid menilai keberhasilan itu sebagai kerja bersama seluruh jajaran pemerintah kota dan masyarakat dalam mendukung pemerintahan yang berintegritas. Ia menjelaskan, Palangka Raya melewati pemenuhan indikator dan observasi sekitar enam bulan sebelum dinyatakan masuk tiga besar dengan nilai 92,9.
KPK menilai kelengkapan dokumen, data pemerintahan, serta persoalan hukum yang menyentuh penyelenggaraan daerah. Selama proses itu, data Pemerintah Kota Palangka Raya dibuka untuk diperiksa dan dievaluasi.
Fairid memastikan rekomendasi ditindaklanjuti, termasuk pembaruan peraturan daerah dan peraturan wali kota. Ia juga menyebut konsistensi capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention menjadi bagian dari proses sebelum observasi mendalam.
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, ia menilai predikat itu membawa tanggung jawab lebih besar.
Makna Predikat Daerah Percontohan Antikorupsi
Penilaian daerah percontohan antikorupsi biasanya tidak berhenti pada seremoni pemberian predikat. Di tingkat pemerintah kota, hasil semacam ini menjadi cermin apakah sistem pencegahan berjalan konsisten, mulai dari perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga pengawasan internal. Dalam konteks itu, predikat istimewa dapat dibaca sebagai sinyal bahwa sebuah daerah dianggap mampu menjaga tata kelola secara lebih terukur dibandingkan banyak daerah lain.
Palangka Raya memiliki posisi administratif sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota ini menjadi pusat layanan pemerintahan, aktivitas ekonomi, dan interaksi publik. Karena itu, kualitas birokrasi di Palangka Raya tidak hanya berdampak pada warga kota, tetapi juga pada citra tata kelola daerah di kawasan Kalimantan Tengah. Ketika sebuah kota dinilai serius memperkuat integritas, efeknya dapat merembet ke kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, mulai dari urusan administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga pengelolaan aset daerah.
Proses penilaian yang kredibel juga penting dipahami. Penilaian semacam ini biasanya menuntut bukti berlapis, konsistensi dokumen, dan kemampuan pejabat daerah menjelaskan kebijakan. Hal ini berbeda dari sekadar pengisian indikator administratif. Daerah yang dinilai serius umumnya harus menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak bergantung pada satu periode kepemimpinan, melainkan sudah menjadi kebiasaan kerja di lingkungan birokrasi. Dalam praktik pemerintahan, konsistensi semacam ini sering menjadi pembeda antara kota yang benar-benar memperbaiki sistem dan kota yang hanya mengejar penilaian.
Bagi daerah lain, capaian Palangka Raya dapat menjadi rujukan bahwa perbaikan tata kelola dapat dilakukan bertahap. Namun, predikat istimewa tidak otomatis menghapus risiko korupsi. Integritas tetap harus dijaga melalui pengawasan, transparansi anggaran, mekanisme pengaduan yang aman, serta budaya kerja yang menolak gratifikasi. Tanpa pemeliharaan berkelanjutan, penilaian yang baik hanya akan menjadi catatan prestasi tahunan, bukan perubahan nyata dalam pelayanan publik.
Dampak bagi Pelayanan Publik Palangka Raya
Bagi warga Palangka Raya, predikat ini relevan sejauh mendorong perbaikan layanan yang dapat dirasakan sehari-hari. Pembaruan peraturan daerah dan peraturan wali kota, sebagaimana disebut dalam laporan, dapat memengaruhi kecepatan perizinan, kejelasan prosedur administrasi, serta kepastian layanan publik. Jika rekomendasi ditindaklanjuti, warga semestinya mendapat proses yang lebih transparan dan tidak bergantung pada jalur informal.
Bagi pembaca di Indonesia, capaian ini menunjukkan bahwa persaingan perbaikan tata kelola daerah sedang bergerak. Kota-kota lain dapat menjadikan Palangka Raya sebagai pembanding, tetapi juga perlu menilai apakah predikat istimewa diikuti layanan yang lebih baik. Yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsistensi anggaran, pengawasan internal, dan respons terhadap keluhan masyarakat. Tanpa itu, skor tinggi hanya menjadi prestasi birokrasi, bukan manfaat nyata bagi publik.
Dampak lain yang perlu dipantau adalah kebiasaan aparatur dalam menolak gratifikasi dan menjaga netralitas pelayanan. Warga dapat menilai keberhasilan ini dari hal sederhana: apakah antrean layanan lebih tertib, biaya resmi lebih jelas, dan keluhan ditangani tanpa harus mencari perantara. Dengan ukuran itu, predikat antikorupsi tidak berhenti di ruang penilaian, tetapi hadir di kantor kecamatan, dinas, dan layanan publik sehari-hari.
Selain itu, keberhasilan menjaga integritas dapat menurunkan potensi biaya tersembunyi bagi pelaku usaha kecil karena prosedur yang lebih jelas mengurangi ruang pungutan tidak resmi.



