Lompat ke konten utama
Daerah

MAKI Desak Riza Chalid Disidangkan Tanpa Kehadiran

MAKI melayangkan somasi ke Jampidsus agar berkas tersangka Riza Chalid dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan tanpa kehadiran.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: MAKI Desak Riza Chalid Disidangkan Tanpa Kehadiran
Ilustrasi berita: MAKI Desak Riza Chalid Disidangkan Tanpa KehadiranFoto: Jateng Pos

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, melayangkan surat somasi kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI di Jakarta. Menurut laporan Jateng Pos, somasi itu meminta berkas perkara tersangka Muhammad Riza Chalid segera dilimpahkan ke pengadilan agar disidangkan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa.

Desakan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (Persero), sub-holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018-2023. Kejagung menetapkan Riza sebagai tersangka pada 10 Juli 2025 dan memasukkan namanya ke Daftar Pencarian Orang pada 19 Agustus 2025 setelah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik. Dalam konstruksi yang mencuat di publik, Riza disebut berperan sebagai aktor intelektual.

Boyamin menilai penanganan perkara itu jalan di tempat. MAKI juga menyoroti dugaan Riza pernah ke Balikpapan pada 15 Mei 2023 dengan paspor asing bernama samaran Abdul Kareem. Dalam perkara ini, negara disebut dirugikan Rp285 triliun. Riza diduga sebagai beneficial ownership PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, bersama tersangka Hanung Budya, Alfian Nasution, dan Gading Ramadhan Joedo. Sebelumnya, anaknya, M Kerry Andrianto Riza, lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka.

Sidang Tanpa Terdakwa dalam Kasus Korupsi

Kehadiran terdakwa di ruang sidang biasanya menjadi bagian penting dari proses pidana. Namun, dalam perkara korupsi, hukum Indonesia menyediakan mekanisme sidang in absentia. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan persidangan tetap berjalan ketika terdakwa tidak hadir setelah dipanggil secara sah. Mekanisme ini tidak menghapus hak pembelaan, tetapi mencegah perkara berhenti hanya karena terdakwa menghilang.

Status Daftar Pencarian Orang atau DPO menunjukkan penyidik belum menemukan terduga pelaku untuk diproses lebih lanjut. DPO juga berbeda dari vonis. Selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, seorang tersangka tetap wajib dipandang tidak bersalah. Karena itu, desakan agar berkas dilimpahkan ke pengadilan dapat dibaca sebagai dorongan supaya hakim menilai bukti secara terbuka, bukan sebagai pembenaran untuk menyatakan seseorang bersalah sebelum sidang.

Kasus ini menyentuh istilah yang jarang dipahami publik, tetapi penting di sektor migas. PT Pertamina adalah badan usaha milik negara yang bergerak di minyak dan gas. Sub-holding adalah unit atau kelompok usaha di bawah induk untuk mengelola lini tertentu, seperti hilir atau infrastruktur. Kontraktor Kontrak Kerja Sama, atau KKKS, adalah badan usaha yang bekerja sama dengan negara dalam kegiatan hulu migas. Sementara beneficial ownership merujuk pada pemilik manfaat di balik kepemilikan formal sebuah perusahaan.

Penanganan perkara yang berlarut-larut juga memengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di sektor strategis. Kasus migas melibatkan aset besar, rantai pasok, dan keputusan korporasi yang berdampak pada keuangan negara. Ketika berkas belum dilimpahkan, masyarakat tidak memperoleh forum pengadilan untuk menguji dugaan kerugian negara, peran para tersangka, serta dasar penetapan status hukum. Pelimpahan ke pengadilan membuka ruang pembuktian, pemeriksaan saksi, dan hak jawab bagi pihak yang disebut dalam perkara.

Artinya bagi Publik dan Energi Nasional

Bagi pembaca Indonesia, perkara ini relevan karena menyangkut tata kelola energi yang bersinggungan dengan keuangan negara dan layanan publik. Dugaan kerugian Rp285 triliun, jika terbukti di pengadilan, menunjukkan besarnya potensi dana publik yang terganggu. Namun, angka itu belum menjadi vonis. Yang dapat dilihat publik sekarang adalah apakah proses hukum berjalan, apakah berkas dilimpahkan, dan apakah terdakwa yang menghilang dapat tetap diadili.

Kaitan langsung dengan harga BBM atau tarif energi harian tidak dapat disimpulkan begitu saja. Dampaknya lebih luas pada kepastian hukum bagi pelaku usaha, integritas kontrak migas, dan pengawasan korporasi. Publik perlu memantau apakah Jampidsus merespons somasi, apakah pelimpahan dilakukan, dan apakah mekanisme in absentia benar-benar dipakai. Dari sana dapat dinilai apakah penegakan hukum mampu mengejar perkara yang tersandung buronan.

Selain itu, penggunaan nama samaran dalam dugaan perjalanan lintas daerah menambah isu lain: pengawasan dokumen keimigrasian dan identitas. Kasus ini dapat menjadi pengingat bahwa perkara korupsi besar sering melibatkan jaringan korporasi, aset, dan lintas wilayah. Karena itu, pelimpahan berkas ke pengadilan bukan hanya soal mengejar satu orang, tetapi juga memperjelas konstruksi hukum bagi publik.

Berita terkait

Tag:Boyamin SaimanJampidsusKorupsi PertaminaMAKIRiza Chalid

Berita Terkait