132 Kab/Kota Bebaskan BPHTB untuk Percepat Pendaftaran Tanah
Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi membebaskan atau mengurangi BPHTB untuk mempercepat pendaftaran tanah dan memberi kepastian hukum.

Sebanyak 132 kabupaten/kota di 26 provinsi membebaskan atau mengurangi BPHTB untuk mempercepat pendaftaran tanah, menurut laporan RRI dari Jakarta pada Jumat (13/11/2026).
Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parunggi mengatakan dukungan itu memudahkan masyarakat mendaftarkan tanah pertama kali.
Ia merinci 90 daerah memberi pembebasan BPHTB dan 42 daerah memberi pengurangan, sehingga total 129 juta bidang tanah tercatat terdaftar hingga 2026.
Pembayaran BPHTB dilakukan kepada pemerintah daerah melalui kanal pajak daerah yang ditetapkan.
Langkah itu disebut sebagai kolaborasi pusat dan daerah. Bagi daerah, keringanan ini juga menjadi instrumen untuk menertibkan data pertanahan sekaligus menjaga akses layanan bagi warga.
BPHTB dan Hambatan Sertifikasi Tanah
BPHTB adalah pungutan daerah yang muncul ketika hak atas tanah atau bangunan diperoleh. Karena itu, biaya pajak ini sering terasa pada transaksi jual beli, hibah, waris, atau perolehan lain yang menuntut balik nama. Bagi rumah tangga yang selama ini mengandalkan surat lama, girik, atau keterangan adat, kewajiban membayar pajak di depan dapat menjadi alasan menunda pengurusan sertifikat. Ketidakmampuan membayar satu komponen biaya saja bisa membuat proses berhenti, padahal tanah sudah dikuasai bertahun-tahun.
Di sisi lain, pendaftaran tanah bukan hanya urusan administrasi. Sertifikat menjadi alat bukti yang mengurangi sengketa batas, tumpang tindih klaim, dan risiko jual beli ganda. Ketika masyarakat merasa prosesnya panjang, mahal, dan belum tentu selesai, mereka cenderung membiarkan tanah tidak terdaftar. Kebijakan pembebasan atau pengurangan BPHTB menyasar titik itu: menurunkan hambatan biaya agar niat mendaftarkan tanah tidak berhenti di depan loket. Dampaknya bukan hanya pada satu keluarga, tetapi pada tertib tata ruang dan keamanan transaksi properti di suatu wilayah.
Peran pemerintah daerah penting karena BPHTB merupakan pajak kabupaten/kota. Artinya, keputusan memberi keringanan berada di tangan kepala daerah dan DPRD, bukan semata-mata kementerian pusat. Kolaborasi semacam ini juga menunjukkan bahwa percepatan layanan pertanahan tidak hanya bergantung pada jumlah petugas ukur, pembaruan peta, atau digitalisasi berkas. Ia juga bergantung pada insentif fiskal yang membuat warga mau datang, melengkapi dokumen, dan membayar biaya lain yang masih ada. Tanpa dukungan fiskal, target pendaftaran tanah dapat terbentur pada kenyataan ekonomi masyarakat.
Dalam praktik pertanahan, istilah yang sering muncul adalah kepastian hukum. Kepastian itu tidak hanya berarti nama pemilik tercatat, tetapi juga hak dapat diagunkan, diwariskan, dan dilindungi negara. Sebelum sertifikat terbit, banyak warga mengandalkan surat keterangan tanah dari kelurahan atau kecamatan. Dokumen itu berguna sebagai petunjuk awal, tetapi belum sekuat sertifikat yang diterbitkan lembaga pertanahan. Perbedaan status inilah yang membuat biaya dan waktu pengurusan sering dianggap tidak sebanding dengan manfaatnya, terutama bagi pemilik kecil yang tidak memiliki arsip lengkap.
Dampak bagi Pemilik Tanah dan Pemda
Bagi pemilik tanah, keringanan BPHTB berarti penghematan langsung pada tahap yang paling sensitif: saat hak harus diakui secara formal. Penghematan itu dapat dialihkan ke biaya pengukuran, pembuatan dokumen, transportasi, atau waktu yang hilang karena bolak-balik mengurus berkas. Untuk keluarga yang tinggal di kota berkembang, perbedaan antara tanah bersertifikat dan tidak bersertifikat juga memengaruhi nilai jual dan kemampuan mengakses pembiayaan. Bagi petani atau pemilik rumah sederhana, penghematan kecil bisa menjadi pembeda antara mengurus sertifikat sekarang atau menunda tanpa batas.
Bagi pemerintah daerah, kebijakan ini menuntut perhitungan yang lebih teliti. BPHTB adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah. Ketika banyak daerah memilih membebaskan atau mengurangi pungutan, ada potensi penerimaan jangka pendek berkurang. Namun, jika lebih banyak tanah terdaftar, basis data perpajakan menjadi lebih rapi, transaksi properti lebih aman, dan potensi pajak lain dapat tumbuh dalam jangka menengah. Daerah juga perlu menjaga agar keringanan tidak menimbulkan antrean baru di kantor pertanahan, karena lonjakan permohonan menuntut petugas, sistem, dan waktu layanan yang memadai.
Yang perlu diperhatikan adalah konsistensi penerapan di lapangan. Warga perlu tahu apakah keringanan berlaku untuk semua jenis perolehan, berapa lama masa berlakunya, dan dokumen apa yang harus disiapkan. Tanpa informasi yang jelas, kebijakan yang dirancang untuk memudahkan justru bisa membingungkan dan menimbulkan biaya tersembunyi. Karena itu, sosialisasi yang sederhana dan kanal pengaduan yang terbuka sama pentingnya dengan keputusan fiskal itu sendiri.



