Lompat ke konten utama
Daerah

Pemkab Sukoharjo Salurkan Santunan Kematian Rp3 Juta ke 2.974 Keluarga

Pemkab Sukoharjo menyalurkan santunan kematian Rp3 juta bagi 2.974 keluarga sambil memperkuat digitalisasi data bantuan sosial.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Pemkab Sukoharjo Salurkan Santunan Kematian Rp3 Juta ke 2.974 Keluarga
Ilustrasi berita: Pemkab Sukoharjo Salurkan Santunan Kematian Rp3 Juta ke 2.974 KeluargaFoto: Jateng Pos

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyalurkan Bantuan Sosial Santunan Kematian Tahap II Tahun 2026 kepada 2.974 keluarga penerima manfaat di Gedung Graha PGRI Sukoharjo, Rabu (18/11), sebagaimana diberitakan Jateng Pos.

Plt Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, menyerahkan bantuan secara simbolis dan menegaskan santunan Rp3 juta per keluarga penerima manfaat merupakan hak penuh warga. Menurut laporan Jateng Pos, total penyaluran tahap ini mencapai Rp8.922.000.000,00 untuk 2.974 keluarga. Pemkab juga menggandeng Kejaksaan Negeri Sukoharjo melalui Tim Jaksa Pengacara Negara untuk mengawal tata kelola bantuan agar bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan itu dirangkaikan dengan penguatan digitalisasi data perlindungan sosial. Eko Sapto menyebut peran Agen Perlinsos yang melibatkan ASN, perangkat desa, TNI, dan Polri agar masyarakat lebih mudah mengakses proses graduasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kepala Dinas Sosial Sukoharjo, Yunia Wahdiyati, menambahkan perekaman data kini berjalan melalui gerakan nasional peduli tetangga, melibatkan Posyandu, kader kesejahteraan sosial, kecamatan, dan desa.

Sampai saat ini, capaian perekaman digitalisasi di Sukoharjo disebut 16 persen. Targetnya, hingga Desember 2026, jumlah penduduk terekam mencapai 50 persen sehingga bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran.

Santunan Kematian dan Wajah Perlindungan Sosial Daerah

Santunan kematian bukan bantuan rutin bulanan, melainkan jaring pengaman darurat ketika kehilangan anggota keluarga menimbulkan tekanan ekonomi mendadak. Di banyak daerah, program semacam ini menjadi penanda bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan pangan, tunai, atau jaminan sosial reguler. Ketika pencari nafkah meninggal, keluarga sering harus menanggung biaya pemakaman, tagihan, dan kebutuhan hidup dalam waktu bersamaan, sementara sumber penghasilan utama hilang.

Posisi santunan kematian juga perlu dibaca dalam kerangka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS selama ini menjadi rujukan utama penentuan penerima bantuan, tetapi basis data nasional kerap menghadapi dua masalah klasik: warga miskin tidak terdaftar dan warga yang sudah mampu masih tercatat. Karena itu, istilah graduasi dalam perlindungan sosial berarti perpindahan status warga dari kategori miskin atau rentan menjadi lebih mandiri, atau sebaliknya, pemutakhiran data ketika kondisi rumah tangga berubah.

Pelibatan Kejaksaan Negeri dalam pendampingan bantuan sosial lazim dilakukan pada program yang rawan penyimpangan, seperti penyaluran tunai, pengadaan barang, atau pengelolaan aset daerah. Dalam konteks ini, peran Tim Jaksa Pengacara Negara lebih diarahkan pada pencegahan dan kepatuhan prosedur, bukan penindakan. Sementara itu, digitalisasi data dapat memperbaiki akurasi sasaran, tetapi juga memunculkan risiko baru: warga yang tidak memiliki akses internet, dokumen kependudukan tidak lengkap, atau data yang terbaca tidak layak padahal kondisinya sulit, tetap membutuhkan kanal pengaduan yang mudah dan cepat.

Keterlibatan ASN, perangkat desa, TNI, dan Polri sebagai agen perlindungan sosial juga menandakan pergeseran dari model bantuan yang menunggu warga datang ke kantor pemerintah ke model jemput bola. Namun, perluasan peran itu menuntut batas yang jelas: mereka dapat membantu verifikasi dan pelaporan, tetapi tidak boleh menjadi perantara potongan, pungutan, atau syarat administratif yang memperlambat hak warga.

Yang Perlu Diperhatikan Warga Sukoharjo

Bagi keluarga di Sukoharjo, program ini berdampak langsung pada ketahanan ekonomi setelah kehilangan anggota rumah tangga. Santunan tunai Rp3 juta dapat menutup biaya pemakaman, cicilan, atau kebutuhan sehari-hari dalam jangka pendek. Namun, bantuan satu kali tidak otomatis menyelesaikan masalah struktural, terutama jika keluarga kehilangan pencari nafkah utama dan tidak memiliki tabungan, pekerjaan, atau jaminan sosial lain.

Karena itu, hal yang perlu dipantau warga adalah akurasi data dan kepastian pencairan. Jika keluarga merasa berhak tetapi status digitalnya terbaca tidak layak, mekanisme usul sanggah harus dimanfaatkan dengan dokumen pendukung yang jelas. Warga juga perlu memastikan bantuan diterima utuh tanpa potongan. Dalam jangka panjang, perluasan cakupan perekaman data hingga target 50 persen akan menentukan apakah santunan kematian, bantuan sosial lain, dan rencana perlindungan lanjutan dapat menyasar rumah tangga yang benar-benar membutuhkan.

Rencana pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan bagi warga yang memenuhi syarat juga layak ditunggu realisasinya. Program tersebut dapat memperpendek waktu penanganan kedaruratan, tetapi efektivitasnya bergantung pada kriteria penerima, kepatuhan administrasi, dan koordinasi antarinstansi. Tanpa pengawasan publik, program yang dirancang untuk melindungi warga perlu dipastikan tidak menambah beban administrasi.

Berita terkait

Tag:DTKSKejaksaan Negeri SukoharjoPemkab Sukoharjoperlindungan sosialSantunan Kematian

Berita Terkait