KPK Terima 1.105 Karya Film Antikorupsi ACFFEST 2026
KPK menerima 1.105 karya film antikorupsi dalam ACFFEST 2026, naik dari sekitar 600-700 karya tahun lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 1.105 karya untuk Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) 2026. Pengumuman disampaikan pada Rabu, 18 November 2026, dan seluruh karya akan dikurasi sebelum puncak apresiasi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis, 26 November 2026.
Adhi Setyo Tamtomo, Kasatgas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, menyebut karya yang masuk berasal dari lima kategori kompetisi. Ia menyatakan jumlah tahun ini melonjak dari sekitar 600 hingga 700 karya pada tahun sebelumnya, sebagaimana dilaporkan RRI.
Lima kategori itu meliputi ide cerita film pendek, film pendek fiksi, film pendek pelajar, film pendek vertikal khusus kementerian atau lembaga, serta ide cerita film pendek untuk peserta dari Sumatra dan Kalimantan. Untuk kategori ide cerita, peserta mengirim proposal lebih dulu; KPK akan memilih lima ide terbaik untuk bantuan pembiayaan produksi.
Menurut Adhi, film bertema antikorupsi tidak perlu menampilkan lembaga atau wilayah yang bersih dari korupsi. Karya dapat mengangkat kejujuran, keadilan, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras. Dalam kategori film vertikal, ia berharap pesan antikorupsi masuk ke gawai pegawai. "Mereka terbiasa men-scroll sekaligus mendapat edukasi tentang antikorupsi," kata Adhi. Puncak ACFFEST 2026 juga digabung dengan Pariwara Antikorupsi 2026; Kasatgas KPK, Dian Rachmawati, menilai pemerintah daerah perlu lebih terbuka menyampaikan inisiatif perubahan dan upaya pencegahan korupsi.
Peran Film Pendek dalam Edukasi Antikorupsi
Film pendek sering dipakai lembaga publik sebagai alat komunikasi karena durasinya singkat, mudah disebarkan lewat media sosial, dan dapat menyentuh emosi penonton tanpa harus memakai jargon birokrasi. Dalam isu integritas, pendekatan ini berguna ketika pesan moral ingin disampaikan kepada kelompok muda, pegawai, atau warga yang jarang mengikuti sosialisasi formal. Kekuatan film juga terletak pada kemampuannya menampilkan situasi konkret, bukan sekadar daftar nilai.
Kompetisi gagasan cerita memberi ruang bagi penulis untuk menguji isu dari sudut yang lebih dekat dengan keseharian, seperti antrean layanan publik, uang jajan di sekolah, gratifikasi kecil, atau tekanan untuk tidak jujur. Dengan begitu, antikorupsi tidak selalu dimaknai sebagai kasus besar, melainkan sebagai pilihan perilaku yang berulang di kantor, kampus, dan ruang digital. Peserta juga belajar merumuskan konflik, tokoh, dan pesan tanpa jatuh ke ceramah satu arah.
Format vertikal menambah lapisan lain karena mengikuti cara orang mengonsumsi video di ponsel. Konten pendek yang dibuat instansi dapat menjadi pengingat visual bagi pegawai, sementara publik menilai apakah pesan itu selaras dengan pelayanan yang mereka terima. Di titik ini, film bukan hanya karya lomba, tetapi bagian dari komunikasi kebijakan yang menuntut konsistensi antara tayangan dan praktik. Jika tayangan menampilkan integritas sementara layanan lambat atau berbelit, publik akan lebih cepat kehilangan kepercayaan.
Di Indonesia, pendidikan antikorupsi juga bertumpu pada peran sekolah, perguruan tinggi, dan media. Ketika sineas muda dan pegawai pemerintah daerah ikut membuat konten, pesan integritas dapat menyebar melampaui ruang seminar. Tantangannya adalah menjaga agar karya tidak berhenti sebagai seremoni, tetapi memicu diskusi tentang nilai yang sedang diuji dalam pelayanan publik. Festival semacam ini dapat menjadi jembatan antara kampanye negara dan pengalaman warga.
Dampak Kompetisi bagi Pegawai dan Daerah
Bagi pembaca Indonesia, kompetisi film antikorupsi dapat dibaca sebagai sinyal bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dikerjakan lewat penindakan, tetapi juga lewat pembiasaan nilai di ruang publik. Bagi pegawai, video pendek yang muncul di gawai dapat menjadi pengingat kecil tentang kejujuran, disiplin, dan batas gratifikasi. Bagi warga, karya semacam ini memberi bahasa yang lebih mudah dipakai untuk menilai pelayanan, misalnya apakah petugas menolak pungutan tidak resmi atau apakah birokrasi menjelaskan prosedur dengan jujur.
Relevansinya bagi pemerintah daerah terletak pada dorongan untuk mengomunikasikan perbaikan layanan secara terbuka. Ketika daerah ditantang membuat kampanye audiovisual, warga dapat menuntut bukti yang lebih konkret: informasi yang mudah diakses, prosedur yang jelas, dan pejabat yang tidak menutupi kesalahan. Namun, dampak praktisnya bergantung pada tindak lanjut. Jika festival hanya menghasilkan tayangan tanpa perubahan di loket pelayanan, sekolah, atau kantor desa, pesan integritas akan sulit dipercaya.
Untuk pembaca sehari-hari, hal yang perlu diperhatikan adalah konsistensi pesan: apakah film mendorong warga berani melapor, menolak suap kecil, dan memeriksa informasi sebelum menyebarkan tuduhan. Tanpa itu, kompetisi hanya menjadi konten hiburan yang cepat tenggelam di lini masa.



