Lompat ke konten utama
Parlemen

Pasopati Desak DPRD Pati Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Etik Anggota Dewan

Pasopati dan warga Sukoharjo mendatangi DPRD Pati, mendesak Badan Kehormatan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik anggota dewan.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Pasopati Desak DPRD Pati Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Etik Anggota Dewan
Ilustrasi berita: Pasopati Desak DPRD Pati Tindak Lanjuti Dugaan Pelanggaran Etik Anggota DewanFoto: Jateng Pos

Warga Desa Sukoharjo, Kecamatan Wedarijaksa, bersama Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) mendatangi Gedung DPRD Pati, Kamis (19/11/2026). Mereka menuntut Badan Kehormatan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik yang melibatkan salah satu anggota DPRD Pati. Langkah itu buntut meninggalnya Kepala Desa Sukoharjo, Suparjo (68), seusai ketegangan mediasi utang-piutang di kantor desa pada Rabu (18/11/2026).

Aspirasi diterima Wakil Ketua I Hardi, Wakil Ketua II Bambang Susilo, Ketua Badan Kehormatan Kamari, dan sejumlah anggota BK di ruang Gabungan DPRD Pati, menurut laporan Jateng Pos.

Bambang Susilo menyatakan aduan itu belum dapat diungkap nama anggota yang dilaporkan. Ia menyebut dua jalur berjalan: pemeriksaan etik oleh BK dan proses hukum di Polres Pati setelah keluarga serta perwakilan kepala desa membuat laporan.

BK menunggu kelengkapan aduan hingga pukul 14.00 WIB. Bambang menegaskan sanksi bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dari jabatan pimpinan alat kelengkapan, pemberhentian sementara, hingga usulan pemberhentian sebagai anggota DPRD.

Ia menyatakan hasil pemeriksaan akan menentukan berat ringannya sanksi. “Sanksi terberat bisa sampai ke pemberhentian,” kata Bambang.

Peran Badan Kehormatan dan Batas Proses Etik

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan internal DPRD yang menjaga perilaku anggota dewan agar sesuai sumpah jabatan, tata tertib, dan kode etik. Organ ini berbeda dari komisi yang membahas kebijakan atau anggaran. Fokusnya adalah pemeriksaan dugaan pelanggaran etika, bukan penyidikan pidana. Karena itu, hasil kerjanya berupa penilaian etik dan sanksi internal, sementara dugaan tindak pidana tetap menjadi ranah aparat penegak hukum.

Di banyak daerah, pengaduan masyarakat biasanya melewati tahap awal berupa pencatatan, permintaan kelengkapan berkas, dan penelaahan apakah laporan termasuk kewenangan BK. Setelah itu, pihak-pihak yang disebut dalam aduan dapat dimintai keterangan. Proses ini menuntut kehati-hatian karena anggota DPRD memiliki kedudukan konstitusional dan dilindungi asas praduga tak bersalah. Keputusan baru diambil setelah pemeriksaan cukup, bukan karena tekanan massa. Transparansi tahapan menjadi penting agar publik tidak menilai hasil sebelum proses selesai. Publik pun berhak memperoleh informasi mengenai tahap mana yang sedang berjalan, selama tidak melanggar hak pihak yang diperiksa.

Ada dua jalur yang dapat berjalan berdampingan ketika sebuah peristiwa memicu laporan etik dan laporan pidana. Jalur etik menilai perilaku, ucapan, atau tindakan anggota dewan yang dianggap melanggar norma jabatan. Jalur pidana menilai apakah ada unsur perbuatan melawan hukum yang dapat diproses oleh kepolisian. Keduanya tidak saling meniadakan, tetapi tidak otomatis menghasilkan kesimpulan yang sama. Pemeriksaan etik dapat menunda atau melanjutkan prosesnya bergantung pada kebutuhan bukti dan ketentuan internal.

Dalam konteks desa, mediasi persoalan utang-piutang sering menjadi ruang penyelesaian sengketa warga. Kepala desa atau perangkat desa kerap berperan sebagai penengah, sehingga ketegangan dalam forum semacam ini dapat berdampak luas. Ketika peristiwa berlanjut pada kematian, perhatian publik biasanya terpecah antara duka warga, pencarian kepastian hukum, dan tuntutan agar pejabat atau wakil rakyat yang terlibat menjelaskan posisi mereka secara terbuka.

Artinya bagi Publik Pati dan Desa Sekitarnya

Bagi warga Pati, kasus ini menyentuh dua hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: cara menyelesaikan utang-piutang di desa dan akuntabilitas wakil rakyat di daerah. Kepala desa dan perangkat desa adalah pintu pertama layanan administrasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa ringan. Jika forum desa dianggap gagal menjaga keselamatan warga, kepercayaan pada mekanisme lokal dapat menurun.

Untuk pembaca di luar Pati, pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa pengaduan etik tidak boleh berhenti pada aksi massa. Publik perlu memantau apakah Badan Kehormatan menerima berkas lengkap, memanggil pihak terkait, dan mengumumkan hasil sesuai prosedur. Pada saat yang sama, proses hukum di kepolisian harus berjalan tanpa saling mendahului. Jika kedua jalur itu dibuka secara jelas, warga memiliki rujukan yang lebih adil daripada spekulasi.

Dampak langsung pada harga, pekerjaan, atau kesehatan tidak terlihat dari laporan ini. Namun, perhatian ke depan seharusnya tertuju pada perlindungan warga ketika mediasi berlangsung, kejelasan peran anggota DPRD yang dilaporkan, serta apakah sanksi etik dan proses pidana menghasilkan jawaban yang dapat dipahami keluarga korban dan masyarakat. Pemerintah desa juga dapat mengevaluasi protokol mediasi agar forum penyelesaian sengketa tidak berubah menjadi situasi yang membahayakan.

Berita terkait

Tag:Badan KehormatanDPRD PatiKepala Desa SukoharjoPasopatiWedarijaksa

Berita Terkait