Lompat ke konten utama
Parlemen

Menhan Sjafrie Temui Pimpinan DPR, Bahas Penyempurnaan UU Pertahanan Negara

Menhan Sjafrie menemui pimpinan DPR untuk membahas penyempurnaan UU Pertahanan Negara, bukan isu calon wakil presiden pengganti Gibran.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Menhan Sjafrie Temui Pimpinan DPR, Bahas Penyempurnaan UU Pertahanan Negara
Ilustrasi berita: Menhan Sjafrie Temui Pimpinan DPR, Bahas Penyempurnaan UU Pertahanan NegaraFoto: TVRI News — Nasional

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menemui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026, untuk membahas komunikasi bidang pertahanan dan rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertemuan itu, menurut laporan TVRI News, menegaskan agenda resmi di luar isu calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Sjafrie menyebut pertemuan dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Ia mengatakan koordinasi dengan pimpinan DPR merupakan bagian dari tugas dan fungsi di bidang pertahanan, termasuk konsultasi dengan Komisi I DPR.

Ia menilai regulasi pertahanan negara perlu dikaji ulang karena sudah lama tidak mengalami penyempurnaan. Sjafrie juga membandingkan kondisi itu dengan Undang-Undang TNI yang telah melalui proses revisi.

Terkait pertanyaan dukungan kepada Sugiono sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran, Sjafrie menyatakan, “Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu.”

Menjaga Regulasi Pertahanan Tetap Relevan

Undang-Undang Pertahanan Negara merupakan salah satu tiang utama kebijakan pertahanan Indonesia. Aturan ini memberi kerangka bagi penyelenggaraan pertahanan negara, mulai dari perumusan kebijakan, koordinasi antarlembaga, hingga hubungan antara lembaga sipil dan kekuatan bersenjata. Karena disusun pada masa awal reformasi, regulasi tersebut lahir dari kebutuhan untuk menata kembali pertahanan setelah Orde Baru, ketika peran militer dalam kehidupan publik dan pemerintahan menjadi sorotan.

Dalam sistem ketatanegaraan, penyempurnaan undang-undang tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Pemerintah perlu membawa rancangan kebijakan ke DPR, khususnya komisi yang membidangi pertahanan, untuk dibahas, dikritisi, dan disetujui. Di sinilah posisi Ketua Komisi I DPR menjadi penting: komisi ini menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap sektor pertahanan. Pertemuan Menteri Pertahanan dengan pimpinan DPR dapat dibaca sebagai bagian dari proses awal untuk memastikan komunikasi politik tetap terjaga sebelum pembahasan teknis masuk ke alat kelengkapan dewan.

Perbandingan dengan revisi Undang-Undang TNI juga relevan. TNI sebagai kekuatan utama pertahanan memiliki undang-undang tersendiri, dan pembaharuan regulasi di sektor militer biasanya memicu pertanyaan yang lebih luas: apakah pertahanan negara perlu ditata ulang agar lebih sesuai dengan ancaman modern, kebutuhan industri pertahanan, serta prinsip supremasi sipil. Isu yang muncul bukan hanya soal pasal, tetapi juga soal keseimbangan antara efektivitas operasional, akuntabilitas publik, dan perlindungan hak warga negara.

Agenda penyempurnaan regulasi pertahanan juga berkaitan dengan kelembagaan koordinasi. Secara umum, forum koordinasi pertahanan berfungsi menyelaraskan kebijakan lintas sektor, termasuk perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan respons terhadap ancaman yang bersifat lintas wilayah. Jika undang-undang pertahanan diperbarui, peran koordinasi itu berpotensi dipertegas agar kebijakan tidak berjalan terpisah-pisah antarinstansi. Dengan kata lain, pembaruan hukum pertahanan menyentuh arsitektur keamanan nasional secara menyeluruh.

Dampaknya bagi Anggaran dan Keamanan Publik

Bagi pembaca di Indonesia, revisi undang-undang pertahanan mungkin terdengar jauh dari keseharian. Namun sektor pertahanan berkaitan langsung dengan uang publik, prioritas belanja negara, dan rasa aman. Setiap perubahan kerangka hukum dapat memengaruhi cara pemerintah mengalokasikan anggaran pertahanan, membeli alat utama sistem persenjataan, mengembangkan industri dalam negeri, serta mengatur keterlibatan komponen cadangan dalam situasi darurat. Perubahan itu juga dapat menyentuh standar kesiapsiagaan, pelatihan, dan tata kelola personel. Dampaknya tidak instan, tetapi biasanya terasa melalui kebijakan anggaran yang dibahas tahunan.

Proses penyempurnaan regulasi juga menjadi ujian bagi pengawasan demokratis. Masyarakat perlu melihat apakah pembahasan dilakukan secara terbuka, melibatkan ahli, dan tetap menempatkan TNI serta aparat pertahanan di bawah kendali sipil. Jika revisi hanya dibahas cepat tanpa penjelasan publik, kepercayaan terhadap kebijakan pertahanan bisa tergerus. Sebaliknya, jika komunikasi antara pemerintah dan DPR berjalan rapi, publik dapat memperoleh kepastian bahwa pertahanan diperkuat tanpa mengorbankan akuntabilitas.

Untuk jangka pendek, pertemuan Menhan dengan pimpinan DPR lebih tepat dibaca sebagai sinyal koordinasi, bukan keputusan final. Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah pembahasan ini masuk ke program legislasi nasional, siapa yang dilibatkan dalam tim penyusun, dan pasal-pasal mana yang akan diubah serta diawasi publik. Dari sana, publik bisa menilai apakah pembaruan hukum pertahanan benar-benar menjawab kebutuhan keamanan Indonesia saat ini.

Berita terkait

Tag:DPRSjafrie SjamsoeddinSufmi Dasco AhmadUtut AdiantoUU Pertahanan Negara

Berita Terkait