Lompat ke konten utama
Daerah

Polisi Pati Duga Solar Subsidi Disalahgunakan Lewat Barcode Nelayan

Polresta Pati mengungkap dugaan penyalahgunaan solar subsidi 1.800 liter yang dibeli memakai barcode nelayan.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Polisi Pati Duga Solar Subsidi Disalahgunakan Lewat Barcode Nelayan
Ilustrasi berita: Polisi Pati Duga Solar Subsidi Disalahgunakan Lewat Barcode NelayanFoto: Jateng Pos

Polresta Pati mengungkap dugaan penyalahgunaan solar subsidi di Kabupaten Pati. Kasus ini menyeret dua kendaraan dan 1.800 liter BBM bersubsidi yang diduga dibeli memakai barcode nelayan, sebagaimana diberitakan Jateng Pos, Jumat (13/11).

Menurut laporan Jateng Pos, peristiwa yang diungkap pada konferensi pers di Mapolresta Pati itu terjadi pada Kamis (29/10) sekitar pukul 03.00 WIB. Pengungkapan dilakukan di Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Juwana. Kapolresta Pati Kombes Pol Sigit memimpin kegiatan tersebut, didampingi Kapolres Rembang, Blora, dan Jepara.

Kasatreskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadiyan Widya Wiratama menyebut dua kendaraan yang disita diduga dipakai mengangkut solar hasil pembelian dari SPBU. Satu kendaraan sekitar 600 liter, sementara becak bermotor atau Tosa sekitar 1.200 liter. Barang bukti lain meliputi telepon genggam dan jeriken.

Polisi menyatakan satu terduga pelaku masih melarikan diri dan telah menerbitkan daftar pencarian orang (DPO). Penyidikan diarahkan pada jalur distribusi solar subsidi serta kemungkinan pihak lain. Terduga pelaku disangkakan melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Celah Verifikasi BBM Bersubsidi

Solar bersubsidi merupakan bahan bakar yang harganya ditahan pemerintah agar tetap terjangkau bagi kelompok yang berhak, termasuk nelayan dan pengemudi kendaraan tertentu. Karena selisih harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi bisa besar, pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum menjadi penting. Dalam sistem pembelian modern, konsumen biasanya menunjukkan identitas atau kode yang terhubung dengan hak membeli kuota subsidi. Kode itu dimaksudkan agar transaksi tercatat dan tidak mudah dipindahkan ke pihak yang tidak berhak.

Modus yang dilaporkan di Pati menunjukkan celah pada tahap verifikasi, bukan pada fisik kendaraan atau jeriken. Barcode nelayan yang seharusnya melekat pada hak satu pembeli dapat dikumpulkan ke dalam satu perangkat, lalu dipakai berulang di beberapa SPBU. Praktik semacam itu mengubah fungsi kode identitas dari alat pembatas kuota menjadi alat menampung pembelian. Jika satu orang membeli atas nama banyak nomor, volume yang terkumpul dapat melebihi kebutuhan riil nelayan di lapangan.

Kasus penyalahgunaan BBM subsidi bukan hal baru di daerah pesisir dan sentra transportasi. Solar subsidi banyak dipakai mesin kapal kecil, truk, alat berat, serta kendaraan operasional yang bergerak di pelabuhan, pasar, dan jalur distribusi barang. Karena itu, titik rawan biasanya muncul pada jarak antara SPBU dan lokasi penggunaan akhir: pengangkutan, penampungan, dan penjualan kembali. Penyidik umumnya menelusuri pola pembelian, pemilik kendaraan, serta penerima uang dari hasil penjualan untuk melihat apakah praktik itu berdiri sendiri atau menjadi jaringan.

Dalam kerangka hukum, dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi menyentuh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pasal itu mengatur tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi, termasuk aktivitas niaga atau pengangkutan yang tidak sesuai ketentuan. Status hukum seseorang tetap tunduk pada asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dampak bagi Nelayan dan Harga Lokal

Bagi pembaca di daerah, kasus seperti ini menyentuh dua hal yang jarang terlihat langsung: ketersediaan BBM bersubsidi dan kepastian bahwa kuota sampai ke kelompok sasaran. Jika solar subsidi dialihkan ke kendaraan atau penampung, nelayan yang berhak dapat lebih sering antre, kehabisan stok, atau terpaksa membeli dengan harga lebih tinggi di pasar gelap. Kerugian itu tidak selalu muncul sebagai berita besar, tetapi terasa pada biaya melaut, harga ikan, dan pendapatan rumah tangga pesisir.

Di tingkat kebijakan, pengungkapan ini mengingatkan bahwa pengawasan berbasis kode identitas perlu dilengkapi verifikasi lapangan. SPBU dapat memeriksa kesesuaian antara barcode, kendaraan, dan pola pembelian, sementara aparat menelusuri penerima manfaat akhir. Bagi operator SPBU, kelalaian dalam membatasi transaksi berulang bisa menjadi risiko hukum dan reputasi. Bagi konsumen, perubahan prosedur di satu daerah dapat berarti antrean lebih ketat atau permintaan dokumen yang lebih banyak saat mengisi solar subsidi.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsistensi penegakan hukum tanpa menghakimi terduga pelaku, serta transparansi Pertamina dan pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme barcode. Jika jalur distribusi solar subsidi lebih tertutup, kebocoran anggaran subsidi dapat ditekan. Sebaliknya, jika hanya kendaraan dan jeriken yang disita tanpa menelusuri pembeli akhir, praktik serupa berisiko muncul kembali di titik lain.

Berita terkait

Tag:Barcode NelayanKabupaten PatiPolresta PatiSolar SubsidiUU Migas

Berita Terkait