Wali Kota Semarang Perkuat Antisipasi Kebakaran TPA Jatibarang
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memperkuat mitigasi kebakaran TPA Jatibarang setelah menerima bantuan sarana pemadam dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng memperkuat kesiapsiagaan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang setelah Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan bantuan sarana pemadam, Kamis (12/11).
Menurut laporan Jateng Pos, bantuan diserahkan di lokasi saat kunjungan tersebut. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyerahkan perangkat pemadam, termasuk pompa, selang, dan nozzle gambut yang dapat menyemprot air ke dalam timbunan untuk menjangkau api yang menyala di bawah permukaan.
Diaz menyebut sedikitnya 76 TPA di Indonesia terbakar pada Januari-Oktober 2026, sementara Jatibarang empat kali pada September 2026. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2026 mengatur penyiraman berkala, pendinginan, serta patroli rutin; kepatuhan Jatibarang dinilai sekitar 90 persen.
Agustina mendorong percepatan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dan pengurangan timbunan yang diperkirakan 3,7 juta ton. Timbunan itu diperkirakan bertambah sekitar 365 ribu ton per tahun. Ia berharap dukungan pusat mempercepat penyelesaian administratif PSEL pada akhir tahun.
Mengapa Api Bisa Menyala di Tumpukan Sampah
Tempat pemrosesan akhir bukan sekadar halaman kosong yang diisi sampah. Di dalam timbunan, material organik terus terurai dan menghasilkan gas metana yang mudah terbakar. Metana terbentuk dari tumpukan organik yang kekurangan oksigen, sementara di area yang longgar udara dapat masuk dan memicu pembakaran lambat. Jika tumpukan terlalu padat, panas dari dekomposisi tidak mudah keluar, sehingga dapat terbentuk titik api yang menyala di bawah permukaan. Kondisi ini membuat kebakaran TPA sulit dipadamkan hanya dengan menyemprot bagian atas.
Pola pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pembuangan terbuka juga memperbesar risiko. Sampah yang tidak terpilah membuat kaca, plastik, logam, dan bahan organik bercampur. Pada musim kemarau, lapisan atas yang kering dapat menjadi pemicu awal, sementara bagian bawah tetap menyimpan gas dan panas. Sebagian tempat pemrosesan akhir di Indonesia masih menampung sampah campuran dengan sistem pembuangan terbuka, sementara sistem landfill yang lebih terkendali terus dikembangkan. Sistem yang baik membutuhkan lapisan penutup, saluran gas, dan pemantauan suhu. Karena itu, patroli, penyiraman, dan pendinginan rutin menjadi langkah dasar yang diminta kepada pengelola TPA.
Keberadaan TPA di dekat permukiman menambah kompleksitas. Asap dari kebakaran sampah tidak hanya mengganggu jarak pandang, tetapi juga dapat membawa partikel halus dan bau yang mengganggu pernapasan. Dalam jangka panjang, kebocoran gas metana juga berkontribusi pada emisi rumah kaca, sehingga penanganan TPA menjadi isu lingkungan sekaligus kesehatan. Di kota besar, volume sampah harian yang tinggi membuat timbunan cepat bertambah. Ketika kapasitas TPA mendekati batas, pengelolaan menjadi lebih sulit dan risiko lingkungan meningkat.
Penyelesaian yang lebih struktural biasanya bertumpu pada pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, dan pengolahan modern. Teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik memerlukan rantai pasok yang stabil, izin lingkungan, serta penerimaan warga sekitar. Tanpa pemilahan, sampah campuran dapat menurunkan efisiensi pembakaran dan meningkatkan kebutuhan pengendalian pencemaran. Program pemilahan di tingkat keluarga, bank sampah, dan pembatasan material tertentu menjadi prasyarat agar fasilitas pengolahan tidak hanya menjadi tempat penampungan sementara.
Dampaknya bagi Warga Semarang
Kebakaran TPA bukan hanya urusan petugas di lokasi. Bagi warga Semarang, asap dan bau dapat mengganggu aktivitas harian, terutama bagi anak, lansia, dan penderita gangguan pernapasan. Jika pengangkutan sampah terganggu, tumpukan di permukiman juga dapat memicu genangan, hama, dan keluhan kesehatan. Karena itu, kesiapsiagaan pemadam dan pengurangan timbunan berdampak langsung pada kenyamanan hidup.
Percepatan PSEL perlu dikawal agar tidak berhenti pada rencana. Fasilitas pengolahan sampah menjadi energi hanya berguna jika pasokan sampah terpilah stabil, izin lingkungan dipenuhi, dan hasilnya benar-benar menekan timbunan. Bagi pemerintah daerah, keberhasilan program ini dapat mengurangi biaya pengelolaan TPA dan membuka peluang pemanfaatan energi. Namun, tanpa pemantauan, proyek semacam ini berisiko menambah beban baru, misalnya pencemaran udara atau penolakan warga.
Peran warga menjadi bagian penting. Pemilahan dari rumah, pengurangan plastik sekali pakai, dan dukungan terhadap bank sampah dapat memperlambat pertumbuhan timbunan. Warga juga membutuhkan jalur pelaporan asap dan bau yang mudah diakses. Untuk pembaca di luar Semarang, kasus ini menjadi pengingat bahwa isu TPA sering muncul ketika kota tumbuh cepat tetapi pengelolaan sampah belum berubah. Yang perlu diperhatikan ke depan adalah konsistensi patroli, transparansi data timbunan, dan apakah PSEL benar-benar mengurangi volume sampah, bukan sekadar memindahkan masalah.



