KPK Panggil Onny Hendro dan Andaya sebagai Saksi Kasus LPEI
KPK memanggil dua saksi swasta dalam penyidikan dugaan korupsi pembiayaan LPEI; negara diduga rugi Rp11,7 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap pengusaha Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan dan saksi lain dari pihak swasta, Andaya Swastanta, pada Jumat, 20 November 2026, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Menurut laporan RRI, keduanya diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda itu. Ia menyebut pemeriksaan dilakukan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan LPEI. Perkara ini juga terkait pembiayaan kepada PT Petro Energy. Perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara Rp11,7 triliun. KPK belum memaparkan materi yang akan didalami dari kedua saksi.
Peran LPEI dalam Pembiayaan Ekspor
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, yang sering disebut Indonesia Eximbank, merupakan lembaga negara yang berperan memfasilitasi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi bagi kegiatan ekspor. Fokusnya membantu pelaku usaha dalam negeri agar mampu bersaing di pasar luar negeri, termasuk ketika mereka membutuhkan modal kerja, pembiayaan proyek, atau perlindungan risiko pembayaran dari pembeli asing. Skema ini lazim dipakai untuk proyek infrastruktur, energi, manufaktur, dan komoditas yang memiliki nilai ekspor besar.
Dalam praktik pembiayaan ekspor, lembaga seperti LPEI menghadapi risiko yang lebih kompleks daripada kredit konsumsi. Eksportir bisa gagal karena kurs, permintaan global, konflik dagang, atau mitra luar negeri tidak membayar. Karena itu, keputusan pencairan dana biasanya melewati analisis kelayakan, penilaian jaminan, dan pemantauan penggunaan fasilitas. Penilai independen, komite kredit, dan audit internal biasanya menjadi mata rantai yang diperiksa penyidik untuk melihat apakah ada pelolosan. Dokumen-dokumen ini menjadi penting karena dapat menunjukkan apakah pembiayaan diberikan berdasarkan pertimbangan bisnis atau ada penyimpangan.
Penyidikan kasus pembiayaan di lembaga negara juga sering menempatkan saksi dari kalangan swasta sebagai pihak yang dapat menjelaskan proses di lapangan. Saksi bisa berasal dari perusahaan penerima pembiayaan, konsultan, notaris, penilai, atau pihak yang mengetahui pembuatan dokumen. Status saksi tidak berarti seseorang dituduh melakukan pidana; ia dipanggil untuk memberi keterangan tentang hal yang didengar, dilihat, atau dialami. Dengan demikian, pemanggilan saksi swasta dapat memperjelas alur pengajuan, pencairan, dan penggunaan dana.
Di bidang ini, istilah agunan, debitur, dan manipulasi dokumen analisis menjadi kunci. Agunan adalah jaminan yang diberikan penerima pembiayaan, misalnya tanah, mesin, atau piutang. Debitur adalah pihak yang menerima fasilitas. Apabila jaminan dinilai lebih tinggi dari kenyataan atau dokumen dibuat untuk memenuhi syarat, pembiayaan bisa tetap cair meski berisiko gagal. Ketika hal itu terjadi di lembaga negara, kerugian keuangan negara dapat muncul jika dana tidak dapat dipulihkan. Di sinilah perbedaan antara kelalaian bisnis, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana menjadi penting untuk dibuktikan.
Artinya bagi Dunia Usaha dan Publik
Bagi pembaca Indonesia, kasus pembiayaan ekspor tidak hanya menjadi urusan aparat penegak hukum. Lembaga pembiayaan negara berperan membantu eksportir memperoleh modal, jaminan, dan perlindungan risiko. Jika penyaluran dana menyimpang, pelaku usaha yang seharusnya berhak dapat kalah bersaing, sementara risiko gagal bayar akhirnya menjadi beban negara. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa membuat lembaga pembiayaan lebih ketat menyalurkan kredit, sehingga proses ekspor menjadi lebih lambat. Eksportir yang bergantung pada penjaminan juga dapat menghadapi biaya lebih mahal jika lembaga negara memperketat syarat.
Dampak yang paling nyata bagi publik adalah potensi kerugian keuangan negara. Dana yang tidak kembali berarti mengurangi ruang fiskal untuk program lain, seperti infrastruktur, pendidikan, atau bantuan sosial. Karena itu, pemeriksaan saksi swasta penting untuk menelusuri apakah ada pihak yang ikut menyusun dokumen, menilai jaminan, atau menikmati aliran dana. Namun, selama perkara belum berkekuatan hukum tetap, semua orang yang dipanggil tetap harus diperlakukan sesuai statusnya: saksi, tersangka, terdakwa, atau terpidana.
Untuk dunia usaha, perkara ini menjadi pengingat bahwa pembiayaan ekspor menuntut kepatuhan pada dokumen, agunan, dan tata kelola. Perusahaan yang bergantung pada fasilitas negara perlu menyiapkan laporan keuangan, kontrak ekspor, serta bukti penggunaan dana. Bagi masyarakat, perkembangan kasus ini perlu diikuti sampai pengadilan memutuskan, karena keterangan saksi saja belum cukup untuk menyatakan seseorang bersalah.



