Habiburokhman Tanggapi Aduan ICW ke MKD soal RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menanggapi aduan ICW ke MKD soal dugaan pelanggaran etik pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan aduan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) soal proses formal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bukan persoalan etik. Menurut laporan TVRI News, ICW mengadu karena menilai naskah RUU itu tidak disebarluaskan selama pembahasan.
Ia menyebut draf sudah diunggah sejak penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah oleh Panitia Kerja. Seluruh tahapan, dari rapat dengar pendapat umum hingga paripurna, dilakukan terbuka dan diliput media. Rapat disiarkan TV Parlemen dan YouTube DPR. “Gak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD,” katanya. Keterangan itu disampaikan pada Jumat, 20 November 2026. Ia menambahkan Komisi III memprioritaskan pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber; setidaknya 90 pihak mengajukan diri, tetapi hanya 87 terakomodir. ICW disebut tidak pernah mengajukan diri maupun mengirim masukan tertulis.
Prosedur Pembahasan RUU di Parlemen
Dalam sistem legislasi Indonesia, sebuah rancangan undang-undang tidak langsung disahkan setelah masuk ke DPR. Naskah akademik dan draf awal biasanya diserahkan pemerintah atau alat kelengkapan DPR, lalu dibahas melalui mekanisme resmi. Daftar Inventarisasi Masalah menjadi titik awal pembahasan karena memuat catatan, usul, dan keberatan terhadap pasal-pasal dalam draf. Panitia Kerja bekerja lebih detail untuk menyelaraskan substansi, sementara Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi merapikan redaksi serta memastikan kesesuaian antarbagian naskah.
Rapat Dengar Pendapat Umum memberi ruang bagi masyarakat sipil, akademisi, praktisi, dan kelompok terdampak untuk menyampaikan pandangan. Namun, kapasitas sidang terbatas. Karena itu, komisi dapat menerima masukan tertulis dari pihak yang tidak sempat hadir, atau memprioritaskan pengusul yang telah mengajukan diri lebih dulu. Dalam praktik parlemen, keterbukaan tidak selalu berarti setiap organisasi mendapat kursi yang sama; ia diukur dari akses informasi, publikasi naskah, siaran rapat, dan jejak liputan.
Indonesia Corruption Watch merupakan organisasi masyarakat sipil yang lama mengadvokasi transparansi dan penegakan hukum antikorupsi. Mahkamah Kehormatan Dewan adalah lembaga internal DPR yang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan. Aduan ICW ke MKD menempatkan sengketa ini pada ranah etik, bukan pembatalan substansi RUU. Dengan kata lain, MKD menilai apakah prosesnya melanggar norma perilaku legislator, sementara isi undang-undang tetap menjadi wilayah politik hukum dan pengujian di Mahkamah Konstitusi bila ada gugatan.
Isu perampasan aset sendiri sensitif karena menyentuh upaya negara mengambil kembali hasil tindak pidana korupsi dan memulihkan kerugian negara. Karena itu, perdebatan publik kerap mengaitkan kecepatan pengesahan dengan kesediaan DPR membuka dokumen, menyerap masukan, dan menjelaskan tahapannya kepada warga. Sengketa etik semacam ini juga menjadi penanda bahwa pengawasan legislasi kini tidak hanya berhenti pada isi pasal, tetapi juga pada cara pasal itu dibentuk. Publik juga dapat menelusuri apakah masukan yang disampaikan benar-benar tercermin dalam perubahan pasal.
Yang Perlu Dipantau Publik
Bagi warga, kasus ini mengingatkan bahwa akses terhadap naskah rancangan undang-undang bukan sekadar formalitas. Dokumen yang mudah dibuka memungkinkan masyarakat memeriksa apakah pasal-pasal mengatur mekanisme pemulihan kerugian negara serta perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan. Ketika proses dianggap tertutup, kepercayaan publik terhadap parlemen ikut tertekan, bahkan sebelum substansi undang-undang berlaku. Transparansi dokumen juga membantu jurnalis dan peneliti hukum membandingkan draf dengan naskah final dan mengidentifikasi pasal yang berubah tanpa penjelasan.
Pembaca dapat memantau tiga hal. Pertama, apakah MKD memproses aduan secara terbuka dan memberi ruang klarifikasi kepada pihak teradu. Kedua, apakah DPR menampilkan kembali draf, DIM, risalah rapat, dan daftar narasumber di kanal resminya. Ketiga, apakah masukan tertulis dari organisasi masyarakat sipil dijawab dalam naskah final atau dijelaskan alasan penolakannya.
Secara praktis, sengketa etik ini tidak mengubah langsung isi RUU Perampasan Aset. Namun, ia menjadi ujian bagi budaya keterbukaan di Senayan. Bagi publik, pelajaran yang lebih penting adalah memastikan setiap proses legislasi dapat dilacak, dipahami, dan diawasi, karena undang-undang yang lahir dari ruang tertutup rawan menimbulkan gugatan dan resistensi di kemudian hari. Bila kanal informasi DPR diperbarui secara konsisten, warga tidak perlu bergantung pada potongan berita untuk menilai apakah sebuah rancangan dibahas secara jujur. Keterbukaan semacam ini menjadi bagian dari legitimasi proses legislasi.



