Lompat ke konten utama
Pemerintahan

Taj Yasin Minta Program Pemerintah Gerakkan Ekonomi Lokal Jateng

Wakil Gubernur Jawa Tengah mendorong program pemerintah menggerakkan ekonomi lokal lewat akses pembiayaan bagi pengusaha daerah.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Taj Yasin Minta Program Pemerintah Gerakkan Ekonomi Lokal Jateng
Ilustrasi berita: Taj Yasin Minta Program Pemerintah Gerakkan Ekonomi Lokal JatengFoto: Jateng Pos

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, mendorong agar program pemerintah bernilai ekonomi besar menyentuh pelaku usaha lokal, menurut laporan Jateng Pos, saat membuka Workshop Penguatan Kapasitas Analis Potensi Ekonomi Daerah bagi TPAKD se-Jawa Tengah dan DIY di Semarang, Kamis, 19 November 2026.

Ia menyoroti akses permodalan agar pengusaha daerah mampu mengambil peluang dari program pemerintah. Menurut dia, perputaran ekonomi tidak boleh justru dinikmati pelaku usaha luar yang hanya memakai alamat di daerah setempat.

Taj Yasin memberi contoh kebutuhan telur dan ayam untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemprov Jateng ingin pasokan itu dipenuhi peternak daerah, tetapi banyak pelaku usaha lokal terkendala modal sehingga kapasitas produksi sulit naik.

Dia meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD aktif mendampingi pelaku usaha yang punya potensi tetapi belum dikenal lembaga keuangan. Pendampingan itu bisa mendorong mereka membentuk kelompok atau konsorsium agar kapasitas usahanya lebih kuat.

Dalam workshop yang sama, Kepala OJK Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menyatakan pemetaan potensi daerah perlu mencakup pertumbuhan, daya saing, produktivitas, kesinambungan produksi, dan peluang pasar. Kerja sama pengembangan ekonomi daerah juga ditandatangani untuk Kabupaten Magelang, antara lain beras dan telur ayam.

Peran TPAKD dalam Ekosistem Pembiayaan Daerah

TPAKD pada dasarnya merupakan wadah koordinasi antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, dan pelaku industri jasa keuangan. Forum ini bertujuan mempercepat akses keuangan formal di daerah, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang selama ini kesulitan menjangkau bank atau lembaga pembiayaan resmi. Dengan kehadiran TPAKD, pemda tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga penghubung antara kebutuhan pembiayaan masyarakat dan kapasitas industri keuangan.

Kendala klasik pembiayaan UMKM biasanya berkaitan dengan agunan, pembukuan, skala usaha, dan riwayat kredit. Banyak pelaku usaha lokal sebenarnya memiliki peluang pasar karena ada permintaan dari program pemerintah, seperti belanja barang dan jasa daerah, proyek infrastruktur, atau layanan pemenuhan gizi. Namun, tanpa pendampingan, mereka sulit memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang diminta lembaga keuangan maupun mitra proyek.

Karena itu, pendekatan ekosistem menjadi penting. Pembiayaan tidak cukup diberikan kepada satu usaha saja, tetapi perlu dipandang sebagai rangkaian hulu hingga hilir: pemasok bahan baku, produsen, pengolah, distributor, hingga pembeli akhir. Ketika satu komoditas memiliki mitra pasar yang jelas dan didukung kelompok usaha, lembaga keuangan dapat menilai risiko lebih baik. Penjaminan, asuransi, dan skema kredit dapat dirancang sesuai kebutuhan sektor tersebut.

Di Jawa Tengah, sektor pangan dan peternakan memiliki posisi strategis bagi ekonomi lokal. Permintaan telur, daging ayam, beras, dan komoditas lain dapat menjadi ruang bagi peternak serta petani untuk tumbuh. Namun, keberhasilan program pemerintah daerah juga bergantung pada kualitas data potensi ekonomi, kemampuan analis daerah memetakan sektor unggulan, dan kesediaan industri keuangan menyalurkan pembiayaan dengan risiko terukur. Tanpa pemetaan yang jelas, peluang pasar berisiko hanya dinikmati usaha yang sudah mapan. Data yang akurat juga membantu pemda menentukan komoditas mana yang paling siap dibiayai.

Artinya bagi Harga Pangan dan Peluang Kerja

Bagi pembaca di Indonesia, isu ini menyentuh dua hal yang dekat dengan keseharian: harga pangan dan peluang usaha di daerah. Ketika program pemerintah membutuhkan telur, ayam, beras, atau bahan lain, rantai pasok yang melibatkan peternak dan petani lokal dapat memperpendek jarak distribusi. Efeknya tidak selalu instan, tetapi berpotensi membuat pasokan lebih stabil dan nilai tambah lebih banyak tertahan di wilayah setempat. Pasokan rutin itu membuat pelaku usaha lokal perlu benar-benar disiapkan sejak awal.

Relevansinya juga terlihat pada penciptaan kerja. UMKM dan kelompok tani yang mendapat akses pembiayaan, pendampingan, serta kepastian pasar biasanya lebih mampu menambah kapasitas produksi. Dengan begitu, program pemerintah tidak hanya menjadi belanja, tetapi juga mesin perputaran ekonomi yang menyerap tenaga kerja lokal.

Yang perlu diperhatikan ke depan adalah akuntabilitas seleksi pemasok dan kualitas pendampingan. Jika verifikasi pelaku usaha lokal lemah, program besar tetap dapat dinikmati usaha luar melalui alamat formalitas. Sebaliknya, jika TPAKD dan industri keuangan konsisten memetakan risiko, pembiayaan lebih mungkin sampai ke usaha yang benar-benar berproduksi di daerah.

Berita terkait

Tag:Akses PembiayaanEkonomi LokalTaj YasinTPAKD

Berita Terkait