Bangladesh Harap Putusan ICJ Percepat Pemulangan Rohingya
Bangladesh menyambut putusan ICJ yang menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida Rohingya dan berharap pemulangan dipercepat.

Bangladesh menyambut putusan Mahkamah Internasional (ICJ) pada Kamis (19/11) yang menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya di Rakhine utara, sebagaimana diberitakan ANTARA. Dhaka berharap putusan itu mendorong pemulangan pengungsi.
Menurut laporan ANTARA, Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh Shama Obaid Islam menyebut putusan itu sebagai "hari bersejarah" dan sangat positif. Ia meminta Myanmar dan Tentara Arakan menghormati putusan serta memulai pemulangan Rohingya yang ingin kembali dengan bermartabat.
ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida di Rakhine utara pada 2017 dengan suara sembilan banding enam. Bangladesh menampung sekitar 1,3 juta Rohingya di Cox's Bazar setelah mereka melarikan diri dari operasi militer Agustus 2017.
Obaid mengapresiasi Gambia yang menentang ketidakadilan dan genosida terhadap Rohingya. Pelapor Khusus PBB Kelly Currie mengingatkan potensi kekerasan pasca-putusan, sedangkan Bangladesh menyatakan tetap waspada penuh.
Arti Putusan ICJ bagi Rohingya
Putusan Mahkamah Internasional penting karena lembaga utama PBB ini mengadili perselisihan antarnegara, bukan mengadili individu. Dalam kasus Myanmar, yang dinilai adalah tanggung jawab negara atas tindakan aparatnya di Rakhine utara, termasuk apakah terjadi pelanggaran kewajiban mencegah dan menghukum genosida menurut Konvensi Genosida. Putusan seperti ini bersifat final dan mengikat, tetapi pelaksanaan kewajibannya tetap bergantung pada kemauan politik negara yang bersangkutan serta tekanan komunitas internasional. Dalam sistem PBB, kepatuhan pada putusan pengadilan menjadi ujian kredibilitas hukum internasional, terutama ketika negara terdakwa memiliki pengaruh politik.
Rohingya adalah komunitas Muslim yang telah lama hidup di Rakhine, tetapi status hukum mereka menjadi salah satu sumber konflik paling pelik di Myanmar. Sebagian besar Rohingya tidak memperoleh pengakuan kewarganegaraan yang setara, sehingga mereka menghadapi pembatasan gerak, akses layanan dasar, dan partisipasi politik. Situasi itu membuat istilah "pemulangan" tidak bisa disamakan dengan kepindahan biasa, karena pulang juga berarti memperoleh kembali hak sipil dan rasa aman. Pengakuan internasional semacam ini juga memberi dasar bagi organisasi kemanusiaan untuk menuntut akses yang lebih aman ke desa-desa Rohingya.
Pemulangan pengungsi memerlukan tiga syarat dasar: keamanan fisik, jaminan hukum, dan kesukarelaan. Tanpa ketiganya, rencana pemulangan berisiko memaksa orang kembali ke wilayah yang belum pulih. Di Rakhine, kondisi itu diperumit oleh konflik bersenjata yang melibatkan militer Myanmar dan Tentara Arakan, kelompok yang memiliki agenda politik sendiri. Karena itu, negara penampung seperti Bangladesh tidak hanya menunggu putusan pengadilan, tetapi juga memantau apakah ruang hidup Rohingya benar-benar tersedia. Jika pemulangan dipaksakan, risiko bukan hanya kekerasan, tetapi juga penolakan sosial, penyitaan lahan, dan ketiadaan dokumen kependudukan.
Putusan ini juga menandai pergeseran penting dalam hukum internasional karena ICJ, untuk pertama kalinya, menyatakan suatu negara bertanggung jawab atas genosida. Pengadilan ini bukan tempat mengadili pelaku individu; tanggung jawab pidana perorangan biasanya ditangani forum lain. Bagi Rohingya, pengakuan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dapat memperkuat posisi tawar di forum multilateral, tetapi tidak menghapus kebutuhan akan langkah praktis di lapangan. Karena itu, Bangladesh dan negara penampung lain perlu menerjemahkan putusan menjadi rencana bertahap yang dapat diverifikasi.
Relevansi bagi Indonesia dan Kawasan
Bagi pembaca Indonesia, putusan ini tidak langsung menyentuh harga barang atau kebijakan dalam negeri, tetapi berkaitan dengan isu kemanusiaan yang sering melintasi perbatasan. Rohingya menjadi salah satu kelompok pengungsi yang beberapa kali terdampar di Aceh dan wilayah lain, sehingga publik Indonesia terbiasa mengikuti perkembangan krisis ini. Isu tersebut juga memunculkan diskusi tentang solidaritas, diskriminasi, dan cara negara menampung orang yang melarikan diri dari kekerasan.
Indonesia, sebagai negara besar di ASEAN, memiliki kepentingan menjaga stabilitas kawasan, mencegah perdagangan orang, dan memastikan respons kemanusiaan tidak memicu ketegangan sosial. Putusan ICJ dapat menjadi rujukan bagi negara-negara yang ingin mendorong Myanmar membuka akses bantuan dan membahas pemulangan secara bertahap. Koordinasi antarwilayah, bantuan lokal, dan pengelolaan informasi publik perlu dijaga agar kedatangan pengungsi tidak berubah menjadi konflik sosial.
Yang perlu diperhatikan ke depan adalah apakah tekanan internasional berubah menjadi langkah nyata: gencatan senjata di Rakhine, akses bantuan, dan jaminan status hukum bagi Rohingya. Tanpa itu, putusan ICJ berisiko menjadi kemenangan simbolis yang belum mengubah nasib pengungsi di Cox's Bazar maupun di wilayah asal mereka. Pengawasan publik juga penting agar bantuan tidak berhenti sebagai simbol dan agar narasi kebencian terhadap pengungsi tidak menguat.



