Lompat ke konten utama
Parlemen

Yusril dan Sjafrie Bahas Percepatan RUU Pertahanan Negara

Menko Yusril bertemu Menhan Sjafrie untuk membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara yang dinilai perlu menyesuaikan ancaman siber dan AI.

Redaksi Kanal Politik3 menit baca
Ilustrasi berita: Yusril dan Sjafrie Bahas Percepatan RUU Pertahanan Negara
Ilustrasi berita: Yusril dan Sjafrie Bahas Percepatan RUU Pertahanan NegaraFoto: ANTARA — Politik

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bertemu Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta pada Jumat (20/11) untuk membahas percepatan revisi UU Pertahanan Negara, sebagaimana diberitakan ANTARA.

Menurut laporan ANTARA, revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 itu sedang digarap Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR dan diharapkan dapat diajukan sebagai RUU pada awal 2027. Yusril menyampaikan bahwa perubahan diperlukan karena lingkungan strategis pertahanan telah berubah selama hampir seperempat abad, termasuk munculnya ancaman siber, kecerdasan buatan, serta perkembangan teknologi militer.

Yusril menilai, "UU Pertahanan juga perlu diubah." Menurut dia, penyesuaian juga selaras dengan perubahan regulasi pertahanan lain, termasuk undang-undang tentang TNI, sehingga materi UU Pertahanan Negara perlu diselaraskan dengan kebutuhan terkini.

Dalam pertemuan itu, Yusril juga menekankan bahwa agenda utama adalah legislasi dan silaturahmi, bukan pembahasan isu politik atau hukum yang sedang ramai, termasuk penyadapan dan makar. Menhan mengundang Yusril untuk membantu penyiapan RUU karena ia pernah terlibat saat UU Nomor 3 Tahun 2002 diajukan pada masa Presiden Megawati. Pertemuan juga menjadi silaturahmi karena keduanya saling mengenal sejak 1990-an, saat Yusril menjadi Asisten Menteri Sekretaris Negara dan Sjafrie menjabat Pangdam Jaya. Menurut Yusril, keduanya tidak membahas calon wakil presiden, penyadapan, atau makar. Menhan juga memahami penyadapan dan makar merupakan kewenangan kepolisian.

Kerangka Hukum Pertahanan Negara

UU Pertahanan Negara merupakan salah satu pilar hukum yang mengatur penyelenggaraan pertahanan negara, termasuk hubungan antara pemerintah sipil, lembaga legislatif, dan kekuatan bersenjata. Dalam sistem Indonesia, pertahanan tidak semata urusan militer, tetapi melibatkan seluruh sumber daya nasional sesuai prinsip pertahanan semesta. Karena itu, revisi undang-undang ini biasanya menyentuh banyak aspek, mulai dari komando, tugas, anggaran, hingga sinergi antara TNI, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Proses pembentukannya juga mengikuti jalur legislasi nasional. Sebuah rancangan undang-undang dapat dibahas setelah masuk program legislasi, dimatangkan antarinstansi, lalu dibahas bersama DPR. Dalam isu pertahanan, koordinasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Hukum, dan Komisi I DPR menjadi penting karena materi yang dibahas menyangkut keamanan negara dan anggaran publik. Perubahan teknologi membuat pembahasan semakin kompleks, sebab pembuat undang-undang perlu menerjemahkan ancaman siber, pemanfaatan data, serta sistem persenjataan modern ke dalam norma yang tetap mudah diaudit dan tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga.

Posisi revisi ini juga perlu dibaca sebagai upaya menyelaraskan hukum pertahanan dengan perkembangan undang-undang lain. Ketika regulasi terkait TNI, intelijen, siber, atau industri pertahanan diperbarui, UU Pertahanan Negara harus tetap menjadi rujukan yang selaras agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Dalam praktik pemerintahan, penyelarasan semacam ini penting untuk menjaga kepastian hukum bagi prajurit, pejabat sipil, industri dalam negeri, dan masyarakat yang terdampak kebijakan pertahanan. Dengan kata lain, pembaruan ini bukan sekadar mengganti istilah, tetapi menyesuaikan kewenangan, mekanisme koordinasi, dan akuntabilitas.

Istilah yang sering muncul dalam pembahasan ini, seperti ancaman hibrida, perang siber, dan kecerdasan buatan, juga perlu diterjemahkan secara hati-hati. Tanpa definisi yang jelas, norma baru berisiko terlalu luas atau justru sulit dijalankan di lapangan. Karena itu, naskah akademik, uji publik, serta masukan dari pakar pertahanan dan masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses legislasi.

Pengaruhnya bagi Anggaran dan Warga

Bagi pembaca di Indonesia, percepatan revisi UU Pertahanan Negara tidak hanya berujung pada dokumen hukum, tetapi juga pada pilihan kebijakan yang menyentuh anggaran publik dan perlindungan warga. Jika norma baru mengatur lebih rinci soal ancaman siber, mobilisasi sumber daya, atau industri pertahanan, dampaknya dapat terlihat pada prioritas belanja negara, peluang kerja di sektor teknologi dan manufaktur, serta kesiapan pemerintah menghadapi gangguan digital terhadap layanan publik.

Karena itu, hal yang perlu diperhatikan adalah transparansi pembahasan dan pengawasan DPR. Publik berhak tahu apakah revisi tersebut memperkuat akuntabilitas militer, melindungi hak warga, serta memastikan anggaran pertahanan digunakan untuk ancaman yang nyata. Selama materi RUU belum diajukan dan dibahas secara terbuka, pembaca sebaiknya menunggu naskah resminya sebelum menilai dampak spesifiknya terhadap harga, pekerjaan, atau kebijakan keamanan sehari-hari.

Di tingkat keseharian, perubahan regulasi pertahanan juga dapat memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi, misalnya melalui kampanye literasi digital, keamanan data pribadi, dan kesiapsiagaan terhadap hoaks yang berpotensi memecah belah. Dampaknya tidak langsung terasa, tetapi penting karena pertahanan modern tidak hanya diukur dari kekuatan senjata, melainkan juga ketahanan sosial dan kepercayaan publik.

Berita terkait

Tag:Kementerian PertahananKomisi I DPRRUU Pertahanan NegaraSjafrie SjamsoeddinYusril Ihza Mahendra

Berita Terkait